nataragung.id – Jakarta – Lelaki bertato ini dipanggil Hoho Alkaf, dan lebih populer sebagai Kades Hoho. Tubuhnya penuh tato–sesuatu yang, bagi banyak orang, mudah memancing prasangka. Berdasarkan standar visual pejabat publik, Kades Hoho memang tak lazim. Maka kontroversi mudah lahir di seputar dirinya. Namun Kades Hoho menjadi viral bukan semata-mata karena rupa, melainkan karena kerja–pun kinerja.
Sebagai Kepala Desa Purwasaba, Kades Hoho dikenal lebih banyak memberi daripada mengambil hak dan fasilitas sebagai pejabat. Ia pemimpin yang relatif altruis. Ia juga menghibahkan mobil pribadinya agar bisa difungsikan sebagai ambulans desa–gratis. Ketika anggaran tak mencukupi, ia rela merogoh kantong sendiri demi infrastruktur dan kenyamanan aktivitas warga. Melalui BUMDes, ia juga mendorong usaha produktif yang pelahan tapi pasti– mengubah wajah desa. Dari ukuran kinerja, Hoho berada di atas rata-rata.
Di mata warga, kemuliaan kepemimpinan ternyata tidak diukur dari kulit yang bersih, melainkan dari hasil yang nyata. Bagi mereka, apa arti pemimpin rapi, klimis, pesolek–jika kinerjanya kumuh dan tak memberikan manfaat?
Masalahnya menjadi rumit dan ribet jika penilaian simbolik lebih dominan daripada penilaian kinerja. Ketika kita lebih menyorot tubuh (yang bertato), bukan pada kinerja dan pelayanan–maka “timbangan” kita atas amanah seseorang perlu dikalibrasi.
Sementara itu, di belahan negeri lain, pada dimensi yang lain–ada Agus Sutikno–seorang pendeta jalanan dengan tato penuh di wajah dan tubuh. Ia menyerahkan hidupnya bagi mereka yang terpinggirkan. Lebih dari dua ratus anak (bahkan kini mungkin lebih) telah ia sekolahkan tanpa syarat, tanpa bantuan negara. Ia tak berkhotbah di gedung megah, ia “berkhotbah” di jalanan kehidupan–di hadapan kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Pendeta Agus tak kabur. Ia bergerak, melayani, dan bertahan. Sering sendiri.
Kades Hoho dan Pendeta Agus–dua manusia penuh tato–menunjukkan satu hal yang sama: kulit bisa penuh tanda (yang sering dianggap “kotor”), tetapi nurani bisa tetap bersih. Tubuh mereka bertato, tapi tidak dengan hati mereka. Negara boleh dan perlu menjaga simbol– namun rakyat berhak menilai manfaat. Di titik inilah keseimbangan diuji: antara ketertiban simbolik dan keadilan substantif.
Di negeri ini, kita tak pernah kekurangan penilaian. Kita jagoan dalam menilai (dan menghakimi) –apapun. Yang sering kurang adalah kebijaksanaan dalam menimbang. Kita membutuhkan pemimpin yang dinilai dari kerja dan kinerja, pun pelayan kemanusiaan yang dibaca dari dampaknya pada sesama.
Kita membutuhkan sejuta Kades Hoho dan sejuta Pendeta Agus–bertato atau tidak–di medan perjuangan masing-masing. <••>
*) Profesional, (Former) CEO Perusahaan Swasta, Penulis Buku, Kolumnis KOMPAS