nataragung.id – Bandar Lampung – LSM Pro Rakyat secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
Laporan tersebut diterima oleh Kejati Lampung pada Senin (6/7/2026), sebagaimana tampak pada tanda terima surat yang ditunjukkan dalam dokumen yang disampaikan LSM Pro Rakyat.
Berdasarkan surat bernomor 0407/DINKES-Lamsel/Kejati-Lampung/LSM-PR/VII/2026, laporan tersebut memuat dugaan tindak pidana korupsi, pungutan liar (pungli), penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, serta dugaan kerugian keuangan negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
LSM Pro Rakyat menyatakan laporan tersebut disusun berdasarkan dokumen yang dimiliki, dan hasil investigasi dilapangan serta informasi yang telah beredar di berbagai media.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum LSM Pro Rakyat, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum Johan Alamsyah, kepada awak media di Kantor Kejati Lampung (6/7/2026).
Mereka menyampaikan bahwa seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui proses hukum yang transparan.
” Kami meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung harus tegas dan berani, segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui atau bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan ini. Tujuan laporan kami ini disampaikan, agar seluruh fakta diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Aqrobin.
Menurutnya, apabila benar terdapat praktik pungutan liar yang kemudian dananya dikembalikan, adanya kegiatan proyek yang tidak sesuai dengan kontrak, maka hal tersebut tetap harus didalami oleh aparat penegak hukum.
” Pengembalian uang tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana, apalagi apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Karena itu kami meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung berani dan tegas untuk mengusut siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima, dan siapa yang menikmati aliran dana tersebut,” ujar Aqrobin.
Selain dugaan pungli, LSM Pro Rakyat juga meminta aparat penegak hukum kejaksaan menelusuri dugaan pekerjaan rehabilitasi maupun pembangunan sejumlah puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak pekerjaan.
Sementara itu Sekretaris Umum LSM Pro Rakyat Johan Alamsyah menegaskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap temuan dan indikasi dugaan pungli.
“Kami meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung segera memanggil dan meminta keterangan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, untuk mengklarifikasi dugaan yang berkembang. Pemeriksaan oleh kejaksaan tinggi ini diperlukan sebagai bagian dari proses penegakan hukum,” kata Johan.
Johan menambahkan bahwa apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya penyimpangan terhadap pekerjaan fisik puskesmas maupun dugaan pungli, maka perlu dilakukan audit teknis oleh instansi yang berwenang untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara.
Apabila hasil penyelidikan dan pembuktian nantinya menemukan adanya unsur pidana, maka ketentuan hukum yang diduga dilanggarnya antara lain: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kemudian Pasal 3 UU Tipikor, mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Tipikor, apabila terdapat unsur pemberian atau penerimaan suap maupun gratifikasi yang memenuhi unsur pidana.
Ada juga Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila terbukti terdapat pemalsuan surat atau dokumen. Pasal 421 KUHP mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, apabila unsur-unsurnya terpenuhi. “Sepengetahuan kami ada Ketentuan mengenai pungutan liar yang pada dasarnya dapat dijerat melalui pasal-pasal yang relevan dalam UU Tipikor atau ketentuan pidana lainnya apabila memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan,” ucap Johan Alamsyah.
Untuk itu, LSM Pro Rakyat meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan karena berwenang, guna menghitung potensi kerugian keuangan negara.
LSM Pro Rakyat juga menegaskan bahwa laporan yang disampaikan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
“Wujud kepedulian kita, ya kita minta Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung segera memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat,” tutup Aqrobin. (SMh)