nataragung.id – Bandar Lampung – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, I Made Suarjaya, SH, MH, mengapresiasi perluasan Program Pupuk Hayati Cair (PHC) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kemandirian petani.
I Made Suarjaya menyampaikan bahwa program tersebut merupakan langkah positif dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas cakupan wilayah penerima manfaat, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan serta manfaat yang dirasakan langsung oleh para petani, yang disampaikan pada Rabu (8/7/2026).
Ia menambahkan, pelaksanaan Program PHC perlu didukung dengan pengawasan yang optimal agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Selain itu, pendampingan kepada kelompok tani harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga petani mampu memproduksi pupuk hayati secara mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
Program PHC ditargetkan membangun sekitar 2.000 titik fasilitas produksi yang akan melayani hingga 800 ribu hektare lahan pertanian di Provinsi Lampung. Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas pertanian sebesar 15–30 persen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, menekan biaya produksi petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, I Made Suarjaya menilai evaluasi berkala berdasarkan data serta koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian.
DPRD Provinsi Lampung mendukung berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui inovasi di sektor pertanian. Pelaksanaan Program Pupuk Hayati Cair diharapkan dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. (*/SMh)