Blog

nataragung.id – Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi kedua lembaga untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan lebih terarah, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (29/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua II DPRD A. Benny Raharjo. Turut hadir Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten, para kepala perangkat daerah, camat, serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut atas penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah.

Menurutnya, dokumen tersebut telah melalui pembahasan secara menyeluruh antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disertai pendalaman terhadap program dan kegiatan oleh komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah sesuai bidang tugas masing-masing.

“Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Kabupaten Lampung Selatan telah membahas dan merumuskan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, disertai pendalaman terhadap program dan kegiatan bersama dinas serta perangkat daerah,” ujar Erma.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD disebutkan bahwa penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil daerah, kebutuhan pembangunan, serta kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan postur sementara APBD Tahun Anggaran 2027, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2,111 triliun, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp2,113 triliun.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan mencapai Rp42,885 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp40,116 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan sebesar Rp2,768 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ditargetkan sebesar nol rupiah.

Selain menyetujui dokumen KUA-PPAS, Badan Anggaran DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Di antaranya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, digitalisasi pelayanan, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DPRD juga meminta pemerintah daerah meningkatkan alokasi belanja modal, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah didorong melakukan efisiensi terhadap belanja barang dan jasa yang belum menjadi prioritas, sehingga anggaran dapat dialihkan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap penganggaran gaji dan honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), agar dapat diprioritaskan selama 12 bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Mewakili Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, Badan Anggaran, dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, dinamika pembahasan yang berlangsung secara terbuka, kritis, dan konstruktif mencerminkan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.

“Penandatanganan ini bukan sekadar memenuhi tahapan dalam proses penganggaran, tetapi menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Syaiful Anwar.

Ia menegaskan bahwa seluruh masukan, rekomendasi, dan catatan strategis yang disampaikan selama proses pembahasan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan dokumen penganggaran.

Usai penandatanganan nota kesepakatan tersebut, tahapan berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027.

Untuk itu, Syaiful meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara profesional, tepat waktu, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

“APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Lampung Selatan Maju,” ujarnya.

Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat sehingga seluruh tahapan penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar, menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dalam rapat paripurna tersebut, pendapat Fraksi Partai Gerindra dibacakan oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Edo Saputra Wijaya, dari podium ruang rapat paripurna.
Sebelum menutup penyampaian pendapat fraksi, Edo turut mengucapkan selamat kepada Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, yang dijadwalkan dilantik sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lampung Selatan pada esok hari, Kamis 30 Juli 2026.

“Selamat kepada Ibu Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, yang akan dilantik sebagai Ketua PMI Kabupaten Lampung Selatan. Semoga amanah baru ini semakin menambah wawasan, ilmu, dan pengalaman dalam berorganisasi, serta membawa PMI Lampung Selatan semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Edo dari mimbar DPRD Lampung Selatan. (mara-kmf)

nataragung.id – Katibung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus menggencarkan roadshow penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial bagi 7.882 pekerja rentan. Kali ini, penyerahan kartu dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Katibung, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan ini menjadi rangkaian komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat yang bekerja di sektor rentan memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko kematian.

Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 554 pekerja rentan yang berasal dari 12 desa di Kecamatan Katibung.

Bupati Egi menegaskan bahwa kartu BPJS Ketenagakerjaan yang diterima masyarakat bukan sekadar bukti kepesertaan, melainkan simbol hadirnya negara dalam memberikan rasa aman, kepastian, dan harapan bagi para pekerja beserta keluarganya.

“Hari ini yang kita serahkan memang berupa kartu BPJS Ketenagakerjaan. Namun sesungguhnya, yang sedang kita hadirkan adalah rasa aman, kepastian, dan harapan bagi para pekerja serta keluarganya. Inilah wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang setiap hari bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” ujar Egi.

Bupati Egi menjelaskan, pada tahun 2026 Pemkab Lampung Selatan memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 7.882 pekerja rentan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, pemerintah daerah menanggung pembayaran iuran kepesertaan selama tiga bulan, yakni mulai Juni hingga Agustus 2026.

Menurut Egi, program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap risiko pekerjaan.

Bupati Egi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kecamatan Katibung beserta seluruh kepala desa yang dinilai aktif melakukan pendataan serta mengusulkan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

“Khusus di Kecamatan Katibung, program ini menjangkau 554 pekerja rentan dari 12 desa. Saya mengapresiasi Camat Katibung beserta seluruh kepala desa yang aktif melakukan pendataan dan mengusulkan masyarakat yang berhak menerima manfaat program ini,” kata Egi.

