nataragung.id – Kalianda – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Lampung Selatan bersama Dinas PU-PR, Senin (4/5/2026) yang awalnya landai mendadak berubah panas.
Hal itu terjadi saat anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Muslim, terlihat gerah dengan Dinas PU-PR Lampung Selatan dan akhirnya melontarkan kritik keras yang cukup menohok terkait dugaan tidak jelasnya realisasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selama ini sudah di laksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau kelurahan.
Di hadapan forum, Ahmad Muslim secara blak-blakan mempertanyakan arah kebijakan pembangunan yang dinilai jauh dari hasil kesepakatan bersama masyarakat.
“Ini kita sudah rapat berjam-jam, dari pagi sampai malam, melibatkan masyarakat, bahkan sampai tingkat provinsi, tapi sekarang hasilnya apa? Jangan-jangan nihil!” tegas Ahmad Muslim.
Ia menilai, jika hasil musrenbang tidak terealisasi secara konkrit di lapangan, maka forum tersebut hanya menjadi formalitas tanpa makna.
“Jangan main-main dengan musrenbang! Ini suara rakyat, bukan acara seremonial. Kalau ujungnya nol besar, ini sama saja membohongi masyarakat,” sentilnya tajam.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa yang diperjuangkan oleh dirinya adalah hasil musrenbang, bukan pokok pikiran (pokir) dewan.
“Jangan dicampur-campur! Ini bukan pokir, ini murni hasil musrenbang. Aspirasi masyarakat jangan sampai tenggelam karena kepentingan lain,” ujarnya.
Pernyataan paling keras juga muncul saat ia menyinggung dampak politik dan moral jika kondisi ini terus dibiarkan. “Kalau bupati turun ke bawah dan tidak bisa jawab, itu memalukan! Bupati malu, kami di bawahbjuga ikut malu. Lalu masyarakat mau percaya apa lagi?” katanya dengan nada tinggi.
Ia juga memperingatkan adanya potensi krisis kepercayaan publik jika transparansi anggaran tidak segera dibuka. “Kalau memang tidak ada anggaran, jujur saja! Tapi kalau ada dan tidak direalisasikan, ini yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton!” tegas Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu di hadapan Dinas PU-PR.
RDP yang semula berjalan normal pun berubah menjadi forum penuh tekanan, menandakan kuatnya desakan DPRD agar pemerintah daerah tidak lagi mengabaikan hasil Musrenbang sebagai pijakan utama pembangunan.
“Kami tidak minta muluk-muluk. Kami hanya ingin jelas: mana yang prioritas, mana yang tidak. Jangan sampai semua usulan masyarakat hilang tanpa jejak,” pungkas Ahmad Muslim. (*/SMh)