nataragung.id – Bandar Lampung – Buku berjudul “Pengawasan Produk Hukum Daerah: Teori, Prinsip, dan Implementasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik” karya Dr. Erman Syarif, S.H., M.M., M.H., C.L.A., resmi terbit dan menambah khazanah literatur hukum tata pemerintahan daerah di Indonesia.
Dr. Erman Syarif saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Peraturan dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Buku setebal 173 halaman tersebut membahas secara komprehensif mengenai konsep, prinsip, serta implementasi pengawasan terhadap produk hukum daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam buku tersebut, penulis menguraikan pentingnya pengawasan terhadap peraturan daerah agar setiap produk hukum yang dihasilkan tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta kebutuhan masyarakat.
Selain memuat kajian teoritis mengenai sistem pengawasan produk hukum daerah, buku ini juga membahas berbagai tantangan implementasi regulasi daerah di Indonesia, termasuk dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.
Terbitnya buku tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang dituangkan secara khusus dalam bagian kata sambutan di awal buku.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menilai buku tersebut memiliki nilai penting dan relevan sebagai referensi bagi penyelenggara pemerintahan daerah, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami pengawasan produk hukum daerah sebagai instrumen penting pembangunan daerah.
Menurut Rahmat Mirzani Djausal, penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan regulasi yang berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk hukum daerah dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Buku ini diterbitkan oleh CV. Alinea Edumedia pada Mei 2026 dan diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus pedoman praktis bagi pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum yang responsif, harmonis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Kehadiran buku tersebut juga menjadi kontribusi dalam memperkuat literasi hukum daerah, khususnya dalam bidang pembentukan dan pengawasan peraturan daerah di era otonomi daerah yang semakin dinamis. (*/SMh)