nataragung.id – Bandar Lampung – Genap satu tahun kepemimpinan Bupati Tanggamus Hi. Mohammad Saleh Asnawi dan Wakil Bupati Agus Suranto, LSM PRO RAKYAT melontarkan evaluasi tajam, slogan “Jalan Lurus Membangun Tanggamus ” kini tidak cukup lagi hanya digaungkan, tetapi wajib dibuktikan lewat kerja nyata, birokrasi yang sehat, pendidikan yang berpihak, dan ekonomi rakyat yang benar-benar tumbuh dari bawah.
Jika tidak, jargon perubahan itu dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai hiasan politik, bukan sebagai arah pembangunan yang sungguh-sungguh dirasakan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin AM dan Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E., pada Kamis (12/3/2026) kepada awak media di Kantor LSM PRO RAKYAT, Pahoman, Bandar Lampung.
Menurut Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin AM, satu tahun pertama pemerintahan Saleh–Agus memang layak disebut sebagai masa peletakan fondasi. Namun, rakyat Tanggamus hari ini tidak lagi membutuhkan retorika, melainkan menunggu pembuktian nyata atas seluruh 11 program kerja yang pernah dijanjikan kepada publik.
“Satu tahun pertama ini tidak boleh dijadikan alasan untuk berpuas diri. Rakyat Tanggamus tidak butuh pencitraan, tidak butuh kemasan narasi, dan tidak butuh slogan kosong. Rakyat butuh hasil nyata. Seluruh 11 program kerja yang dijanjikan harus diwujudkan secara terukur, jelas, dan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat,” tegas Aqrobin AM.
LSM PRO RAKYAT mengakui, dalam satu tahun terakhir terdapat sejumlah indikator awal yang dapat dicatat. Di antaranya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tanggamus yang mencapai 71,36, yang dinilai sebagai sinyal awal bahwa pembangunan sumber daya manusia mulai bergerak.
Di sektor kesehatan, langkah awal seperti rencana pembangunan RSUD Talang Padang dan realisasi pembangunan Labkesda juga dipandang sebagai agenda strategis yang patut diapresiasi, khususnya untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah utara Tanggamus.
Beberapa langkah lain seperti pengendalian inflasi daerah, pembenahan tata kelola SDM, beasiswa bagi pelajar pondok pesantren, serta insentif bagi guru ngaji dan perangkat pekon, juga dinilai sebagai bagian dari realisasi awal yang positif.
Namun, menurut Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E., semua capaian itu akan kehilangan arah apabila birokrasi tidak ditata secara profesional.
Ia menegaskan, keberhasilan seluruh program Bupati dan Wakil Bupati sangat ditentukan oleh kualitas mesin birokrasi, dan itu berarti penataan jabatan harus dilakukan secara tegas berdasarkan merit system, bukan kedekatan, bukan kepentingan kelompok, dan bukan hubungan keluarga.
“Kalau ingin 11 program kerja itu berhasil, maka syarat pertama dan paling utama adalah birokrasi harus sehat. Penataan pejabat harus berdasarkan merit sistem — kompetensi, integritas, kapasitas, dan rekam jejak. Bukan berdasarkan kedekatan, bukan berdasarkan relasi keluarga, dan bukan karena kepentingan sempit,” ujar Johan Alamsyah, S.E.
Johan menegaskan, setiap ASN dalam kariernya memiliki hak moral untuk memperoleh kesempatan yang adil dalam meniti jenjang jabatan.
“Setiap ASN pasti punya harapan untuk berkarier secara sehat sampai ke puncaknya. Pemerintah daerah wajib menjamin itu. Jangan sampai birokrasi dikelola secara keluarga sentris, karena kalau itu terjadi, maka tujuan besar pembangunan akan melenceng dari harapan rakyat. ASN yang bekerja akan kehilangan motivasi, sementara birokrasi akan kehilangan arah,” tegasnya.
Menurut LSM PRO RAKYAT, pola keluarga sentris dalam tata kelola birokrasi bukan hanya mencederai rasa keadilan aparatur, tetapi juga berpotensi melahirkan stagnasi organisasi, ketidakpercayaan internal, dan rusaknya efektivitas pemerintahan.
Tak hanya menyoroti birokrasi, LSM PRO RAKYAT juga melontarkan kritik tajam terhadap orientasi pembangunan di sektor pendidikan.
Bagi organisasi ini, Tanggamus tidak akan pernah benar-benar maju jika pendidikan hanya diperlakukan sebagai urusan bangunan, rehabilitasi, dan proyek fisik, sementara substansi pembinaan manusia diabaikan.
Aqrobin AM menegaskan bahwa masa depan Tanggamus sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah membangun sumber daya manusia sejak dini, terutama pada jenjang pendidikan dasar.
“Kalau Tanggamus ingin maju, maka jangan hanya sibuk membangun gedung. Yang paling penting adalah membangun manusianya. Pembinaan sumber daya manusia harus dimulai sejak dini, sejak anak-anak berada di bangku SD dan SMP. Di situlah karakter, disiplin, cara berpikir, dan masa depan daerah dibentuk,” tegas Aqrobin AM.
LSM PRO RAKYAT menekankan bahwa sesuai kewenangannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus harus benar-benar fokus pada jenjang SD dan SMP, bukan sekadar sibuk pada rutinitas administratif.
Dalam konteks itu, Johan Alamsyah, S.E., menegaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan tidak boleh hanya berpikir proyek fisik.
