nataragung.id – Jakarta – Panggung politik Indonesia terus melahirkan spesies baru kebencian digital. Dulu negara yang memberi label, kini rakyat yang berebut jadi pelabel paling kreatif. Setelah “Kadrun” dan “Cebong” kini lahir “Ternak Mulyono”, “Ternak Banteng”, dan “Ternak Yaman”.
Nampaknya, setiap zaman punya cara sendiri untuk memecah belah rakyatnya. Dulu lewat propaganda, kini lewat ‘Meme’. Dulu negara yang memberi label, kini publik yang berlomba menciptakannya. Setelah “Cebong” dan “Kadrun” kehilangan tenaga, kini muncul makhluk politik baru: ternak.
Ada “Ternak Mulyono”, sebutan bagi pendukung Jokowi dan lingkar kekuasaan lama; “Ternak Banteng”, pengikut PDIP, Ganjar, dan Mahfud MD; serta “Ternak Yaman”, penerus mental “kadal gurun” yang terus membela Anies Baswedan.
Uniknya, dua kubu yang dulu bermusuhan—Banteng dan Yaman—kini bergandengan tangan untuk menyerang Mulyono alias Jokowi. Dunia maya berubah menjadi panggung peternakan: tiap kandang punya gembala, buzzer, dan padang rumput opini sendiri.
Fenomena “ternak” sejatinya hanyalah wajah baru dari penyakit lama: politik label. Kita gemar menyingkat realitas rumit menjadi ejekan. Label menjadi alat untuk menolak berpikir.
Begitu lawan diberi nama hewan, argumen tak lagi diperlukan—cukup tertawa dan saling hina. Media sosial mempercepat semuanya.
ALGORITMA bekerja seperti gembala yang tahu persis mana rumput paling cepat memancing amarah. Ia mengelompokkan kita berdasarkan kebencian, memberi pakan informasi sesuai selera, dan menggiring ke medan debat yang tak lagi mencari kebenaran, hanya pembenaran.
Jika menengok sejarah, kita sesungguhnya sedang mengulang pola lama dengan bahasa baru. Di masa Demokrasi Terpimpin, rakyat dibelah menjadi “revolusioner” dan “kontra-revolusioner” – di zaman Hindia Belanda ada sebutan “co” dan “non co” – yang mau kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda (cooperatif) dan menolak kerjasama dengan penjajah (non cooperatif). Kemudian, PKI dan non-PKI.
Label semacam itu mematikan perdebatan—dan sering kali juga nyawa. Lalu datang Orde Baru dengan versi yang lebih rapi: pendukung “Pancasila” versus “anti-Pancasila”. “Mendukung pembangunan” atau “anti pembangunan”. Segala kritik terhadap pemerintah bisa disapu dengan tudingan “tidak Pancasilais” dan “Anti Pembangunan”. Berlanjut, kelompok kiri, terindikasi PKI, anti pemerintah, dan seterusnya.
Itu bukan sekadar propaganda, melainkan pelajaran panjang tentang bagaimana bangsa ini diajari berpikir dalam warna hitam putih. Kini, setelah reformasi dan demokrasi digital, kebiasaan itu tidak hilang—hanya berpindah tangan. Kalau dulu negara yang memberi label, sekarang publik yang membagikannya lewat tagar. Kekuasaan boleh berganti, tapi pola pikir biner tetap lestari.
Yang paling berbahaya dari semua ini adalah lenyapnya ruang tengah. Moderasi dianggap lemah, kehati-hatian dianggap plin-plan, dan rasionalitas dianggap pengkhianatan.
Di dunia maya, siapa pun yang menolak fanatisme akan diserang dua kubu sekaligus. Anda kesulitan bersikap independen atau netral. Anda harus memilih kandang: Banteng, Mulyono, atau Yaman? Begitu masuk satu, Anda wajib berteriak mengikuti suara mayoritas—atau diseruduk keluar.
Padahal demokrasi sejatinya hidup di wilayah abu-abu: ruang tempat orang bisa berpikir tanpa takut dimarahi kelompoknya sendiri. Namun algoritma tak menyukai keraguan. Ia menyukai kepastian. Ia memerah opini seperti susu—mengambil yang kental, membuang yang lembut.
FENOMENA “ternak” memperlihatkan bahwa politik kita tak lagi ideologis, melainkan emosional. Yang penting bukan isi program, tapi siapa yang mengucapkannya. Kritik diukur dari kubu mana datangnya, bukan dari kebenarannya. Begitu pula pujian—sering dianggap pesanan atau upeti politik.
Kita bukan sedang berdebat tentang masa depan bangsa, melainkan sedang mencari siapa yang paling pantas dipermalukan. Di titik ini, politik kehilangan maknanya sebagai ruang gagasan, berubah menjadi arena ejekan moral. Semakin keras seseorang menghina lawan, semakin tinggi moralitasnya di mata pengikutnya.
Sebenarnya, ini bukan khas Indonesia. Di Amerika ada “MAGA cults” – pendukung militan Trump yang garang melawan “Libtards” – Liberal dan ‘mentally retarded’. Di Inggris, ada “Brexiteers” melawan “Remoaners”. Namun bedanya, di negara-negara itu perdebatan masih berangkat dari ide dan kebijakan. Sedangkan di sini, perdebatan berangkat dari perasaan—siapa yang lebih “paham”, lebih “cerdas” dan lebih “bermoral”.
Barangkali ini fase yang harus dilalui masyarakat digital yang baru belajar berdemokrasi: kebebasan tanpa kedewasaan. Namun jika tak berhati-hati, fase ini bisa berubah menjadi kemunduran—sebuah zaman ketika kebebasan berpendapat hanya berarti kebebasan untuk menghina.
Dulu, kata “anti-Pancasila” bisa membuat orang hilang dari peredaran. Minimal diasingkan atau mendekam di bui. Kini, label “ternak” cukup untuk menghapus seseorang dari percakapan publik. Kebencian telah menjadi alat kontrol sosial paling efisien—tak perlu lembaga sensor, cukup kolom komentar.
Kita mungkin merasa sedang berdebat demi bangsa, padahal hanya sedang menggembalakan ego masing-masing. Dan di antara semua teriakan di kandang dunia maya itu, satu hal perlahan menghilang: kemampuan bangsa ini untuk berpikir jernih tanpa harus melabeli. ***
*) ✍️ Supriyanto Martosuwito