nataragung.id – Pesawaran – Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peninjauan calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Lapangan Sidototo, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (1/5/2026). Peninjauan ini menjadi langkah awal percepatan realisasi program pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tersebut.
Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H. turun langsung mendampingi tim Kementerian PUPR bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Bappeda, Plt. Kepala BPKAD, Kepala Dinas Sosial, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Dinas PUPR, Kabag SDA, serta Sekretaris Camat Gedong Tataan.
Dalam keterangannya, Wabup Antonius mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bupati Pesawaran dengan Kementerian Sosial beberapa waktu lalu.
Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan lahan sebagai salah satu syarat utama pembangunan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9 hektare yang merupakan aset daerah, sementara kebutuhan minimal untuk pembangunan Sekolah Rakyat sekitar 7 hektare.
“Lokasi ini kita nilai sangat potensial. Selain untuk pembangunan Sekolah Rakyat, ke depan kawasan ini juga akan dikembangkan sebagai ruang terbuka atau taman yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” tambahnya.
Wabup juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, Pemkab Pesawaran akan membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus untuk mengawal proses tersebut.
“Target kami, dalam bulan ini seluruh persyaratan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), dan dokumen pendukung lainnya dapat segera diselesaikan, sehingga usulan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial,” jelasnya.
Sekolah Rakyat yang direncanakan ini nantinya akan menampung sekitar 1.080 siswa yang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Pelaksana Prasarana Strategis Wilayah Lampung, Arius Fedrinaldo, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil peninjauan awal, lokasi yang diusulkan dinilai telah memenuhi kriteria teknis.
“Dari hasil peninjauan, lokasi ini sudah cukup ideal untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Selanjutnya akan dilakukan tahapan verifikasi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen untuk terus mendukung program nasional peningkatan akses pendidikan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan daerah. (*/Diah)