nataragung.id – Bandar Lampung – Ketua Umum Gerakan Pemuda Berkarya (GPB), Dendi Albar, Selasa 9 Juni 2026 mendesak Kejaksaan Agung RI memperluas pemeriksaan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke daerah, termasuk seluruh dapur MBG di Provinsi Lampung.
Desakan ini disampaikan menyusul terungkapnya dugaan korupsi yang menyeret jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Dendi Albar, dengan besarnya anggaran yang beredar dalam program MBG, pengawasan harus dilakukan dari pusat hingga daerah.
Data Satgas MBG Lampung menunjukkan hingga Maret 2026 terdapat 1.019 dapur MBG (SPPG) yang telah beroperasi di Lampung. Jika digabung dengan dapur yang dibangun BGN dan Kementerian PU, jumlahnya mencapai sekitar 1.200 dapur yang melayani sekitar 2,7 juta penerima manfaat.
Selain itu, perputaran dana program MBG di Lampung diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun per bulan, menjadikannya salah satu program dengan aliran anggaran terbesar di daerah.
“Dengan jumlah dapur yang mencapai lebih dari seribu titik dan anggaran yang sangat besar, Kejaksaan Agung perlu melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran, mark-up pengadaan, maupun penyalahgunaan kewenangan di daerah,” tegas Dendi Albar.
GPB juga menyoroti sejumlah persoalan yang pernah muncul dalam pelaksanaan MBG di Lampung. Pada Maret 2026, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional 60 dapur MBG di beberapa kabupaten/kota di Lampung karena belum memenuhi persyaratan sanitasi dan perizinan.
Di Kabupaten Lampung Utara, dari lebih dari 80 dapur MBG, dilaporkan hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikat higiene dan sanitasi sesuai ketentuan.
Menurut GPB, fakta-fakta tersebut menunjukkan perlunya audit menyeluruh terhadap tata kelola, pengadaan bahan baku, distribusi anggaran, hingga kualitas pelayanan dapur MBG.
“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan korupsi di tubuh BGN. Namun pemeriksaan harus diperluas hingga ke daerah agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa anggaran yang sangat besar tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan menjadi bancakan oknum tertentu,” tutup Dendi Albar. (*/SMh)