nataragung.id – Jakarta – Indonesia menganut diplomasi bebas aktif. Ketika Prabowo akan menjadi juru damai hendaknya tidak melampauinya. Peran itu harus tetap mempertimbangkan kondisi Indonesia sendiri. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Cholil Nafis, berkaitan dengan rencana Prabowo menjadi penengah konflik Amerika-Israel dan Iran, Senin (02/03/2026).
“Dalam Islam menjadi juru damai sangat terhormat dan mendapatkan penghargaan dari Allah SWT.” ujar Cholil.
Berdasarkan prinsip itu, ia mendukung Prabowo berperan bebas aktif untuk mendamaikan. Pesan konstitusi Indonesia juga demikian mendukung peran sebagai juru damai. “Saya mendukung rencana Presiden RI Prabowo Subianto menjadi juru damai konflik Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, tetapi harus mempertimbangkan kondisi bangsa kita,” katanya.
Cholil, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, mengatakan bangsa Indonesia memiliki tekad agar segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Termasuk menyebarkan perdamaian kepada seluruh alam semesta.
Sebelumnya MUI mengeluarkan sepuluh poin tausiyah sebagai respons konflik yang dinilai berpotensi memicu perang regional lebih luas, dan mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.
Dalam tausiyah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2026 yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, MUI mengingatkan eskalasi konflik terjadi di saat umat Islam dunia tengah menjalankan ibadah puasa Ramadhan, bulan yang semestinya dijaga kesuciannya dengan memperkuat persatuan dan perdamaian.
Anwar menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan Israel dan Amerika pada 28 Februari 2026. Selain itu, MUI mengutuk keras serangan Israel yang didukung Amerika Serikat karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat menjaga ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
“Setiap bentuk agresi yang melanggar kedaulatan negara lain harus dihentikan,” kata Anwar dalam tausiyah.
MUI menilai serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, yang kemudian dibalas Iran, merupakan eskalasi serius yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam konflik terbuka. Situasi ini tidak dapat dipandang sebagai insiden terpisah, melainkan bagian dari konfigurasi geopolitik yang lebih besar.
“Seluruh negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian dan memberikan perlindungan maksimal terhadap warga sipil. Patut diduga ada motif strategis melemahkan posisi Iran di kawasan sekaligus membatasi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.” ungkap Anwar.
Terkait dengan peran Amerika Serikat dalam pengelolaan konflik Palestina melalui Board of Participation (BoP), MUI mempertanyakan strategi itu apakah benar-benar diarahkan untuk mewujudkan perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang.
“MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP yang dipandang tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian sejati bagi Palestina,” ujar Anwar.
Dalam tausiyah itu, MUI menyeru kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil langkah maksimal dalam menghentikan perang dan memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Sebab MUI meyakini hanya akan mendatangkan kemudaratan global.
Anwar juga mengatakan MUI mengajak umat Islam di berbagai belahan dunia memperbanyak doa dan melaksanakan Qunut Nazilah dalam salat. Doa ini sebagai bentuk solidaritas dan permohonan pertolongan kepada Allah SWT bagi umat Muslim yang sedang mengalami kesulitan, penindasan, atau musibah. (MMD).
Keterangan foto : Waketum MUI, KH M Cholil Nafis./Foto: MUI Digital