Oleh : Dr. Handrie Kurniawan, Pengamat Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah
nataragung.id, Bandar Lampung — Ada ironi dalam sistem pemerintahan kita hari ini : politik lokal makin mahal dan kompetitif, tapi ruang kewenangan yang dihasilkan justru makin sempit dan seragam seolah yang diperebutkan besar, tapi yang didapat kecil. Sejak reformasi, Indonesia sudah menempatkan awal implementasi desentralisasi sebagai cara mendekatkan negara ke masyarakat. Pilkada langsung digelar, DPRD diperkuat, dan kewenangan didorong ke daerah agar kebijakan lebih nyambung dengan kebutuhan lokal. Tapi dalam praktiknya, terjadi Depoliticization of Local Government, pelan-pelan bergeser secara halus kembali ke sentralisasi.
Lewat berbagai regulasi, pemerintah pusat pelan-pelan memperkuat kembali kontrolnya. Standar nasional makin diperluas, aturan teknis makin detail, dan ruang gerak daerah jadi semakin terbatas. Akhirnya, pemerintah daerah lebih sering berperan sebagai pelaksana kebijakan, bukan lagi perumusnya.
Di sisi lain, proses politik lokal tetap berjalan dengan intensitas yang sama, bahkan cenderung meningkat. Pilkada membutuhkan biaya besar, kompetisi politik semakin ketat, dan aktor politik tetap harus mengerahkan sumber daya signifikan untuk memenangkan kontestasi. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan. Demokrasi lokal tidak akan bermakna jika kekuasaan lokal tidak signifikan
dan kekuasaan lokal berbahaya jika tidak dikontrol.
Kewenangan yang terbatas jelas tidak sebanding dengan biaya politik yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, insentif politik mudah bergeser dari dorongan untuk berinovasi jadi dorongan untuk mencari keuntungan jangka pendek. Demokrasi tetap berjalan, tapi sering kali hanya di level prosedur, belum tentu menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak.
Dalam konteks ini, kecenderungan penyeragaman kebijakan menjadi persoalan yang lebih luas. Pendekatan seragam memang memberikan kemudahan dalam pengendalian dan pelaporan. Namun, di negara dengan keragaman geografis dan sosial ekonomi seperti Indonesia, pendekatan tersebut berisiko mengurangi efektivitas kebijakan di tingkat lokal.
Fenomena ini sama juga terlihat dalam berbagai program quick win Presiden Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan jangkauan sekitar 61,6 juta penerima dan target 82,9 juta pada 2026, program ini menunjukkan komitmen kuat negara. Tapi di saat yang sama, muncul pertanyaan tentang bagaimana program sebesar ini benar-benar dijalankan di lapangan.
Tapi dalam praktiknya, pendekatan yang dipakai masih cenderung seragam. Polanya sederhana: beli, masak, lalu dibagikan. Memang ini bikin program bisa jalan cepat, tapi belum tentu cocok dengan kondisi tiap daerah yang berbeda-beda.
Dalam beberapa kasus, keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok belum optimal. Sementara itu, dinamika global yang mempengaruhi harga energi dan pangan menambah tekanan terhadap model distribusi yang belum sepenuhnya adaptif.
Padahal, dengan skala yang besar, program seperti MBG memiliki potensi untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Kebutuhan bahan pangan yang berkelanjutan dapat menjadi peluang untuk memperkuat keterkaitan antara program pemerintah dengan petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal.
Di berbagai negara, program makan sekolah terbukti lebih efektif ketika terintegrasi dengan sistem ekonomi lokal. Selain meningkatkan kualitas gizi, pendekatan ini juga memperkuat rantai pasok domestik dan menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau jumlah penerima, tetapi juga pada kemampuan desainnya menyesuaikan dengan konteks lokal.
Dalam konteks Indonesia, tantangannya adalah mencari titik seimbang antara kebutuhan akan kontrol dan fleksibilitas. Pendekatan yang terlalu seragam bisa membuat kebijakan kehilangan relevansi di daerah, sementara fleksibilitas tanpa pengawasan juga berisiko menimbulkan persoalan tata kelola.
Pada akhirnya, masalah utama Indonesia bukan memilih antara sentralisasi vs desentralisasi, tapi ketidaksinkronan antara desain kekuasaan dan desain politik. Jangan sampai demokrasi mahal tapi tidak menghasilkan kekuasaan nyata. Dalam konteks kebijakan pemerintah pusat baiknya hanya menetapkan arah, sementara daerah baiknya diberi ruang untuk menyesuaikan langkah.
Dalam kerangka ini, keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Indonesia tidak kekurangan program, tetapi masih perlu memperbaiki cara merancangnya agar lebih adaptif dan relevan di setiap daerah.
Editor : Muhammad Arya