nataragung.id – Jakarta – Isu yang tak kunjung padam itu adalah dugaan ijazah palsu Jokowi yang mencuat dan menguat sejak Maret 2025. Jokowi adalah panggilan populer Presiden ke-7 Joko Widodo. Isu ijazah palsu sudah memasuki babak penetapan delapan tersangka, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, serta gelombang tuntutan hukum dari berbagai pihak.
Yang menarik, isu ini tak hanya menyentuh Jokowi dan keluarganya, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga menyeret dua tokoh senior Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Keduanya dengan tegas menolak keterlibatan sebagai “dalang” di balik isu yang dianggap bertujuan merusak nama baik Jokowi, sambil mengancam jalur hukum terhadap penyebar fitnah.
Pertanyaan besarnya, apakah penolakan bersama ini bisa menjadi katalisator rekonsiliasi antara SBY dan Megawati, yang telah bermusuhan sejak Pilpres 2004? Dan bagaimana implikasinya terhadap dinamika oposisi di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran?
Permusuhan dan Isu Ijazah sebagai Titik Balik
Hubungan SBY-Megawati retak sejak 2004, ketika SBY yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di kabinet Megawati maju sebagai calon presiden dan mengalahkan mantan atasannya. Megawati menganggapnya sebagai pengkhianatan, sebuah narasi yang bertahan hingga kini. SBY sendiri mengakui kerenggangan ini belum pulih sepenuhnya, meski ia optimis “time will tell.”
Di sisi lain, Megawati juga merasa dikhianati oleh Jokowi, yang diusung PDIP namun kemudian “berpaling” dengan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, berujung pada pemecatan Jokowi dari partai.
SBY sering digambarkan “cemburu” terhadap pencapaian monumental Jokowi selama dua periode, sebuah kontras dengan citra SBY yang dianggap gagal dalam beberapa aspek pembangunan, meski SBY sejatinya punya prioritas program tersendiri yang tidak “apple to apple” jika hanya dilihat dari faktor pembangunan infrastruktur semata.
Isu ijazah Jokowi, yang kini melibatkan sidang di Pengadilan Negeri Solo dan gelar perkara khusus oleh polisi, menjadi arena baru di mana SBY dan Megawati “dipaksa” bersikap serupa. Keduanya menolak tegas sebagai aktor di balik isu ini, dengan PDIP “pasang badan” untuk Megawati dan Partai Demokrat menyomasi akun TikTok yang menuduh SBY. Pengacara Roy Suryo bahkan menyebut tudingan ini sebagai upaya “playing victim” oleh kubu Jokowi.
Dari perspektif teori ilmu politik, ini mirip dengan konsep “enemy of my enemy is my friend” dalam realisme politik Hans Morgenthau, di mana aktor politik yang bermusuhan bisa bersatu sementara melawan ancaman bersama, dalam hal ini narasi fitnah yang merusak kredibilitas mereka sebagai tokoh senior.
Namun, kemungkinan rekonsiliasi sejati tetap rendah. Tidak ada indikasi pertemuan atau dialog baru antara keduanya sejak 2025. Penolakan bersama ini lebih tampak sebagai respons defensif individu daripada langkah strategis.
Jikapun ada “rujuk”, itu mungkin hanya taktis, yakni SBY dan Megawati sama-sama tidak ingin citra mereka tercoreng oleh isu yang dianggap “gorong-gorong” politik, seperti yang disinggung dalam diskusi publik. Anehnya, SBY justru enggan membahasnya, sementara Megawati fokus pada warisan seperti MK dan KPK.
Kemungkinan Koalisi Oposisi, Demokrat-PDIP dan Potensi Bergabungnya PKS
Pertanyaan krusial, apakah kedekatan ini bisa berujung pada koalisi oposisi antara Demokrat dan PDIP melawan koalisi pemerintah (PKB, Golkar, PAN, Gerindra)?
