Abdul Hakim Siap Kawal Aspirasi Masyarakat Lampung Untuk Pemekaran Daerah Way Seputih dan Bandar Negara

1

nataragung.id – BANDAR LAMPUNG – Anggota DPD RI, Abdul Hakim mengaku siap berkomitmen mengawal sejumlah isu penting di Provinsi Lampung.

Sejumlah isu yang dimaksud yakni, usulan pemekaran Kabupaten di Lampung, pelayanan publik, dan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan penyelesaian tenaga honorer.

Hal itu diungkapkan Abdul Hakim saat kunjungan kerja ke Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung guna menyerap aspirasi masyarakat, Senin (2/5/2025).

“Kami di komite I DPD RI, ada tiga poin penting yang kami sampaikan. Pertama terkait usulan pemekaran kabupaten, yang akan diteruskan dengan melakukan rapat kerja lanjutan,” ujar Abdul Hakim saat diwawancara, Senin (2/5/2025).

Baca Juga :  Pj. Gubernur Lampung Samsudin Tutup MTQ ke-51 Tingkat Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung Kembali Raih Juara Umum -- MAJALAH NATAR AGUNG

Di mana, kata dia, terdapat dua wilayah yang telah mengusulkan pemekaran yakni Lampung Tengah akan dimekarkan menjadi DOB Way Seputih dan Lampung Selatan dengan Pemekaran DOB Bandar Negara.

“Untuk Kabupaten lain belum ada usulan ke DPD RI,” kata dia.

Abdul Hakim pun megatakan pihaknya berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi tersebut ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini akan kami perjuangkan dan harapannya akan segera dibuka motarium nya,” kata dia.

Sejak awal proses pemekaran di Lampung Selatan (Bandar Negara – red ) Abdul Hakim mengaku sudah aktif terlibat, sehingga dirinya faham betul bahwa Pemekaran daerah di Lampung Selatan betul-betul aspirasi masyarakat. “Keinginan warga masyarakat Lampung Selatan itu harus di dorong hingga proses pemekaran bisa terealisasi,” tegas Abdul Hakim.

Baca Juga :  Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama Hadiri Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025 di Kantor Gubernur Lampung

Selain itu dalam pertemuan tersebut, Abdul Hakim juga mengatakan jika pihakya turut melakukan evaluasi terhadap efektifitas mal pelayanan publik yang ada di Provinsi Lampung.

“Ini kalau di Lampung ada empat kabupaten yang belum memiliki mal pelayanan publik,” kata dia.

“Ada beberapa layanan yng dimiliki instansi vertikal tapi tidak maksimal pelayanannya

Baca Juga :  Pertama di Lampung, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Bangun RS. Penyakit Dalam

Nah ini kita minta untuk didorong oleh pemprov Lampung sebagai pembina,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Abdul Hakim juga menyoroti persoalan terkait penerimaan CPNS, dan penyelesaian masalah tenaga honorer di Provinsi Lampung.

“Kaitan dengan penerimaan CPNS, tadi disampaikan jika tahap kedua sedang berjalan,” kata dia.

“Untuk pengentasan tenaga honorer, kami pastikan dulu tidak ada penerimaan pegawai honorer baru sebelum penyelesaian honorer yang lama ini, sehingga kami pastikan dulu roadmapnya,” tandasnya. SMh)

1 KOMENTAR

  1. Kok jadi Way Seputih, bukannya Lampung Tengah berencana memekarkan 3 kabupaten yaitu Seputih Barat dan Seputih Timur?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini