nataragung.id – Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh DPP GAPEMBI di Ballroom Hotel Radisson Lampung Kedaton, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., jajaran Forkopimda, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, S.Kom., CRMO selaku Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat di BGN. Hadir pula Ketua Umum DPP GAPEMBI H. Alven Stony, S.I.P., Ketua DPW GAPEMBI Lampung H. M. Muslih, S.H.I., M.H., bersama seluruh jajaran pengurus DPW GAPEMBI se-Provinsi Lampung dan berbagai unsur tamu undangan dari kalangan pemerintah maupun pelaku usaha.
Pelantikan pengurus DPW GAPEMBI Lampung menjadi salah satu momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan sektor usaha guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung. Rangkaian acara diisi dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan, prosesi pelantikan organisasi, hingga pemaparan berbagai agenda pengembangan ekosistem MBG di daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menyoroti ironi yang masih dihadapi Provinsi Lampung. Meski dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Indonesia, tingkat konsumsi protein masyarakat Lampung masih berada sekitar 30–40 persen di bawah rata-rata nasional.
Menurut Gubernur, kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia di daerah. Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui perputaran ekonomi hingga ke tingkat desa.
Ia juga menjelaskan bahwa implementasi tahap awal program MBG telah menunjukkan perkembangan positif dengan hadirnya sekitar 1.100 dapur MBG yang mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ke depan, pemerintah daerah terus mendorong penguatan program agar dapur MBG dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan.
Di sisi lain, DPRD Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk mendukung optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Ketua DPRD Provinsi Lampung juga menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG perlu diarahkan menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
“Harapannya adalah para pelaku usaha UMKM bagaimana dapat mengimplementasi seluruh visi misi Asta Cita, di mana dapur MBG ini bisa menjadi off taker dari ekosistem yang ada di tingkat desa. Itulah yang paling penting menurut saya,” ujarnya.
DPRD Provinsi Lampung memandang kolaborasi antara GAPEMBI, pemerintah daerah, dan Badan Gizi Nasional sebagai langkah penting untuk memastikan program MBG berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Melalui sinergi tersebut, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi UMKM dan masyarakat desa di Provinsi Lampung. (*/SMh)