nataragung.id – Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, SE, MBA menegaskan DPRD berkomitmen mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan membuka seluruh postur anggaran untuk dievaluasi bersama sebagai bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, Rabu (29/7/2026).
Menurut Ahmad Giri Akbar, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas Arah Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses penyusunan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPRD memulai dari lembaga internal dengan membuka seluruh postur anggaran kepada seluruh fraksi sebagai bentuk keterbukaan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah.
“DPRD memulai dari diri sendiri dengan membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Program yang tidak menjadi prioritas akan kami rasionalisasikan sehingga ruang fiskal dapat diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Giri Akbar.
Selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Giri Akbar menegaskan APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), menurunkan ketimpangan melalui Gini Ratio, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, setiap alokasi anggaran harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam urusan anggaran, DPRD juga memastikan program-program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya di sektor pertanian, tetap memperoleh dukungan. Program penyediaan alat dan mesin pertanian, bantuan pupuk, bibit unggul, hingga pengendalian hama yang dinilai perlu mendapat alokasi anggaran yang memadai karena berkaitan langsung dengan produktivitas petani dan ketahanan pangan daerah.
Saat melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD menemukan sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya kondisi Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga medis, namun belum didukung ketersediaan peralatan kesehatan yang memadai. DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan alat kesehatan dapat dipenuhi melalui dukungan Kementerian Kesehatan.
DPRD juga menonjolkan usulan belanja pegawai di sejumlah OPD yang dinilai melampaui batas kewajaran. Menurut Giri Akbar, efisiensi anggaran harus menjadi semangat bersama agar alokasi APBD lebih diarahkan pada program pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menambahkan, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah melakukan rasionalisasi sehingga pengelolaan belanja pegawai tetap sesuai ketentuan.
Di sektor pertanian, DPRD meminta agar berbagai persoalan yang dihadapi petani menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD. Serangan hama tikus di berbagai wilayah, kebutuhan bibit unggul, pupuk, hingga sarana produksi pertanian harus memperoleh dukungan anggaran sehingga produktivitas pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian Lampung dapat terus meningkat.
Selain belanja daerah, DPRD juga memberikan perhatian terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ahmad Giri Akbar meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi yang lebih efektif melalui penguatan pengawasan, pendataan potensi pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. DPRD juga memperhatikan transparansi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk pencatatan berbagai temuan terkait perbedaan data penerimaan di lapangan agar pendapatan daerah semakin akurat, optimal, dan akuntabel.
Giri Akbar berharap seluruh proses pembahasan APBD menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.
“Kami ingin setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itulah komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam mengawal pembangunan daerah,” tutupnya. (*/SMh)