Lampung Timur — Dugaan kecurangan dalam pengelolaan dapur MBG di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, kian menguat. Seorang wali murid SMP Negeri 1 Jabung, M. Yusup (44), mengungkapkan bahwa nilai makanan yang diterima siswa diduga jauh dari standar kewajaran, bahkan disebut tidak mencapai Rp20 ribu dalam satu pekan.
Hal tersebut disampaikan M. Yusup kepada pewarta sebagai lanjutan dari surat terbuka yang ia tulis dan unggah melalui media sosial Facebook, yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Kalau dihitung dari menu yang diterima anak-anak selama satu minggu, nilainya tidak sampai Rp20 ribu. Ini sangat jauh dari yang seharusnya,” ujar M. Yusup, Minggu 28 Desember 2025.
Selain soal nilai menu, dugaan kejanggalan juga muncul dari beredarnya pesan di grup wali murid yang diduga berasal dari pihak terkait pelaksana MBG. Dalam pesan tersebut, wali murid diminta untuk tidak mengunggah atau mempublikasikan dokumentasi makanan MBG yang diterima siswa, baik makanan basah maupun kering.
Isi pesan yang beredar di grup wali murid tersebut antara lain berbunyi:
“Untuk MBG dibagi di hari Rabu pagi Bpk Ibu tanggal 24 Des 2025, mohon dikondisikan anak-anak atau yang mewakili dengan membawa/menunjukkan kartu MBG. Dan pesan dari kepala SPPG dilarang untuk mengupload MBG yang telah diterima, baik makanan basah/nasi maupun kering. Terima kasih.”
Pesan tersebut juga disertai keterangan “diteruskan”, yang menimbulkan pertanyaan di kalangan wali murid terkait alasan pelarangan dokumentasi distribusi makanan.
Menurut M. Yusup, larangan tersebut justru memperkuat kecurigaan adanya persoalan dalam pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa harus dilarang memfoto atau mengunggah makanan yang diterima anak-anak? Ini yang membuat kami curiga bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa para wali murid telah berupaya menyampaikan keluhan ke tingkat bawah, namun merasa tidak mendapatkan respons yang memadai. Karena itu, ia memilih menyampaikan langsung melalui surat terbuka kepada Presiden RI.
“Saya menulis surat terbuka karena merasa semua lembaga di bawah seolah tutup mata dan tutup telinga. Kami di bawah ini sudah tidak tahu harus mengadu ke siapa lagi,” tambahnya.