nataragung.id – Bandar Lampung – SELASA, 28 April 2026, Aula IIB Darmajaya jadi saksi. Empat perguruan tinggi negeri dan swasta, yakni Universitas Lampung, Itera, Universitas Bandar Lampung, dan IIB Darmajaya. Mereka duduk satu meja, membawa keresahan yang sama: banjir Bandar Lampung yang tak berkesudahan. Tema dari diskusi cukup jelas, “Bencana Banjir adalah Tanggung Jawab Kita Bersama”.
Melalui diskusi akan membahas “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan”. Dari 4 perguruan tinggi sudah menyiapkan para pakar yang memiliki keahlian dibidang masing-masing untuk menyampaikan paparan. Ada Dr. Eng. IB. Ilham Malik, pakar infrastruktur dan studi perkotaan dan Arif Rohman, Ph.D (Cands), keduanya dari Itera. Ada Dr. Ahmad Harison, S.T., M.T., pakar rekayasa hidroteknik dari Unila. Dari Universitas Bandar Lampung ada Dr. Ir. Hari Riyanto, S.T., M.T., pakar infrastruktur dan Dr. Dodi Yudo Setiawan, pakar sistem smart City dari IIB Darmajaya. Tidak ketinggalan Ir. Irfan Nuranda Djafar, M.Sc., pakar tata kota pencetus smart city Kota Bandar Lampung.
Para pakar ini datang dikawal oleh Rektor masing-masing. Ada rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., L.P.M., rektor ITERA Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A. rektor UBL, serta RZ. Abdul Aziz, S.T., M.T., Ph.D, rektor IIB Darmajaya. Juga hadir Drs. Muklis Basri, anggota DPR RI serta KH. Abdul Hakim dan Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H., keduanya anggota DPD RI. Mereka bukan sedang mencari panggung, tapi membawa data, riset, dan tawaran solusi dari sudut pandang tata air, lingkungan, hingga kebijakan.
Namun forum yang diniatkan sebagai ikhtiar kolektif itu ternoda. Dinilai tak beradab, Walikota Bandar Lampung menunjuk-nunjuk kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji – Sekampung dan melabelinya “pembohong” di ruang publik. Lebih ironis, saat para pakar memaparkan solusi pada sesi kedua, Walikota dan semua jajaran justru memilih meninggalkan tempat. Padahal, disitulah inti acaranya sebagaimana tema kegiatan. Kursi yang harusnya diisi telinga, akhirnya kosong ditinggal pergi. Sungguh ini preseden buruk. Jika begini caranya, besok-besok ASN dan akademisi takut bicara. Padahal UU Nomor 5/2014 mewajibkan ASN berbasis sistem merit dan profesionalitas, bukan loyalitas buta.
Adab di ruang ilmiah dikorbankan. Berbeda pendapat itu wajar, tapi ada jalannya, bantah dengan data lawan data, dan sanggah dengan argumen. Jika data BBWS dianggap keliru, publik butuh melihat data pembanding dari Pemkot. Sayangnya, sanggahan tidak muncul, yang muncul justru cap “bohong semua”. Akibatnya, yang jatuh bukan hanya wibawa kepala BBWS, tapi wibawa forum itu sendiri. Imam Malik pernah berkata bahwa ilmu itu adab, sebelum ia menjadi ilmu. Jika forum akademik saja tidak dijaga adabnya oleh pemangku kebijakan, lalu teladan apa yang mau kita wariskan ke publik? Tindakan meninggalkan forum sebelum paparan para pakar selesai mengirim pesan yang sangat terang, seolah Pemkot Bandar Lampung tidak butuh masukan dari perguruan tinggi.
Wajar jika publik bertanya, bukankah Walikota sudah punya 85 tenaga ahli? Jika iya, maka pertanyaan selanjutnya: untuk apa kampus-kampus ini diundang, jika telinga ditutup sebelum solusi didengar? Banjir itu bukan masalah sektoral, ia butuh keroyokan. 85 tenaga ahli Pemkot tentu punya kapasitas. Tapi mengabaikan 4 institusi akademik yang risetnya diuji di ruang ilmiah, sama dengan menutup satu pintu ikhtiar. Padahal rakyat sangat butuh semua pintu dibuka agar bencana banjir segera selesai. Di tengah kekecewaan itu, ada yang patut diapresiasi, yakni DPRD Kota Bandar Lampung. Meski tidak seluruhnya hadir, ada diantara mereka yang bertahan hingga selesai, yakni Asroni Paslah, ketua Komisi IV DPRD yang mendengar paparan para pakar sampai tuntas, mencatat poin-poin penting. Ini teladan kecil, bahwa wakil rakyat mau memposisikan diri sebagai pendengar saat rakyat –lewat akademisi – bicara.
Sikap ini kontras dan patut jadi catatan bagi Pemkot. Sebab menyelesaikan banjir tak cukup dengan kekuasaan, tapi dengan kerendahan hati untuk mau mendengar. Banjir Bandar Lampung tak akan surut hanya dengan proyek mercusuar. Ia butuh kolaborasi, data, dan adab. Jika forum ilmiah saja ditingalkan, bagaimana kita yakin Pemkot mau turun ke gorong-gorong, ke pemukiman kumuh untuk mendengar keluhan warga. Kritik ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan, tapi mengingatkan. Sebab jabatan itu amanah. Dan amanah pemimpin adalah mendengar, meski suara itu terasa pahit. 85 tenaga ahli tidak akan cukup jika 1 telinga untuk kampus dan rakyat ditutup. Semoga kedepan ruang dialog dibuka lebih lebar dari pintu kantor Walikota, karena menyelesaikan banjir butuh semua tangan. Dan semua tangan itu hanya bisa bekerja jika egonya sudah diturunkan.
Video Walikota nunjuk-nunjuk kepala BBWS sudah terlanjur viral dan emosi sudah naik. Tapi warga butuh solusi, bukan ribut baru. Maka perlu ada rekonsiliasi, bukan konfrontasi. Kita buat sub judul yang baru, dari “Bohong semua” ke “Mari Dengar Semua”. Konkretnya, kalau kemarin acara diskusi merupakan inisiatif kampus, maka perlu dibalik. Pemkot undang ulang pakar 4 kampus, BBWS dan Wahli dalam Focus Group Discussion secara tertutup, tanpa ada kamera, termasuk publikasi di media. Buka semua data: data Balai, data kampus, dan data 85 tenaga ahli Walikota. Tidak menutup kemungkinan ada pakar yang sudah siapkan simulasi banjir 5 tahunan, tapi belum sempat ditunjukkan. Adu diatas meja, bukan di Tik Tok. Jangan lupa, libatkan DPRD sebagai penengah. Sebelum diskusi ulang di gelar, ada pesan arif Imam Syafi’I yang perlu dicatat, “Aku bisa berdebat dengan 10 orang berilmu, tapi aku kalah dengan 1 orang bodoh karena ia tak paham aturan debat”.
*) Penulis adalah : Pengamat kebijakan publik dari PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) Provinsi Lampung, tinggal di Bandar Lampung.