Melalui pelaksanaan roadshow tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan perlindungan yang lebih merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. (mara-kmf)

nataragung.id – Sidomulyo – Semangat gotong royong masyarakat Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, tertata, aman, dan nyaman melalui implementasi Program HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) mendapat apresiasi dari Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Radityo Egi Pratama saat meninjau langsung pelaksanaan Gerakan Desa HELAU di Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, perubahan yang terlihat di desa tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan akan memberikan hasil nyata ketika pemerintah desa dan mampu bergerak bersama melalui budaya gotong royong.

Dalam kunjungan itu, Bupati Egi didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tri Umaryani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erdiyansyah, Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hendry Kurniawan, Camat Sidomulyo Fran Sinatra Adung, serta jajaran perangkat daerah terkait lainnya.

Bupati Egi menilai, transformasi yang terjadi di Desa Suak lahir dari kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sekaligus mempercantik lingkungan desa. Berbagai upaya dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemilahan sampah organik dan nonorganik, pembangunan pos keamanan lingkungan, pemasangan penjor yang dilengkapi lampu hias, hingga penataan jalan desa dengan marka jalan.

Tidak hanya menghadirkan lingkungan yang lebih bersih dan tertata, Gerakan Desa HELAU juga mendorong tumbuhnya kreativitas masyarakat dalam mengelola lingkungan.

Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah pembuatan tempat sampah organik dan nonorganik berbahan bambu anyaman hasil karya warga. Inovasi tersebut menunjukkan bagaimana potensi lokal dapat dimanfaatkan menjadi sarana pengelolaan sampah yang memiliki nilai fungsi sekaligus estetika.

Bupati Egi mengatakan, Gerakan Desa HELAU bukan sekedar menciptakan desa yang indah dipandang, namun juga menjadi wujud nyata kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun daerah dari tingkat paling dasar.

“Saya mengapresiasi semangat masyarakat Desa Suak yang telah bersama-sama membangun desa melalui Gerakan Desa HELAU. Keindahan, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan ini harus terus dijaga agar Desa Suak semakin mandiri dan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Lampung Selatan,” ujar Bupati Egi.

Lebih lanjut, Bupati Egi mengajak seluruh masyarakat untuk terus mempertahankan budaya gotong royong sebagai modal sosial utama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan lingkungan sekitar.

Sementara itu, masyarakat Desa Suak mengaku merasakan manfaat langsung dari Gerakan Desa HELAU. Selain menghadirkan lingkungan yang lebih bersih, rapi, dan nyaman, program tersebut juga mempererat kebersamaan antarwarga, meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, membangkitkan kembali semangat gotong royong, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi berbasis potensi lokal yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. (mara-kmf)

nataragung.id – Kalianda – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang berkelanjutan.

Salah satunya dengan mendorong Program Teras HELAU, sebuah inovasi pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan ketahanan pangan keluarga dengan konsep ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan pekarangan rumah.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Radityo Egi Pratama saat meninjau pelaksanaan pilot project Program Teras HELAU di kediaman Arsyam, warga Lingkungan Jati Dalam, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Rabu (29/7/2026).

Arsyam merupakan salah satu masyarakat yang berada di dataran rendah yang sebelumnya menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kini, pekarangan rumahnya disulap menjadi kawasan produktif yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga berpotensi menambah pendapatan rumah tangga.

“Hari ini kami berada di lokasi pilot project Program Teras HELAU, dan insyaallah ke depan akan kami terapkan juga di seluruh kecamatan dan desa,” ujar Bupati Egi.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Egi melihat langsung pemanfaatan pekarangan rumah yang ditanami berbagai komoditas hortikultura, mulai dari kangkung, cabai keriting, cabai rawit, tomat, terong, daun bawang, jahe, nanas hingga sawo.

Selain itu, di lokasi juga dikembangkan budidaya ikan lele menggunakan sistem budikdamber (budidaya ikan dalam ember) serta peternakan ayam yang menjadi sumber pangan sekaligus peningkatan ekonomi keluarga.

Menurut Bupati Egi, Program Teras HELAU dirancang agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal sehingga mampu menciptakan kemandirian pangan sekaligus memperkuat ekonomi rumah tangga.

