nataragung.id – Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2027 sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat membuka Rapat Koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam rangka penyusunan RAD Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2027 di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (21/7/2026).
Jihan menegaskan, penyusunan RAD tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem akses, inklusi, dan literasi keuangan syariah di Lampung, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Ia mengatakan, keberhasilan pengembangan ekonomi syariah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Saya meyakini bahwa apabila seluruh intervensi dan program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan target, maka seluruh upaya tersebut akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional,” ujar Jihan.
Menurutnya, perkembangan ekonomi syariah di berbagai negara menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak hanya berkaitan dengan identitas agama, tetapi juga telah menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Bahkan negara-negara nonmuslim seperti Jepang secara serius mengembangkan industri halal pada sektor pariwisata, makanan, kosmetik hingga layanan keuangan karenanya melihat besarnya potensi pasar halal dunia.
“Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya berbicara tentang identitas agama, tetapi juga tentang daya saing ekonomi di tingkat global,” ujarnya.
Ia menilai Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dunia karena memiliki populasi muslim terbesar, sumber daya alam yang melimpah, serta didukung ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kuat.
Karena itu, kata Jihan, pemerintah pusat telah menjadikan pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045 melalui penguatan industri halal, keuangan syariah, zakat, wakaf produktif, hingga pemberdayaan pesantren.
“Pemerintah pusat juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai instrumen percepatan pembangunan ekonomi syariah di masing-masing daerah. Agenda yang kita laksanakan hari ini merupakan bagian dari upaya tersebut,” katanya.
Jihan optimistis Provinsi Lampung memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Pulau Sumatera.
Menurutnya, Lampung memiliki kekuatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang sangat potensial untuk membangun halal value chain mulai dari proses produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran.
Selain itu, Lampung juga memiliki jumlah UMKM yang besar dan terus berkembang, terutama pada sektor pangan, kopi, hasil olahan pertanian, fesyen muslim hingga industri kreatif. Penguatan sertifikasi halal pada sektor tersebut diyakini akan meningkatkan daya saing produk daerah.
Potensi lainnya adalah keberadaan ekosistem pesantren yang besar. Menurut Jihan, pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi syariah.
Lampung juga memiliki potensi ekspor yang besar melalui komoditas unggulan seperti kopi, lada, kakao, pisang, udang, dan berbagai komoditas lainnya. Penerapan standar halal dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Lampung di pasar internasional.
Di sisi lain, Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif sebagai instrumen pembiayaan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Jihan juga mengapresiasi BAZNAS dan seluruh lembaga pengelola wakaf yang terus menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun ke tahun.
Meski memiliki potensi besar, Jihan mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan bersama. Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah, tetapi harus mampu membangun rantai nilai ekonomi syariah yang saling terhubung.
“Artinya, sertifikasi halal harus terus ditingkatkan, akses terhadap pembiayaan syariah harus semakin mudah, literasi ekonomi syariah masyarakat harus semakin baik, digitalisasi harus dimanfaatkan secara optimal, serta industri halal harus semakin kompetitif,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu orkestrasi pembangunan. Dinas yang membidangi UMKM, koperasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan hingga pariwisata harus saling bersinergi mendukung pengembangan ekonomi syariah.
Jihan berharap Provinsi Lampung ke depan mampu meraih penghargaan pada kategori pariwisata halal seiring perhatian besar Gubernur Lampung terhadap pengembangan sektor pariwisata. Karena itu, KDEKS diharapkan berkontribusi aktif dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis halal di daerah.
Pada kesempatan tersebut, Jihan juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih tiga penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2026 yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Beberapa waktu lalu, Jihan mewakili Pemerintah Provinsi Lampung menerima penghargaan kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, kategori Nilai Ekspor Halal, serta penghargaan khusus The New Emerging Sharia Economic Region.
Ia berharap capaian tersebut tidak membuat seluruh pihak cepat berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Lampung.
“Penghargaan adalah bonus. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang kuat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Jihan berharap Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2027 yang disusun benar-benar menjadi dokumen yang implementatif, memiliki target yang terukur, indikator yang jelas, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Mari kita jadikan Provinsi Lampung bukan hanya sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi syariah, tetapi juga sebagai daerah yang mampu menghadirkan praktik-praktik terbaik dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan,” pungkas Jihan.(*/SMh)