Di 2026 ini pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan koalisi gemuk, menguasai hampir 80% kursi DPR, sementara oposisi nyaris mati suri. PDIP, di bawah Megawati, memposisikan diri sebagai “penyeimbang” bukan oposisi murni, sebuah sikap ambigu yang disebut “80% koalisi, 20% oposisi.” Partai ini menolak koalisi permanen, tetapi juga tidak sepenuhnya menyerang pemerintah, mungkin karena harapan masuk kabinet atau menghindari konflik dengan Prabowo.
Demokrat, yang dipimpin anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, sejak awal mendukung Prabowo dan masuk koalisi pemerintah. Koalisi oposisi Demokrat-PDIP tampak mustahil dalam jangka pendek, karena bertentangan dengan kepentingan Demokrat yang sudah nyaman di pemerintahan.
Namun, dari teori koalisi (minimal “winning coalition” ), jika PDIP merasa terancam oleh pengaruh Jokowi di balik Prabowo seperti narasi “geng Solo” yang mengendalikan pemerintahan, mereka bisa mencari sekutu seperti Demokrat untuk membentuk blok oposisi minimal yang cukup kuat.
Ada spekulasi di media sosial bahwa PDIP merapat ke Prabowo justru untuk “menyingkirkan” pengaruh Jokowi, tetapi ini hanya spekulasi belaka, jauh dari fakta.
Potensi bergabungnya PKS, yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai oposisi, bisa memperkuat blok ini. PKS punya basis ideologis kuat dan pengalaman oposisi di era Jokowi.
Koalisi PDIP-Demokrat-PKS bisa menjadi “counterweight” terhadap koalisi pemerintah, tetapi tantangannya besarnya adalah perbedaan ideologi (PDIP nasionalis-sekuler vs PKS Islamis) dan ketidakjelasan sikap PDIP yang “bingung” antara oposisi atau koalisi. Tanpa oposisi kuat, demokrasi Indonesia berisiko jadi “demokrasi tanpa oposisi,” yang menurut analis bisa mengerikan bagi tata kelola.
Nasib Gibran: Tanpa Partai, Bergantung Jokowi, dan Potensi PSI
Gibran, sebagai wapres tanpa partai, sepenuhnya mengandalkan popularitas dan pengaruh ayahnya, Jokowi. Di 2026, posisinya rentan di tengah isu ijazah yang menyentuh keluarganya. Tanpa fraksi di DPR, ia bergantung pada Prabowo yang juga harus mempertimbangkan suara purnawirawan TNI. Kemungkinan diusung PSI untuk Pilpres 2029 sangat tinggi, karena PSI telah mendeklarasikan dukungan sejak 2023 dan Gibran menghadiri kongres mereka.
PSI, dengan basis pemuda dan dukungan Jokowi, bisa jadi kendaraan Gibran, tetapi kekuatannya lemah jika tidak berkoalisi: suara PSI di Pemilu 2024 hanya sekitar 3%, jauh dari ambang batas presidensial. Tanpa koalisi dengan partai besar seperti Gerindra atau Golkar, PSI-Gibran berisiko jadi “partai kecil” yang bergantung pada narasi kelanjutan Jokowi, tetapi dihantui isu dinasti dan konflik kepentingan.
Rekonsiliasi Taktis, Oposisi Lemah, dan Risiko Demokrasi
Kemungkinan SBY-Megawati bersatu secara substansial rendah, sebab penolakan bersama terhadap isu ijazah lebih merupakan reaksi defensif daripada fondasi rekonsiliasi.
Koalisi oposisi Demokrat-PDIP-PKS potensial juga tetapi rapuh, dihadapkan pada koalisi gemuk pemerintah yang mendominasi. Gibran, meski didukung PSI, tetap “vulnerable” (rentan) tanpa basis partai kuat.
Dari kacamata ilmu politik, ini mencerminkan “anomali oposisi” di mana oposisi justru internal (melawan pengaruh Jokowi) daripada eksternal. Tanpa oposisi tajam, Indonesia berisiko ke arah otoritarianisme lunak (soft otoritarianism), sebuah peringatan bagi demokrasi pasca-reformasi.
Sejujurnya, isu ijazah yang semestinya “trivial”, justru mengungkap kerapuhan elit politik kita.
Bagaimana menurut Anda?
(**)