“Lele ini dipelihara oleh masyarakat, kemudian hasilnya bisa untuk dikonsumsi keluarga. Kalau hasilnya lebih, bisa dijual sehingga ekonomi keluarga berputar,” kata Egi.

Lebih jauh lagi, Program Teras HELAU tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, tetapi juga mengedepankan konsep ekonomi sirkular yang melibatkan kolaborasi lintas perangkat daerah.

Melalui konsep tersebut, sampah organik rumah tangga akan diolah menjadi pakan maggot. Selanjutnya maggot dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele sehingga tercipta sistem produksi yang saling terhubung, ramah lingkungan, dan meminimalkan limbah.

“Perangkat daerah terkait akan dilibatkan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Sampah organik nantinya diolah menjadi makanan maggot, kemudian maggot menjadi pakan lele. Jadi siklusnya terus berputar, tidak ada yang terbuang, dan masyarakat juga akan diberikan pendampingan dalam pengelolaannya,” jelasnya.

Bupati Egi menegaskan, rumah percontohan di Kelurahan Way Urang akan menjadi model pengembangan Program Teras HELAU yang selanjutnya direplikasi ke seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan sebelum diterapkan lebih luas hingga tingkat desa.

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap Program Teras HELAU mampu menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan.

Sementara itu, Arsyam mengaku merasakan manfaat nyata sejak mengikuti Program Teras HELAU. Menurutnya, pekarangan rumah yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal kini mampu menyediakan kebutuhan sayur dan lauk bagi keluarganya, sehingga pengeluaran rumah tangga menjadi lebih hemat.

“Manfaatnya sangat besar bagi keluarga kami. Sekarang kebutuhan sayur dan lauk sudah tersedia dari pekarangan sendiri, sehingga tidak perlu lagi membeli setiap hari. Kalau hasilnya lebih, kami juga bisa berbagi dengan tetangga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Radityo Egi Pratama atas bantuan bedah rumah dan Program Teras HELAU yang sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ungkap Arsyam.

Pada kesempatan yang sama, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan juga turut membagikan bibit tanaman kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Program Teras HELAU sekaligus mendorong semakin banyak pekarangan produktif di masyarakat lingkungan. (mara-kmf)

nataragung.id – Kalianda – Universitas Muhammadiyah Kalianda (UM Kalianda) bersama CV. Rizky Berkah Utama (UMKM Lamban Kelor Bulok) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Implementation Agreement (IA) di Aula Universitas Muhammadiyah Kalianda, Rabu (29/7/2026).

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan dunia usaha dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan usaha berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda, Susilawati, S.Sos., M.IP., M.M., bersama Ketua CV. Rizky Berkah Utama (UMKM Lamban Kelor Bulok), Pujo, S.Pd. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoA antara Fakultas Teknologi dan Bisnis UM Kalianda dan CV. Rizky Berkah Utama yang ditandatangani Dekan Fakultas Teknologi dan Bisnis, Egi Radiansyah, S.M., M.M. Selanjutnya, Implementation Agreement ditandatangani oleh Ketua Program Studi Manajemen, Lukman Nuzul Hakim, S.Kom., M.M., serta Ketua Program Studi Agribisnis, Aryan Ari Sepri YH., S.P., M.Sc., bersama pihak mitra.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda, Susilawati, menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen, melainkan harus diwujudkan dalam program-program yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta dunia usaha.

“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha harus mampu melahirkan program-program yang benar-benar bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Susilawati.

Sebagai implementasi awal, kerja sama tersebut langsung diwujudkan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2026 yang didanai melalui Program BIMA dengan mengusung tema “Pemberdayaan UMKM Lamban Kelor melalui Teknologi Pengemasan Otomatis dan Penyediaan Website Pemasaran Digital Berbasis Job Relevant Training.”

Sementara itu, Ketua CV. Rizky Berkah Utama, Pujo, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kemitraan tersebut. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan dunia usaha merupakan fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan UMKM Lamban Kelor tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal, pengembangan budidaya kelor, pengelolaan lahan produktif, serta penguatan jiwa kewirausahaan.

“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi diwujudkan dalam program yang memiliki roadmap yang jelas, terukur, berkelanjutan, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Pujo.

Melalui kerja sama ini, Universitas Muhammadiyah Kalianda dan CV. Rizky Berkah Utama berkomitmen mengembangkan berbagai program kolaboratif di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, digitalisasi UMKM, pelatihan, serta pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Sinergi tersebut diharapkan menjadi model kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. (edi’s)