nataragung.id – Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Iduladha. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (18/5/2026).
Rapat diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yayan Ruchyansyah beserta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
Berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, inflasi nasional secara year-on-year pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. Angka tersebut dinilai cukup baik karena masih berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen dan menunjukkan tren penurunan dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai 5,48 persen.
Selain itu, inflasi month-to-month nasional pada April 2026 juga mengalami penurunan menjadi 0,13 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada angka 0,41 persen.
Meski inflasi year-on-year Provinsi Lampung pada April 2026 relatif terkendali di angka 0.53 persen, Pemerintah Provinsi Lampung tetap mewaspadai potensi kenaikan harga di sejumlah komoditas menjelang Hari Raya Iduladha.
Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Mei 2026, Provinsi Lampung termasuk salah satu dari 17 provinsi yang mengalami kenaikan IPH sebesar 0,73 persen.
Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga di Lampung yakni cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak lengah meskipun kondisi inflasi nasional relatif terkendali.
“Meskipun angka nasional kita baik, kita tidak boleh berpuas diri karena situasi geopolitik internasional masih sangat dinamis,” tegas Tito.
Menurutnya, konflik yang terjadi di Timur Tengah telah memberikan dampak terhadap kenaikan harga minyak global serta fluktuasi nilai tukar dolar terhadap rupiah yang berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa di dalam negeri.
“Oleh karena itu, pada bulan Mei ini kita harus turun ke lapangan dan pasar di semua daerah untuk mengamati betul apakah ada dampak nyata dari kenaikan harga minyak dan kurs mata uang terhadap harga barang, jasa, dan transportasi,” ujarnya.
Tito juga menyoroti sejumlah komoditas pangan yang hingga kini masih menjadi penyumbang utama inflasi nasional, terutama cabai merah, bawang merah, dan gula pasir.
“Terkait dengan komoditas, cabai merah masih menjadi penyumbang dominan yang seharusnya kita surplus sehingga dipastikan ini adalah masalah distribusi, diikuti oleh bawang merah dan gula pasir,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta terus mewaspadai potensi kenaikan harga minyak goreng dan daging sapi menjelang Hari Raya Iduladha.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat berharap seluruh pemerintah daerah dapat terus memperkuat pengawasan distribusi dan ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kondisi inflasi tetap terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. */SMh)