nataragung.id – Jakarta – Saya merasakan betul betapa kecewanya Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI, saat Presiden Prabowo Subianto memberi gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI, Soeharto. Di mata Megawati, Soeharto yang merupakan mertua Prabowo yang menjadi musuh politiknya itu tidak layak menjadi pahlawan nasional karena kejahatan-kejahatan politiknya semasa berkuasa?
Tunggu, bukankah di lain sisi Soeharto juga menyimpan kebaikan? Tentu, tetapi kebaikan ini yang tidak bisa dilihat dan dirasakan Megawati. Ia hanya melihat bahwa ayahnya, Soekarno, yang layak menjadi pahlawan nasional.
Jangan lupa, yang memberi gelar Soekarno sebagai pahlawan nasional itu Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Tetapi, kini ia benci setengah mati orang yang memberi gelar bapaknya itu pahlawan nasional. Dan, kini ia cenderung membenci orang yang memberi gelar Soeharto pahlawan nasional. Paket komplet jadinya; ya benci Jokowi, ya benci Prabowo.
Sejenak kita bayangkan, sebuah negara yang lahir dari perjuangan berdarah-darah, kini sibuk berebut gelar “Pahlawan Nasional” seperti lagi bagi-bagi doorprize di acara ulang tahun. Yang satu bilang, “Eh, Pak Harto layak dong, dia kan bikin kita makan nasi goreng setiap hari!” Yang lain, “Tunggu dulu, gelar itu bukan buat yang suka bikin orang hilang di malam buta!”
Lalu di tengah keriuhan itu, muncul Megawati yang kini Ketua Umum PDI Perjuangan, pewaris tahta Soekarno dengan wajah serius ala emak-emak di pasar yang lagi nawar tomat (realitanya sangat tidak mungkin, kan?). “Jangan asal kasih gelar!” katanya, sambil menatap tajam ke arah Istana yang kini diduduki Prabowo.
Ya, berita itu lagi nge-hits. Pada awal November ini, saat Prabowo baru yang serasa kemarin lusa duduk manis di kursi RI-8, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto tiba-tiba meledak seperti petasan cabe rawit di pesta rakyat betawi. Bukan Prabowo yang langsung ngasih gelar itu, tetapi usulan dari berbagai kalangan yang tiba-tiba naik daun, seolah-olah Orde Baru lagi comeback ala film Hollywood. Dan siapa yang langsung angkat suara? Megawati tentu saja, yang di momen Seminar Konferensi Asia-Afrika di Blitar, Jawa Timur, mengingatkan pemerintah, “Hati-hati, jangan asal beri memgelar pahlawan kalau rekam jejaknya penuh tanda tanya!”
Sorotannya? Tanggung jawab negara terhadap sejarah yang kelam, termasuk luka-luka era Orde Baru yang masih berdarah-darah bagi keluarga Soekarno. Pengamat politik langsung heboh, podcast seperti Toa masjid, ramai dan nyaring.
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Nusantara Institute, nyinyir halus dengan mengatakan, “Kalau semua dendam, nanti sejarah kita isinya cuma luka, bukan pelajaran.” Tumben logis ucapannya, tidak seperti ucapannya saat mempersoalkan ijazah Jokowi.
Akademisi dari Esa Unggul, Andi Achdian, tambah bumbu, “Penolakan Mega ini berisiko jadi politik identitas keluarga. Soeharto memang kontroversial, tapi bangsa besar itu yang bisa berdamai dengan masa lalu.”
Bahkan mahasiswa-mahasiswa di media elektronik bilang, “Ini bukan soal politik, tapi kemampuan kita mengakui jasa tanpa tutup mata.” Pokoknya, ruang komentar di X (dulu Twitter) langsung banjir meme: Soeharto berpose ala superhero, lengkap dengan caption “Pahlawan yang bikin Golkar jadi Avenger!”
Tetapi, tunggu dulu. Layakkah Megawati marah atau kecewa seperti itu?