“Kepala Dinas Pendidikan jangan hanya berpikir soal proyek fisik. Jangan hanya sibuk mengejar bangunan, rehabilitasi, atau paket pekerjaan. Pendidikan itu bukan etalase proyek.
Pendidikan itu inti utamanya adalah membangun manusia. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana anak-anak SD dan SMP di Tanggamus bisa belajar dengan layak, punya perlengkapan sekolah yang cukup, dan tidak dibebani biaya yang seharusnya bisa dibantu oleh pemerintah daerah,” tegas Johan Alamsyah, S.E.
LSM PRO RAKYAT secara tegas mendorong Pemkab Tanggamus agar menyiapkan BOS Daerah (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) sebagai instrumen kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.
Menurut LSM PRO RAKYAT, masih banyak kebutuhan pendidikan dasar yang secara nyata dirasakan orang tua murid, tetapi belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh BOS pusat.
“Pemerintah daerah harus hadir melalui BOS Daerah. Ini bukan sekadar tambahan anggaran, tapi bentuk keberpihakan. BOS Daerah harus bisa membantu kebutuhan yang tidak seluruhnya tercover oleh BOS nasional, termasuk peralatan tulis sekolah, kebutuhan penunjang belajar, dan biaya-biaya lain yang masih membebani keluarga kurang mampu. Jangan sampai pendidikan anak-anak terganggu hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh kebijakan daerah,” kata Aqrobin AM.
Bagi LSM PRO RAKYAT, BOS Daerah harus dilihat sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan beban fiskal, sebab pendidikan dasar yang kuat akan menentukan kualitas generasi Tanggamus di masa depan.
Di sektor ekonomi, LSM PRO RAKYAT juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada data makro atau seremoni program. Pemerintah daerah harus mendorong model ekonomi rakyat yang nyata, terintegrasi, dan berputar di tingkat desa.
Salah satu gagasan yang didorong adalah pembentukan usaha desa terintegrasi berbasis potensi lokal, agar desa tidak berjalan sendiri-sendiri dan perputaran ekonomi benar-benar terjadi di tingkat pekon.
“Kami mendorong pemerintah daerah membentuk usaha desa terintegrasi. Artinya, kebutuhan desa harus dipenuhi oleh desa terdekat, supaya uang rakyat berputar di wilayah sendiri dan manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat. Jangan biarkan desa-desa hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujar Aqrobin AM.
Ia mencontohkan model konkret itu dapat dimulai dari sektor perikanan air tawar.
“Misalnya Desa A fokus membudidayakan ikan air tawar dengan sistem bioflok. Desa B menyiapkan bibit dan pakan. Setelah panen, Desa C membeli hasil panen dan menyalurkannya ke pasar. Ini model ekonomi rakyat yang konkret, saling terhubung, membuka peluang usaha, dan menciptakan perputaran uang di tingkat desa. Ini yang harus didorong kalau pemerintah benar-benar ingin membangun ekonomi dari bawah,” jelasnya.
Menurut LSM PRO RAKYAT, pola seperti ini bisa diperluas ke sektor hortikultura, peternakan, pengolahan hasil pertanian, dan UMKM, sehingga desa-desa di Tanggamus tidak lagi bergerak sporadis, tetapi menjadi bagian dari satu rantai nilai ekonomi lokal yang saling menguatkan.
LSM PRO RAKYAT juga mengingatkan bahwa sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintahan Saleh–Agus, mulai dari infrastruktur jalan, lambannya realisasi investasi, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Masalah kemantapan jalan kabupaten masih menjadi keluhan utama masyarakat.
Sementara itu, wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah pinggiran dinilai masih membutuhkan perhatian yang jauh lebih serius agar pembangunan tidak hanya menumpuk di pusat.
“Kalau slogan ‘Jalan Lurus’ ingin benar-benar dipercaya rakyat, maka hasilnya harus dirasakan merata. Jangan sampai pembangunan hanya tampak di pusat, sementara wilayah pinggiran tetap tertinggal. Pemerataan itu bukan jargon, tetapi ukuran keberpihakan dan ukuran keberanian pemerintah,” tegas Johan Alamsyah, S.E.
LSM PRO RAKYAT menegaskan, tahun pertama kepemimpinan Saleh–Agus bukan akhir dari penilaian, melainkan awal dari pengawasan publik yang lebih ketat. Sebab, rakyat Tanggamus tidak akan menilai dari seberapa indah slogan diucapkan, tetapi dari seberapa berani pemerintah menata birokrasi, memperbaiki pendidikan, menggerakkan ekonomi desa, dan membangun secara adil.
Sebagai penutup, Aqrobin AM mengingatkan bahwa jargon “Jalan Lurus” akan kehilangan makna jika birokrasi tidak sehat, pendidikan hanya dijadikan etalase proyek, dan ekonomi rakyat dibiarkan berjalan sendiri tanpa desain yang terintegrasi.
“Jalan lurus tidak cukup diucapkan, tetapi harus dibuktikan. Kalau birokrasi tidak sehat, kalau penempatan pejabat tidak adil, kalau pendidikan hanya dijadikan proyek fisik, dan kalau ekonomi rakyat tidak dibangun dari desa, maka slogan hanya akan tinggal slogan. Rakyat Tanggamus hari ini menunggu kerja nyata, bukan sekadar kata-kata,” pungkas Aqrobin AM. (SMh)