nataragung.id – Kalianda – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memperkuat langkah stabilisasi harga dan pasokan pangan melalui High Level Meeting (HLM) yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (10/12/2025).
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum koordinasi strategis menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat, potensi gejolak harga pangan, gangguan distribusi, hingga kerawanan sosial yang biasanya meningkat pada momentum akhir tahun.
Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, menegaskan bahwa stabilitas harga merupakan prioritas utama dalam menjaga ketenangan masyarakat. Menurutnya, peningkatan permintaan pada masa Nataru harus direspons dengan antisipasi sejak dini dan koordinasi lintas sektor.
“Harga bukan sekadar angka, tetapi wajah keadilan dan cerminan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kita harus bekerja lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar Edy.
Ia menyampaikan bahwa stok bahan pokok, terutama beras, minyak goreng, telur, dan komoditas strategis lainnya, harus dipastikan aman serta dipantau secara berkala.
Pemerintah daerah juga meminta seluruh pemangku kepentingan menjaga ritme pasokan dan mencegah panic buying melalui penguatan koordinasi antara Bulog, distributor, dan perangkat daerah.
Selain persoalan pangan, Pemkab Lampung Selatan turut mewaspadai cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi distribusi barang, kerawanan bencana, serta mobilitas tinggi masyarakat menjelang libur panjang.
Kesiapan sarana kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, dan posko layanan darurat menjadi perhatian karena harus siaga 24 jam selama periode Nataru.
Sementara, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad Perkasa Subarkah, yang hadir turut memaparkan kondisi inflasi terbaru serta komoditas pangan yang rentan bergejolak, terutama cabai dan bawang.
Menurutnya, sebagai daerah produsen, Lampung Selatan perlu menjaga agar pasokan lokal tidak berlebih disuplai ke luar daerah hingga menyebabkan harga naik di wilayah sendiri.
“Konektivitas distribusi harus ditingkatkan. Komunikasi publik yang efektif juga diperlukan untuk memberi kepastian bahwa pasokan aman dan mencegah panic buying,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa stabilitas inflasi pada kisaran 2,5 ± 1 persen menjadi kunci menjaga keseimbangan ekonomi dan keberlanjutan usaha.
Melalui HLM ini, Pemkab Lampung Selatan dan TPID menegaskan komitmen memperkuat koordinasi, memastikan ketersediaan bahan pokok, serta menjaga harga tetap terkendali agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan terjangkau. (mara)