nataragung.id – Bandar Lampung – Untuk yang kesekian kalinya, kota Bandar Lampung kembali dikepung banjir. Guyuran hujan deras yang berlangsung selama lebih kurang 2 jam pada Jumat, 06 Maret 2026 kemarin telah membuat kota Bandar Lampung lumpuh. Berita yang disertai tayangan foto dan video menghiasi media sosial, menggambarkan betapa porak porandanya kawasan ibukota provinsi Lampung ini. Sama seperti bencana yang terjadi selama ini, air datang secara tiba-tiba dan seakan marah menerjang dan menggenangi kawasan permukiman serta jalan protokol.
Bencana banjir telah merenggut 2 orang meninggal dunia, 1 orang dinyatakan hilang dan 2 unit mobil hanyut terseret air. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung menyebut terdapat sedikitnya 38 titik genangan banjir. Angka tersebut belum termasuk yang tidak terpantau BPBD, seperti yang terjadi di kelurahan Gedong Meneng kecamatan Rajabasa dan banyak yang lainnya. Beberapa sungai yang belakangan digadang-gadang mampu untuk menampung debit air, justru meluap dan membuat genangan air semakin tinggi.
Sungguh ironis dan menyedihkan. Siapapun akan merasa miris melihat kondisi masyarakat yang rumah dan perabotannya terendam air setiap kali terjadi banjir. Bencana yang terjadi setiap musim hujan sudah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat kota Bandar Lampung. Itulah sebabnya setiap kali menjelang Pemilihan Walikota Bandar Lampung masalah banjir selalu menjadi jualan para calon walikota pada saat kampanye dengan memaparkan rencana program yang akan dilakukan jika terpilih nanti. Termasuk Eva Dwiana yang berjanji akan menuntaskan banjir. Dengan sangat meyakinkan, dirinya mengaku sudah tahu penyebabnya, darimana asal air dan akan dialirkan kemana, termasuk rencana memengkolkan sungai yang ada. Apa yang dijanjikan menunjukkan bahwa Bunda Eva sudah paham, untuk mengatasi banjir di kota Bandar Lampung tidak bisa hanya dengan tanggap darurat, seperti mendatangi para korban sambil menyerahkan bantuan sembako dan uang, tapi harus tanggap penyebab.
Sikap tanggap para petinggi dengan mendatangi korban bencana memang penting, paling tidak telah membuat masyarakat menjadi sedikit bingar dan merasa diperhatikan. Tapi jangan sampai tanggap penyebab dikesampingkan dengan alasan butuh biaya besar untuk merealisasikannya. Pemerintah Kota dan lembaga DPRD harus secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah banjir yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Caranya, Pemkot Bandar Lampung harus berani melakukan grand desain drainase kota untuk menyelesaikannya. Jika tidak, maka bencana banjir tidak akan pernah selesai, justru akan semakin bertambah parah.
Perlu dipahami, bahwa kondisi drainase kota yang ada saat ini sudah saatnya untuk dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi total, khususnya di kawasan hilir. Sebagian besar drainase kota yang ada sudah tertutup oleh bangunan yang tumbuh demikian pesat. Sementara Pemkot Bandar Lampung telah kehilangan dokumen teknis terkait desain drainase kota, sehingga tidak dapat mengetahui secara pasti dimana jejak atau letak saluran yang seharusnya berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air.
Ketika masih bertugas sebagai PNS di Dinas PU Kota Bandar Lampung, saya telah berusaha mencari dokumen teknis drainase kota, baik di Dinas PU maupun Bappeda Kota Bandar Lampung, namun hasilnya nihil. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah melakukan sodetan-sodetan setiap kali terjadi banjir, khususnya genangan air yang ada di jalan raya. Begitu pula kondisi sungai yang ada saat ini telah terjadi penyempitan akibat maraknya bangunan di bantaran sungai tersebut. Sebagian lagi telah terjadi pendangkalan akibat ulah manusia yang selama ini kurang menyadari tentang resiko yang akan timbul apabila sungai dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah, kotoran dan limbah. Maka sudah saatnya Pemkot Bandar Lampung untuk lebih fokus dan sungguh-sungguh pada tanggap bencana. Dalam kondisi keuangan yang masih defisit, jangan dulu berpikir untuk memberi bantuan dana hibah yang bukan menjadi tanggungjawab Pemkot Bandar Lampung. Dalam konteks ini, Walikota Bandar Lampung dan jajarannya bisa belajar dari Gubernur Lampung, cara penanganan bencana banjir yang terjadi di Panjang Kota Bandar Lampung pada April 2025 lalu. Begitu terjadi bencana, Gubernur Lampung Mirzani Djausal langsung memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk melakukan gerak cepat, menuju lokasi banjir. Bukan hanya melakukan penanganan darurat dengan bagi-bagi sembako, namun juga untuk melakukan pemetaan sistem drainase serta penanganannya secara permanen.
Gubernur Lampung menilai bahwa banjir adalah peringatan serius dan perlu perbaikan infrastruktur pengendali banjir perkotaan yang menurutnya masih lemah. Juga dampak buruk dari eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali dan butuh perbaikan. Ini bentuk komitmen Pemerintah dalam melakukan penanganan banjir secara sungguh-sungguh, tidak berhenti pada tanggap darurat. Bukan itu saja, Pemerintah provinsi Lampung juga akan menyusun kebijakan jangka menengah untuk pemulihan lingkungan, audit drainase dan revisi tata ruang di wilayah rawan bencana. Waktu itu Wakil Gubernur Lampung langsung membuat gebrakan dengan melakukan penutupan secara permanen terhadap penambangan ilegal, sebagai bagian dari tanggap penyebab tadi. Rupanya Wakil Gubernur Lampung sudah lama gerah menyaksikan lereng dan perbukitan di kota ini yang semakin hari bertambah botak dan gundul, sementara para petinggi kita melakukan pembiaran dan pura-pura tidak tahu. Padahal, penambang liar tersebut jelas-jelas telah membuang limbah pasir ke aliran air dan berakibat terjadinya sedimentasi serta penyumbatan di beberapa titik.
Saatnya Pemkot Bandar Lampung untuk berbenah dengan memperlakukan alam ini secara arif dan bijak. Keangkuhan terhadap alam dengan unjuk gelar bangunan beton dan kaca hanya akan membuahkan malapetaka yang pada akhirnya harus dibayar mahal, bahkan sangat mahal. Manakala sawah, hutan dan rawa tidak lagi berfungsi sebagai pengendali air dan berubah menjadi rumah-rumah beton dan kaca, maka sesungguhnya kita sedang menanti hadirnya sebuah kehancuran lingkungan. Boleh jadi musibah banjir ini sebagai peringatan bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek tehnis dan aspek sosial yang diyakini sebagai penyebab bencana banjir. Semua ini menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, tanggungjawab kita semua. Perlu dikobarkan kembali semangat gotong royong yang merupakan warisan nenek moyang kita dalam memelihara lingkungan dan alam ini. Semoga bencana banjir ini akan menyadarkan kita semua yang telah lalai didalam bersahabat dengan alam semesta. (*)