nataragung.id – BANDAR LAMPUNG – Umat Islam Indonesia baru saja merayakan hari raya Idul Adha 1446 H( hari raya kurban). Jutaan sapi dan kambing di sembelih sebagai hewan kurban pada hari raya tahun ini.
Kemenag ( melalui jaringan KUA) bila mau dalam waktu sehari bisa menghitung berapa jumlah sapi dan kambing yg di sembelih di tiap masjid dan musholla di masing-masing desa dan kelurahan tahun ini, mungkin yg sulit mendata hewan Qurban yg di sembelih oleh perorangan maupun lembaga sosial yg juga sangat banyak. Prinsip ibadah adalah sesuai kemampuan/bila mampu. Fenomena banyak nya orang yg berkurban adalah cerminan tingkat kesejahteraan umat Islam Indonesia.
Awal – awal tahun ’80-an prosesi penyembelihan hewan Qurban masih jarang, dan untuk di desa baru cerita dari mulut ke mulut, anak-anak dari desa ada yang naik sepeda atau jalan kaki ber-km hanya ingin lihat proses penyembelihan hewan kurban di masjid di kota kecamatan, hanya ingin melihat, bukan minta dagingnya, berharappun tidak, karena tidak mungkin kebagian.
Semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat semakin banyak yang berkorban, artinya tiap tahun harus ada jutaan sapi dan kambing yang di sembelih pada hari raya Idhul Adha yang dagingnya di bagikan ke masyarakat.
Awal ’80-an presiden Soeharto yang memang hoby dunia pertanian membagikan sapi banpres ke desa-desa dan program itu berhasil.
Tentang peternakan, awal tahun ’70-an ada seorang bupati di kabupaten Wonogiri seorang Letkol TNI AD aktif ( tahun ’70 mayoritas bupati anggota TNI AD) mempunyai program membagikan sepasang ayam indukan kepada masyarakat dan tahun depannya dari kabupaten Wonogiri yang tanahnya tidak subur itu, banjir ayam kampung yang dijual di kota-kota besar di pulau Jawa.
Sekarang ini banyak PT ( perusahaan) yang mempunyai peternakan sapi puluhan ribu ekor, dan ada juga PT yang punya peternakan ayam (ayam potong dan petelur) jutaan ekor.
Kedepan selain sapi dan kambing serta ayam hanya “ngumpul” di perusahaan-perusahaan-nya orang kaya akan lebih terasakan manfaatnya bila pemerintah mengatur bagaimana pengadaan ternak untuk para petani di gencarkan kembali.
Seorang petani punya ayam untuk keperluan mingguan, kambing untuk keperluan bulanan dan sapi untuk kebutuhan tahunan sudah cukup mewah.
Sebenarnya Pemerintah daerah melalui APBD maupun lembaga sosial sudah lama mempunyai program bagi kambing ke masyarakat tapi karena sistem ( aturannya tidak di tata rapi) akhir nya tidak tepat sasaran, tertulis bantuan sepasang kambing untuk masyarakat miskin tapi faktanya yg di berikan kambingnya masih bayi ( cempe) dan ujung nya sakit-sakitan kemudian mati atau di sembelih. Ada juga lembaga zakat memberi bantuan hibah kambing ke warga miskin, besok nya orang ini mendatangi pihak yg memberi bantuan kambing tanya dengan serius apakah betul kambing yang di berikan cuma-cuma atau ada syarat lain, setelah diyakinkan oleh lembaga sosial yang memberi bahwa kambing itu di berikan cuma-cuma, besoknya di jual.
Pihak bank membuat program pinjaman untuk beternak sapi, untuk meyakinkan bank, sapi tetangga di kumpulkan di photo dan pihak bank jauh-jauh dari kecamatan mengecek ke lokasi kandang sapi, setelah uang cair ternyata uang bukan untuk program pengadaan sapi tapi untuk keperluan lainnya.
Tidak tepatnya sasaran karena sistem (aturan) yang tidak tepat, termasuk sistem pengawasannya.
Akibat sistem yg “amburadul” maka program apapun termasuk swasembada daging akan gagal.
Berani tidak orang kampung buang puntung rokok di Singapura, atau berani tidak orang desa merokok waktu umroh di Mekah , pasti tidak berani, karena sistem di sana ketat. No kompromi !
Haruskah Indonesia sebagai negara pertanian tiap tahun impor sapi ribuan dari Australia, beli daging sapi dari India?
*) Penulis adalah aktifis NU Lampung, tinggal di Bandar Lampung.