nataragung.id – Jakarta – Dunia modern berdiri di atas dua pilar besar yang selama dua abad terakhir mendominasi cara manusia mengatur kehidupan ekonomi: kapitalisme dan sosialisme. Keduanya lahir dari kegelisahan yang sama, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, namun berjalan melalui jalan yang berbeda. Kapitalisme menjanjikan kebebasan individu dan kemajuan melalui akumulasi modal, sementara sosialisme menjanjikan kesetaraan melalui kontrol kolektif atas alat produksi. Namun sejarah memperlihatkan bahwa keduanya sering terjebak pada paradoksnya sendiri: kapitalisme menghasilkan kemakmuran yang terkonsentrasi, sementara sosialisme sering melahirkan kekuasaan yang terlalu terpusat. Di tengah kegagalan keseimbangan itulah umat manusia kembali mencari jalan lain.
Sejak abad ke-19, Karl Marx telah memperingatkan bahwa kapitalisme mengandung kontradiksi internal yang tak terhindarkan. Dalam analisisnya, kapitalisme bertumpu pada relasi produksi yang memisahkan pemilik modal dari pekerja, sehingga nilai yang diciptakan oleh tenaga manusia terus mengalir menjadi akumulasi kapital bagi segelintir orang. Mekanisme ini membuat kekayaan tidak sekadar bertambah, tetapi juga terkonsentrasi. Apa yang pada awalnya disebut sebagai “kebebasan pasar” perlahan berubah menjadi struktur ketimpangan yang sistemik. Dunia modern akhirnya menyaksikan paradoks besar: kemajuan teknologi yang luar biasa, tetapi berdampingan dengan jurang sosial yang semakin dalam.
Namun kekuasaan ekonomi tidak hanya bekerja melalui uang dan produksi. Ia juga bekerja melalui kesadaran manusia. Di sinilah pemikiran Antonio Gramsci menjadi penting. Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak selalu dipertahankan melalui kekerasan, melainkan melalui hegemoni, sebuah kemampuan elite untuk membentuk cara berpikir masyarakat sehingga ketimpangan terlihat sebagai sesuatu yang “wajar”. Media, pendidikan, budaya populer, hingga wacana ekonomi global sering menjadi instrumen halus yang menormalisasi struktur kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, dominasi terbesar bukanlah ketika manusia dipaksa tunduk, melainkan ketika mereka secara sukarela menerima sistem yang sebenarnya merugikan mereka.
Dalam perkembangan globalisasi, kekuasaan ekonomi semakin terkonsentrasi pada jaringan kecil institusi dan elite transnasional. Arus modal, teknologi, dan informasi bergerak dalam orbit yang sama, menciptakan sistem dunia di mana sebagian kecil pusat kekuatan menentukan arah kehidupan milyaran manusia lainnya. Negara berkembang sering kali hanya menjadi pasar, penyedia bahan mentah, atau tenaga kerja murah dalam arsitektur ekonomi global tersebut. Struktur ini membuat ketimpangan tidak lagi sekadar persoalan nasional, tetapi menjadi pola sistemik yang mengakar dalam tata ekonomi dunia.
Di titik ini, persoalan ekonomi modern memperlihatkan kekosongan yang mendasar: ia terlalu fokus pada produksi dan distribusi, tetapi lupa pada dimensi moral kehidupan manusia. Baik kapitalisme maupun sosialisme pada akhirnya melihat manusia terutama sebagai makhluk ekonomi, homo economicus yang bergerak oleh kepentingan material. Padahal sejarah peradaban menunjukkan bahwa manusia tidak hanya hidup dari akumulasi kekayaan, tetapi juga dari nilai, solidaritas, dan makna spiritual yang memberi arah pada kehidupan.
Berabad-abad sebelum teori ekonomi modern lahir, tradisi intelektual Islam telah memikirkan persoalan ekonomi sebagai bagian dari etika kehidupan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bukan sekadar upaya mencari keuntungan, tetapi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat. Dalam pandangannya, pasar harus dijaga oleh nilai moral agar tidak berubah menjadi ruang eksploitasi. Kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus digunakan untuk menjaga keseimbangan sosial.
Sementara itu Ibnu Khaldun melihat ekonomi sebagai bagian dari dinamika peradaban. Dalam Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada solidaritas sosial (ashabiyyah) dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Ketika kekuasaan menjadi korup dan pajak menindas rakyat, ekonomi akan melemah dan peradaban perlahan runtuh. Analisis ini jauh mendahului teori ekonomi modern, namun tetap relevan untuk membaca krisis global saat ini.
Jalan Ketiga: Etika, Keadilan, dan Keabadian Amal.
Dari warisan intelektual tersebut lahir satu prinsip penting: bahwa ekonomi harus berakar pada etika. Dalam Islam, keseimbangan itu diwujudkan melalui instrumen-instrumen sosial seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Zakat menjaga distribusi kekayaan, sedekah menumbuhkan solidaritas, dan wakaf menciptakan aset publik yang manfaatnya dapat melintasi generasi. Sistem ini tidak menghapus kepemilikan pribadi seperti sosialisme, tetapi juga tidak membiarkan akumulasi kekayaan tanpa batas seperti kapitalisme. Ia menawarkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.
Di sinilah WIZSTREN menemukan raison d’être-nya dalam bahasa lain WIZSTREN menemukan alasan kelahirannya, sebuah ikhtiar untuk menjadikan nilai-nilai Islam hidup kembali sebagai jalan keadilan bagi ekonomi umat. WIZSTREN bukan sekadar lembaga filantropi, melainkan upaya membangun kembali ekosistem ekonomi umat yang berakar pada nilai Islam dan institusi pesantren. Ia berusaha mengonsolidasikan kekuatan wakaf, zakat, infaq, dan sedekah menjadi sebuah sistem ekonomi yang produktif. Jika kapitalisme membangun pasar dan sosialisme membangun negara, maka WIZSTREN membangun masyarakat, sebuah jaringan solidaritas yang menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dengan mereka yang membutuhkan, sekaligus menciptakan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai pendatang baru dalam dunia filantropi, WIZSTREN sudah mulai menentukan arah. Setiap gerakan besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil, dari gagasan yang sederhana tetapi berakar dalam pada nilai. Manifesto ini bukan sekadar kritik terhadap sistem ekonomi dunia, melainkan undangan untuk membangun jalan baru: sebuah ekonomi yang adil tanpa kehilangan kebebasan, yang produktif tanpa kehilangan solidaritas, dan yang maju tanpa kehilangan Tuhan. Dari bilik pesantren-pesantren yang sederhana itu, akan lahir satu kemungkinan besar: bahwa peradaban masa depan tidak dibangun oleh akumulasi kapital semata, tetapi oleh kekuatan iman, ilmu, dzikir, fikir, amal shaleh dan kedermawanan umat. (*)
Trikora, 24 Ramadhan 1447 H.
*) Penulis adalah : Direktur Eksekutif DEN WIZSTREN Indonesia (Dewan Eksekutif Nasional Wakaf Infak Zakat Sodaqoh Pesantren)