nataragung.id – Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor transformasi ekonomi desa melalui penguatan hilirisasi komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM, hingga pembenahan sistem distribusi pangan yang lebih efisien.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menjadi keynote speaker pada Lampung Post Executive Forum III Tahun 2026 bertema Transformasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai Mesin Ekonomi dan Simpul Distribusi Pangan Unggulan Lampung, Selasa (21/7/2026).
Gubernur Mirza menegaskan bawha Pemerintah Provinsi Lampung memandang KDMP bukan sekadar lembaga ekonomi desa, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mengakselerasi program hilirisasi komoditas yang tengah dijalankan melalui Program Desaku Maju.
Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi strategis KDKMP.
Padahal, koperasi sejak awal telah diamanatkan sebagai salah satu pilar perekonomian nasional yang berlandaskan semangat gotong royong dan pemerataan kesejahteraan.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Lampung memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis koperasi karena merupakan salah satu lumbung pangan nasional.
Produksi gabah di Lampung mencapai sekitar 3,5 juta ton atau setara sekitar 1,9 juta ton beras, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat hanya sekitar 800 ribu ton per tahun. Dengan kondisi tersebut, Lampung sesungguhnya memiliki surplus beras yang besar.
Namun, Gubernur Mirza mengatakan bahwa manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati masyarakat karena sebagian besar proses pengolahan dan distribusi masih dilakukan di luar sentra produksi.
Ia menilai, selama ini berbagai komoditas unggulan Lampung, seperti padi, jagung, singkong, kopi, hingga kelapa sawit masih menghadapi rantai distribusi yang panjang.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar nilai tambah hasil produksi justru dinikmati di luar daerah, sementara petani dan masyarakat menanggung tingginya biaya distribusi.
“Yang membayar ongkos distribusi itu pada akhirnya petani dan masyarakat. Karena sistemnya tidak efisien, nilai tambahnya juga lebih banyak dinikmati di luar daerah,” ujarnya.
Persoalan serupa juga terjadi pada komoditas jagung.
Gubernur Mirza mengungkapkan produksi jagung Lampung mencapai sekitar 1,259 juta ton per tahun.
Namun, sebagian besar jagung masih dikirim dalam kondisi basah menuju industri pakan sehingga sekitar 240 ribu ton kandungan air ikut diangkut.
Menurutnya, biaya pengangkutan tersebut pada akhirnya menjadi beban petani dan memperpanjang rantai logistik yang tidak efisien.
Karena itu, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan ekosistem hilirisasi hingga tingkat desa melalui Program Desaku Maju.
Dalam program tersebut, setiap sentra produksi didorong tidak hanya menghasilkan bahan baku, tetapi juga mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.
Gubernur Mirza mengatakan berdasarkan kajian Pemprov Lampung, sekitar 25 persen biaya pokok produksi (HPP) berbagai komoditas terserap akibat panjangnya rantai distribusi.
Untuk mengatasinya, KDKMP akan menjadi pengelola berbagai unit usaha produktif, mulai dari pengering hasil panen (dryer), penggilingan padi (rice milling unit), pabrik pakan ternak, hingga industri pengolahan berbasis komoditas lokal.
Dengan demikian, nilai tambah diharapkan tetap berputar di desa sehingga meningkatkan pendapatan petani dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Kita ingin nilai tambah itu berhenti di desa. Jagung tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi pakan. Gabah diproses menjadi beras di desa sehingga manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain hilirisasi, Pemprov Lampung juga menempatkan koperasi sebagai pusat pengembangan UMKM berbasis komoditas.
Saat ini terdapat sekitar 484 ribu UMKM di Lampung, termasuk 134 ribu usaha penyedia akomodasi serta makanan dan minuman dan 112 ribu industri pengolahan.
Namun, banyak pelaku usaha menghasilkan produk sejenis dengan merek berbeda sehingga saling bersaing pada pasar yang sama tanpa memiliki jaringan distribusi yang kuat.
Gubernur Mirza mengungkapkan melalui KDKMP, pelaku UMKM akan diklaster berdasarkan komoditas, memperoleh pendampingan, penguatan merek, hingga akses pemasaran dalam satu ekosistem yang terintegrasi dimana langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas pasar.
“Koperasi akan menjadi anchor yang mengintegrasikan produksi, pengemasan, pelatihan, hingga pemasaran sehingga UMKM tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Gubernur Mirza juga memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat setelah kebijakan penguatan harga komoditas pertanian diterapkan.
Di antaranya, penjualan kendaraan roda dua meningkat sekitar 20 persen, penjualan mobil naik 40 persen, pembelian alat dan mesin pertanian meningkat 43 persen, jumlah hewan kurban bertambah sekitar 20 persen, sementara pengiriman barang ke kabupaten melalui PT Pos meningkat hingga 40–50 persen.
Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi sinyal bahwa ketika pendapatan petani meningkat, perputaran ekonomi daerah juga ikut tumbuh.
Ia juga meyakini penguatan jaringan distribusi melalui KDKMP akan memangkas mata rantai pasok berbagai kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, gula, dan LPG.
Distribusi yang lebih pendek dinilai-nya dapat menghadirkan harga yang lebih mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Gubernur Mirza memperkirakan implementasi KDKMP akan mendorong tambahan perputaran uang di desa mencapai sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun.
Karena itu, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi simpul hilirisasi, pemasaran produk lokal, serta penggerak ekonomi desa.
Lebih jauh, Gubernur Mirza mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, pengurus koperasi, serta para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengoptimalkan KDKMP sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah.
“Koperasi bukan sekadar badan usaha atau program pemerintah. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan keadilan yang menjadi ruh koperasi sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini. Inilah salah satu cara mengembalikan cita-cita para pendiri bangsa dalam membangun perekonomian nasional,” pungkasnya. (*/SMh)