nataragung.id – Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Hotel Grand Mercure, Bandarlampung, Sabtu (11/4/2026).
Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital hingga ke desa sebagai kunci pemerataan ekonomi.
Kunker ini dalam rangka pengawasan kinerja dan peran PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam mendukung ekosistem digital dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Mirza menekankan bahwa arah pembangunan ekonomi Lampung saat ini difokuskan pada desa, sejalan dengan upaya nasional untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.
Ia menyebutkan, sekitar 70 persen penduduk Lampung tinggal di desa, namun selama ini perputaran uang justru lebih banyak terjadi di perkotaan.
“Selama ini 70 persen uang beredar di kota, hanya 30 persen di desa. Ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi timpang. Sekarang kita dorong agar uang itu kembali ke desa,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa, terutama petani.
Kenaikan harga komoditas seperti gabah, jagung dan singkong dinilai berhasil meningkatkan pendapatan petani hingga hampir dua kali lipat.
“Dulu harga gabah di bawah Rp. 4.000, sekarang minimal Rp. 6.500. Dampaknya luar biasa, pendapatan petani meningkat dan uang mulai beredar di desa,” jelasnya.
Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 2.400 desa penghasil padi di Lampung yang kini merasakan langsung peningkatan ekonomi.
Kondisi ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang mencapai 5,2 persen, melampaui rata-rata nasional.
Namun demikian, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur, khususnya digital.
Ia menilai, tanpa dukungan infrastruktur digital yang memadai, potensi ekonomi desa tidak akan berkembang optimal.
“Infrastruktur sekarang bukan hanya jalan, tapi juga digital. Banyak UMKM kita tidak bisa berkembang karena tidak punya akses pasar digital,” ujarnya.
Sebagai contoh, Gubernur Mirza menyebut terdapat sekitar 5.000 merek keripik singkong di Lampung yang masih terbatas pemasarannya di wilayah lokal akibat keterbatasan akses digital.
Untuk itu, Pemprov Lampung menggulirkan program unggulan “Desaku Maju” yang fokus pada pengembangan industri kecil berbasis komoditas lokal di desa, termasuk hilirisasi produk pertanian agar memiliki nilai tambah.
“Kalau ekonomi desa sudah bergerak, harus didukung ekosistem digital yang kuat. Ini yang kami harapkan dari Telkom,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Lampung yang dinilai tidak hanya tinggi, tetapi juga lebih merata dirasakan masyarakat.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan adanya distribusi manfaat yang lebih luas, terutama hingga ke masyarakat di perdesaan.
Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan pola pertumbuhan ekonomi di masa lalu yang cenderung tinggi secara angka, namun tidak diikuti pemerataan.
“Pertumbuhan yang dicapai Lampung ini menjadi contoh bahwa peningkatan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pemerataan, terutama karena ditopang oleh sektor pertanian dan aktivitas ekonomi desa,” ujarnya.
Nurdin juga menekankan bahwa transformasi digital saat ini telah menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi modern.
Digitalisasi tidak lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi, efisiensi layanan publik, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap peluang ekonomi.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, ia menilai digitalisasi memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antarwilayah.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital harus dilakukan secara merata agar integrasi ekonomi nasional dapat semakin kuat.
Lebih lanjut, Nurdin menegaskan bahwa PT. Telkom Indonesia memiliki posisi strategis sebagai BUMN yang berada di garda terdepan dalam pembangunan ekosistem digital nasional.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VI DPR RI ingin memperoleh gambaran menyeluruh terkait kinerja dan transformasi Telkom, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sebagai bahan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran (*/SMh)