Dari sisi sejarah, iya lah, bahwa keluarganya dan bahkan dirinya yang paling kena getahnya. Soekarno digulingkan, anak-anaknya diintimidasi, dan PDI dibubarkan paksa. Megawati bukan lagi politisi biasa, dia simbol perlawanan era 90-an. Kalau diam saja, nanti dikira lupa akar.
Dendam politik? Mungkin. Tapi kalau Prabowo -mantan jenderal Orde Baru yang dulu dekat dengan Pak Harto -langsung ngasih gelar, rasanya seperti reuni SMA yang dipenuhi mantan pacar toxic. Megawati marah? Wajar. Tetapi apakah itu bikin sejarah maju? Entahlah, yang jelas bikin headline media online laris manis.
Nah, sekarang bagian yang bikin geleng-geleng kepala, coba bandingkan dengan Jokowi. Dulu, pada 2012 (dan ditegaskan lagi 2022), Jokowi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk ayahandanya sendiri, Soekarno. Bukan cuma gelar doang, Jokowi juga mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/1967 yang dulu melabeli Bung Karno sebagai pengkhianat gara-gara G30S. “Bung Karno tidak pernah berkhianat,” tegas Jokowi saat seremoni di Istana, sambil memberi gelar Pahlawan Proklamator pula.
Reaksi Megawati? Diam-diam terharu, bangga kepada Jokowi saat itu. Bahkan ada berita Megawati berucap terima kasih… tapi tunggu dulu, terima kasih ke siapa? Ke Prabowo? Iya, betul, di acara pelantikan Prabowo, Megawati bilang “terima kasih” soal pemulihan nama baik Soekarno, padahal yang beneran nge-gas mencabut TAP MPRS itu ya Jokowi! Sudah pikunkah Megawati? Mbuh.
Ini dia punchline-nya: Jokowi, yang bukan keturunan Presiden, rela mengangkat derajat Soekarno dari “pengkhianat” menjadi pahlawan super. Tapi apa hasilnya? Megawati dan PDIP malah memusuhi Jokowi habis-habisan, dari isu nepotisme Gibran sampe tuduhan “pengkhianat demokrasi”.
Di X, netizen ada yang menyindir begini, “Jokowi menyelamatkan nama Bung Karno dari lembah nista, tapi Mega membalas dengan air tuba. Ga tahu diri!”
Pedes memang, ya tidak apa-apa juga, biar pikunnya tidak makin parah.
Satu postingan lain, “Soeharto mempopulerkan Pancasila, Jokowi merealisasikan IKN impian Soekarno.” Ealah… dua-duanya dimusuhi Megawati. Kayak anak yang marah ke ortunya yang ngasih warisan ke tetangga.”
Ironis abis! Megawati menolak gelar untuk “musuh keluarga”, tetapi kalau Jokowi yang memberi gelar untuk “keluarga sendiri”, malah dianggap musuh negara. Apa ini? Politik keluarga ala sinetron India, di mana pahlawan satu hari bisa jadi penjahat besok?
Akhirnya, polemik ini mengingatkan kita bahwa gelar pahlawan bukan stiker emas buat nutupin noda, tetapi cermin buat bangsa yang mau dewasa.
Megawati boleh saja marah ke Prabowo, itu haknya sebagai anak sejarah. Tetapi kalau Megawati bisa menghargai Jokowi yang mengangkat derajat ayahnya, mungkin kita semua bisa berdamai. Kalau enggak? Ya sudah, lanjut aja drama ini. Toh, di Indonesia, sejarah selalu lebih seru dari fiksi.
Kita, sebagai penonton setia, cuma bisa geleng-geleng lutut dan goyang-goyang kepala (eh, kebalik, ya?) sambil makan kerupuk sebelanga. Siapa tahu besok gelar pahlawan nasional dikasih ke wayang golek yang netral dan tidak pernah korupsi. Kalau Megawati merasa wayang golek juga tak pantas menerima gelar pahlawan nasional, ya ini baru pinter.
Tepuk tangan, dong!
*) Penulis Adalah : Founder Kompasiana.com