Exit Meeting BPK di Lampung Selatan, Fokus Pendidikan dan Transparansi Dana Revitalisasi

0

nataragung.id – Kalianda – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dalam agenda Exit Meeting pemeriksaan sektor pendidikan di ruang kerjanya, Jumat (26/9/2025).

Pertemuan ini menjadi penutup rangkaian pemeriksaan oleh Tim BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah berlangsung selama 25 hari, sejak 2 hingga 26 September 2025.

Ketua Tim Pemeriksa BPK Lampung, Redy Ardiansyah, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari program nasional BPK dengan fokus pada ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Baca Juga :  Tak di Aula, Bupati Egi Lantik 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Dermaga BOM: Rini Ariasih Geser Wahidin Amin Sebagai Kepala BPKAD

Untuk Lampung Selatan, sektor pendidikan menjadi perhatian utama, terutama terkait peningkatan sarana dan prasarana sekolah Tahun Anggaran 2024 dan Semester I Tahun 2025.

“Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu lebih fokus menentukan skala prioritas agar pembangunan benar-benar menyentuh sekolah yang paling membutuhkan,” kata Redy.

Selain itu, ia juga mengingatkan terkait adanya dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat yang mulai disalurkan pada 2025. Dana tersebut masuk langsung ke rekening satuan pendidikan tanpa melalui APBD, namun tetap harus diawasi dengan ketat.

Baca Juga :  Warga Perumahan Lubuk Lestari - Kalianda Keluhkan Selalu Banjir Saat Turun Hujan

“Meski bukan dari APBD, penggunaannya tetap harus dipertanggungjawabkan. Kami berharap ada pendampingan dari Inspektorat agar tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi kepada BPK atas masukan yang diberikan.

Ia menilai pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan.

Baca Juga :  HUT ke-4 PT Speed Network Indonesia, Wabup Syaiful Dorong Internet Berkualitas hingga Pelosok Desa

“Beberapa poin dari BPK sejalan dengan kebijakan kami, terutama soal skala prioritas pembangunan sarana pendidikan. Kami juga akan memperkuat peran Inspektorat dalam mengawasi dana revitalisasi agar tepat sasaran,” ujar Bupati Egi.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum perbaikan dan penguatan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur yang lebih terarah dan transparan. (mara)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini