Oleh: Dr. Aguswan Khotibul Umam, S. Ag., MA (Dosen UIN Jurai Siwo Lampung)
nataragung.id – Metro – Salah satu keunikan Nahdlatul Ulama yang membedakannya dari banyak organisasi modern adalah fondasi psikologisnya yang bertumpu pada budaya pesantren. Apabila organisasi pada umumnya mengandalkan sistem, aturan, dan manajemen, maka NU memiliki kekuatan tambahan berupa nilai-nilai batin yang diwariskan para masyayikh: barakah, tawadhu’, khidmah, dan adab. Keempat nilai ini bukan sekadar ajaran moral, melainkan modal psikologis (psychological capital) yang telah menjaga ketahanan organisasi selama satu abad.
Dalam perspektif psikologi modern, organisasi yang mampu bertahan lama bukan hanya ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga oleh budaya organisasi yang kuat. Edgar Schein menjelaskan bahwa budaya organisasi merupakan seperangkat nilai bersama yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh anggotanya. Dalam NU, budaya itu tumbuh dari tradisi pesantren.
Nilai pertama adalah “barakah”. Dalam tradisi pesantren, keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya suara, luasnya pengaruh, atau tingginya jabatan, tetapi juga dari keberkahan yang lahir karena keikhlasan dan ridha Allah Swt. Secara psikologis, keyakinan terhadap barakah melahirkan intrinsic motivation, yakni dorongan bekerja karena panggilan ibadah, bukan semata-mata mengejar kekuasaan atau pengakuan. Pemimpin yang berorientasi pada barakah akan lebih siap berkorban daripada menuntut dilayani, lebih sibuk membangun daripada mempertahankan posisi.
Nilai kedua adalah “tawadhu”. Di tengah kompetisi menjelang Munas maupun Muktamar, tawadhu’ menjadi penawar bagi ego organisasi. Psikologi menunjukkan bahwa konflik sering kali bukan berawal dari perbedaan gagasan, melainkan dari kebutuhan manusia untuk diakui, dihormati, dan dimenangkan. Tawadhu’ mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu berada pada diri sendiri dan bahwa keberhasilan organisasi jauh lebih penting daripada kemenangan kelompok. Sikap rendah hati inilah yang selama ini menjadi ciri khas para kiai pesantren; semakin tinggi ilmunya, semakin lembut tutur katanya.
Nilai ketiga adalah “Khidmah”. Dalam pesantren, menjadi pengurus bukan berarti memperoleh kehormatan, melainkan menerima amanah untuk melayani. Karena itu, kepemimpinan dipahami sebagai pengabdian. Konsep ini sejalan dengan teori servant leadership yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan bagi komunitasnya. Seorang pengurus NU, pengurus badan otonom (Banom), maupun pimpinan lembaga semestinya tidak bertanya, “Apa yang akan saya peroleh dari organisasi?”, melainkan, “Apa yang dapat saya persembahkan untuk jam’iyah?” Ketika semangat khidmah menjadi budaya, kompetisi berubah menjadi kolaborasi dan jabatan berubah menjadi ladang ibadah.
Nilai keempat adalah “adab”. Pesantren selalu mengajarkan bahwa adab didahulukan sebelum ilmu. Dalam konteks Munas dan Muktamar, adab menjadi benteng psikologis yang menjaga agar perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan. Adab membuat kritik disampaikan dengan hormat, perbedaan disikapi dengan lapang dada, dan keputusan diterima dengan kebesaran jiwa. Organisasi yang kehilangan adab akan mudah kehilangan kepercayaan anggotanya, sedangkan organisasi yang menjaga adab akan tetap dihormati meskipun sedang menghadapi perbedaan pendapat.
Nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting menjelang Munas dan Muktamar. Kedua forum ini bukan hanya ruang menentukan kepemimpinan, melainkan juga ruang menguji kematangan psikologis warga nahdliyin. Munas seharusnya menjadi arena memperkaya gagasan keagamaan dan kebangsaan, sedangkan Muktamar menjadi momentum memperkuat arah perjuangan organisasi. Keberhasilan keduanya tidak hanya diukur dari kelancaran sidang atau terpilihnya pemimpin baru, tetapi dari terjaganya ukhuwah, meningkatnya kepercayaan warga, serta menguatnya optimisme kolektif terhadap masa depan NU.
Lebih jauh lagi, tantangan NU saat ini tidak hanya terletak pada pergantian kepemimpinan, tetapi pada pengembangan seluruh ekosistem jam’iyah. Badan-badan otonom seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, PMII, Pagar Nusa, ISNU, dan lainnya memerlukan ruang kaderisasi yang semakin berkualitas. Demikian pula lembaga-lembaga NU di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, zakat, wakaf, lingkungan hidup, hingga transformasi digital harus terus diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam perspektif psikologi organisasi, pengembangan tersebut membutuhkan “psychological ownership”, yaitu rasa memiliki terhadap organisasi. Warga nahdliyin tidak cukup hanya merasa menjadi anggota NU, tetapi juga merasa bertanggung jawab atas kemajuan NU. Ketika rasa memiliki tumbuh, setiap Banom dan lembaga tidak akan berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang sebagai satu keluarga besar yang memiliki tujuan bersama.
Allah Swt. berfirman: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 2). Rasulullah saw. bersabda: “Mukmin yang satu dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa kekuatan NU tidak semata-mata lahir dari besarnya jumlah warga, melainkan dari kuatnya budaya saling menguatkan. Inilah psikologi pesantren yang sesungguhnya: membangun organisasi dengan keikhlasan, memimpin dengan keteladanan, bermusyawarah dengan adab, serta berkhidmah dengan penuh harapan akan keberkahan Allah Swt.
Menjelang Munas dan Muktamar, seluruh warga nahdliyin kiranya perlu kembali kepada warisan para muassis. Jabatan hendaknya dipandang sebagai amanah, perbedaan sebagai rahmat, musyawarah sebagai jalan mencari hikmah, dan organisasi sebagai wasilah pengabdian kepada umat. Dengan modal psikologis berupa barakah, tawadhu’, khidmah, dan adab, NU akan tetap kokoh menghadapi perubahan zaman, sementara badan otonom dan lembaga-lembaganya terus tumbuh menjadi pilar peradaban Islam yang moderat, inklusif, dan memberi kemaslahatan bagi Indonesia serta dunia. <>