nataragung.id – Lampung Selatan – Indonesia sedang diuji dengan tragedi bencana di Sumatera. Di tengah duka mendalam, media sosial justru ramai oleh sorotan tajam, terutama kritik terhadap aksi simbolik seorang pejabat tinggi negara dan isu besar izin penebangan hutan yang diduga melatari aksi tersebut. Ini bukan lagi debat soal pencitraan atau isu lawan politik, melainkan ujian etika kebijakan publik di hadapan penderitaan rakyat.
Kritik yang dilontarkan di media sosial tersebut bukan tanpa alasan. Isu status bencana di Sumatera harusnya segera ditingkatkan menjadi Bencana Nasional agar penanganan terpusat. Upaya pencitraan di tengah krisis akan selalu dipertanyakan signifikansinya jika disandingkan dengan isu yang lebih mendasar: perizinan yang merusak lingkungan dan berpotensi menjadi penyebab bencana itu sendiri. Rakyat seolah melihat ‘pejabat menambal perahu yang ia bolongi sendiri’.
Kita tidak boleh terus terjebak dalam pusaran perdebatan yang menguras energi. Energi kita saat ini dibutuhkan di lapangan. Mengingat pengalaman saat Tsunami Selat Sunda 2018 (dan pengalaman pribadi yang 1 bulan terjun langsung di lokasi bencana), yang paling dibutuhkan para penyintas saat ini adalah bantuan esensial. Mereka butuh dukungan logistik, bukan tontonan.
Panggilan Moral dan Kemanusiaan:
Pemerintah (struktural) harus bertanggung jawab penuh dan segera menetapkan status bencana.
Mari kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat yang memiliki semangat khidmah, menggerakkan sumber daya dan penyaluran bantuan, fokus pada:
Kebutuhan primer (Makanan siap saji, air bersih).
Kesehatan (Obat-obatan, tenaga medis).
Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak.
Mari kita salurkan energi kritik kita menjadi khidmah nyata untuk meringankan beban sesama, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika beragama.
Tabik
#BencanaSumatera #BencanaNasional #KhidmahKemanusiaan #EtikaPemerintahan #AksiNyata #TsunamiSelatSunda #KemanusiaanDiUji
*) Penulis Adalah : Penggiat NU Lampung Selatan tinggal di Sidomulyo.