nataragung.id – Kalianda – Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan ‘semprot’ PT Xang Xiong Steel sekaligus melontarkan kritik keras kepada pihak perusahaan dan pemerintah daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas polemik status aset, kewenangan, hingga dampak ketenagakerjaan di PT Xang Xiong Steel.
RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan, Taman menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, pihak perusahaan, serta instansi terkait, Senin (27/4/2026)
Dalam forum tersebut, DPRD menilai terjadi kekacauan tata kelola dan lemahnya koordinasi antar pemerintah, khususnya antara kabupaten dan provinsi, terkait status aset PT Xang Xiong Steel yang berada di wilayah Lampung Selatan.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Aset ada di daerah kita, tapi kewenangan seolah-olah di tempat lain. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah,” tegas legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Tak hanya menyoroti pemerintah, DPRD juga menilai manajemen PT Xang Xiong Steel tidak transparan dan tidak bertanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi, terutama terkait nasib para pekerja.
Berdasarkan pembahasan, PT Xang Xiong Steel diketahui: Tengah dalam proses kurator dan penetapan lelang aset
Aset masih berstatus disita oleh pihak kepolisian
Memiliki tunggakan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan
Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja
“Perusahaan jangan lepas tangan. Kewajiban terhadap pekerja harus diselesaikan, termasuk BPJS. Ini bukan sekadar urusan bisnis, tapi menyangkut nasib orang banyak,” ujar Taman dengan nada tegas.
DPRD juga menyoroti langkah PT Xang Xiong Steel yang menggugat izin dan Surat Keputusan (SK), yang dinilai justru memperkeruh situasi tanpa kejelasan penyelesaian di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai tidak sigap dan terkesan membiarkan persoalan berlarut-larut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial.
“Jangan sampai pemerintah hanya jadi penonton. Harus ada sikap tegas dan kejelasan, terutama dalam melindungi masyarakat dan tenaga kerja,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Lampung Selatan memastikan akan:
Memanggil ulang seluruh pihak terkait untuk pendalaman
Mendorong kejelasan kewenangan antara kabupaten dan provinsi
Mendesak penyelesaian hak-hak tenaga kerja secara menyeluruh
Meminta perusahaan memberikan pernyataan resmi terkait kondisi operasional
Lebih lanjut, DPRD menegaskan akan segera memanggil pihak PT Xang Xiong Steel, khususnya jajaran manajemen baru, guna dimintai penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas kondisi perusahaan saat ini.
“Manajemen baru harus hadir dan menjelaskan secara terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi, termasuk soal PHK dan kewajiban terhadap pekerja,” tegas Taman.
DPRD menegaskan, jika persoalan ini terus berlarut tanpa penyelesaian konkret, maka akan berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sosial di daerah.
“Ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai masyarakat dan pekerja terus dirugikan akibat ketidakjelasan dan kelalaian semua pihak,” tutupnya. (*/SMh)