nataragung.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak ada masalah terkait proyek kereta cepat Whoosh yang belakangan ini jadi polemik di tengah masyarakat. Terlebih setelah banyak pihak mempermasalahkan siapa yang akan membayar utang proyek kereta cepat Whoosh yang mencapai ratusan triliun itu.
Dikutip dari TribunNews.com, Prabowo menegaskan kesiapannya untuk membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahunnya. Menurut Prabowo, di balik polemik kereta cepat Whoosh ini, terdapat banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Karena kereta cepat Whoosh ini bisa membantu mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, serta mengurangi kemacetan. Whoosh juga dinilai Prabowo sebagai wujud atas pemanfaatan dan penguasaan teknologi kita. Lebih lanjut Prabowo menyebut, proyek kereta cepat Whoosh merupakan simbol kerjasama Indonesia dengan Tiongkok.
Kini Prabowo sebagai Presiden RI pun akan mengambil alih tanggung jawab proyek Whoosh ini. Sehingga ia meminta semua pihak untuk tidak meributkan lagi soal proyek Whoosh ini. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mampu membiayai proyek Whoosh ini.
AHY Datangi Istana Temui Presiden Bahas Whoosh
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Prabowo, tepatnya pada Senin, (3/11/2025).
AHY hadir ke Istana untuk rapat bersama Presiden yang salah satunya membahas masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Ia mengatakan terdapat sejumlah permasalahan mengenai kereta cepat tersebut yang harus dicarikan solusinya segera. Termasuk salah satunya soal restrukturisasi utang.
Danantara Punya Sejumlah Opsi untuk Tangani Utang Whoosh.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengaku telah mengantongi sejumlah opsi untuk membereskan pembayaran utang proyek kereta cepat. Namun, ia belum ingin membeberkannya karena semua opsi tersebut masih dikaji secara mendalam.
Nantinya, hasil kajian ini akan ia paparkan terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang memiliki keterkaitan dalam proyek kereta cepat. Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain.
Oleh karena itu, Rosan memilih untuk tidak mengungkapkan berbagai opsi tersebut ke publik sebelum dibahas dan dimatangkan bersama kementerian terkait.
Rosan sendiri telah menemui sejumlah menteri untuk menyampaikan bahwa ia dan timnya masih mengkaji berbagai opsi pembayaran utang proyek kereta cepat ini. (SMh)