nataragung.id – TANGGAL 20 Mei 2026 kita peringati Hari Kebangkitan Nasional ke 118, dan seminggu kemudian, yakni pada 27 Mei 2026 umat Islam merayakan Idul Kurban 1447 Hijriah. Dua momentum berbeda, tapi memiliki satu benang merah: kebangkitan hanya terjadi kalau ada yang rela dipotong. Kebangkitan Nasional tahun 1908 lahir saat kaum terpelajar memotong ilusi bahwa penjajahan hanya bisa dilawan dengan kekerasan semata. Mereka memilih jalan lain dengan mendirikan organisasi Boedi Utomo, mendirikan sekolah-sekolah, dan menyebarkan literasi. Dipotongnya ego untuk cepat-cepat merdeka, diganti dengan kerja panjang demi mencerdaskan bangsa. Idul Kurban juga begitu. Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk memotong sesuatu yang paling dicintainya, yakni putera kandungnya sendiri. Apa yang dilakukan Ibrahim bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban sebagai hamba yang bertaqwa, tapi juga memotong ego, keserakahan, dan kecintaan buta pada dunia. Dalam konteks berkurban, Ibrahim telah mencontohkan kepada kita bahwa Allah sama sekali tidak memerlukan darah dan daging yang kita kurbankan, bahwa semua itu hanya untuk kepentingan dan kewajiban kita sebagai umat manusia agar berani berkurban sebagai bentuk takwa pada Sang Pencipta.
Sayangnya, hingga sekarang ini semangat memotong itu makin langka. Kita ingin agar Indonesia bangkit, tapi tidak mau memotong gaya hidup konsumtif. Kita ingin pemimpin yang amanah, tapi tidak mau memotong budaya puja-puja pejabat. Kita ingin rakyat sejahtera, tapi tidak mau memotong jarak antara istana dan pasar tradisional. Kita tentu masih ingat, di era Orde Baru muncul film Naga Bonar yang adegannya masih nyambung dan relevan dengan dua momentum ini.
Naga Bonar sempat marah ke patung Jenderal Soedirman: Turunkan tanganmu Jenderal. Tidak semua yang naik roda empat pantas kau hormati. Itu protes menampar pada simbol yang tidak mau dipotong. Pejabat naik mobil dinas yang mewah, tapi tidak mau dipotong tunjangannya. Politisi pamer hewan kurban seberat 1 ton, tapi tidak mau memotong jalur distribusinya agar sampai ke fakir miskin. Padahal Harkitnas dan Kurban sama-sama mengajar kepada kita bahwa kebangkitan itu sakit, ia butuh pengorbanan. Mari lihat Boedi Utomo, mereka tidak menunggu pemerintah kolonial Belanda membangunkan gedung sekolah. Mereka rela patungan untuk sewa gedung, dan cari guru untuk mengajar. Itu bentuk kurban: memotong waktu, tenaga, uang pribadi demi untuk kebangkitan bersama. Lihat pula orang disekitar kita yang akan melaksanakan ibadah kurban minggu ini. Mereka rela mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan kurban, rela dagingnya dibagi ke tetangga atau orang lain yang mungkin tidak pernah ia kenal. Itu bentuk Harkitnas: bangkit dari individualisme dan memelihara rasa kesetiakawanan serta solidaritas sosial. Apakah semangat kebangkitan telah hilang dari kehidupan masyarakat kita?
Semangat itu masih ada. Banyak guru honorer yang tetap mengajar walau gajinya sangat kecil dan sering telat. Petani yang rela mencoba tanam komoditas baru, walau resiko gagal. Masih ada kaum muda yang dengan sukarela mendirikan taman baca, walau tidak ada bantuan dari pemerintah maupun dana desa. Mereka sedang menjalankan Harkitnas, sekaligus Kurban: memotong kenyamanan demi kebangkitan kampungnya. Maka di tahun 2026, ketika Harkitnas berdekatan waktunya dengan Idul Kurban, mari kita tarik pelajarannya. Bagi pemerintah, Harkitnas itu perintah untuk memotong ego kekuasaan. Jangan minta dihormati karena jabatan, atau minta nilai dan dipuja karena telah bekerja. Menjalankan tugas itu memang kewajiban, bukan kebaikan ekstra yang harus dibayar dengan pujian. Jabatan publik itu amanah, bukan hadiah. Gaji, fasilitas, kewenangan, semua dibayar dari uang rakyat lewat pajak. Yang benar justru sebaliknya: pejabat wajib transparan karena menggunakan uang publik. Dan rakyat berhak mengkritik kalau kerjanya tidak beres. Harap dipahami bahwa kritik rakyat bukan kebencian, melainkan bentuk kepedulian agar pemimpin berjalan dengan baik dan benar. Pemimpin yang sehat justru butuh dikritik, bukan disanjung. Dalam konteks ibadah kurban, pemerintah memang punya tugas mengatur teknis kurban, seperti kesehatan hewan, kebersihan RPH, distribusi. Itu memang perlu. Tapi jangan sampai niat mengatur teknis berubah jadi mengambil alih esensi. Kurban adalah ibadah personal dan nilainya ada pada kedekatan si pengurban dengan Tuhannya, bukan pada efisiensi logistik.
Bagi rakyat, Kurban itu perintah untuk memotong ego pribadi dan menumbuhkan solidaritas. Jangan tanya dulu apa yang telah diberikan negara. Tapi tanya dulu, apa yang bisa saya korbankan untuk masyarakat lingkungan. Saat kita rela menyisihkan sebagian rejeki untuk yang kekurangan, saat kita rela membagi daging kurban, disitu kesetiakawanan sosial hidup. Itulah Harkitnas dalam wujud paling nyata: bangkit bersama, bukan berjalan sendiri. Dan yang paling penting, jangan biasakan diri mencari posisi aman dengan memilih diam. Indonesia tidak akan pernah merdeka jika Soekarno, Hatta, dan para pendiri Boedi Utomo waktu itu memilih berada di zona aman, memilih bungkam dan diam demi selamatnya sendiri. Kebangkitan selalu lahir dari orang-orang yang berani bersuara, walau resikonya dipotong dan dibenci. Indonesia tidak akan pernah bangkit kalau semua maunya ditambah: tambah tunjangan, tambah proyek, tambah pencitraan. Indonesia akan bangkit kalau ada yang berani dipotong: potong korupsi, potong kolusi, potong gaya hidup berlebihan, dan potong jarak dengan rakyat kecil.
Semoga kita termasuk orang-orang yang berani memotong ego, agar bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan.
Selamat Hari Raya Idul Kurban 1447 Hijjriah dengan semangat kebangkitan.
*) Penulis: Pemerhati masalah sosial, tinggal di Bandar Lampung