Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), PT Pertamina Patra Niaga, serta perwakilan kelompok wilayah masyarakat Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, Kamis (21/5/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si., didampingi Wakil Ketua Komisi IV, H. Akhmad Iswan H. Caya, SH, MH, serta Sekretaris Komisi IV, Muhammad Ghofur, S.Si., serta jajaran anggota komisi IV lainnya.
Rapat tersebut menjadi ruang koordinasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan BBM bersubsidi yang selama ini digunakan untuk mendukung aktivitas pertanian dan perikanan wilayah masyarakat Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam forum tersebut, berbagai pihak menyampaikan pandangan serta masukan guna mencari langkah-langkah terbaik agar distribusi BBM dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si., menyampaikan bahwa DPRD hadir untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pihak terkait, sehingga setiap kendala di lapangan dapat dibahas secara bersama-sama dan dicarikan solusi yang sesuai dengan ketentuan.
Menurutnya, hasil pembahasan menunjukkan tidak adanya komitmen bersama dari seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi, termasuk dalam menyediakan administrasi yang diperlukan agar proses penyaluran BBM bagi kelompok nelayan dan petani dapat berjalan dengan baik.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung akan terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah, penyedia layanan energi, serta masyarakat demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, dapat terpenuhi secara optimal.
Melalui rapat mendengar pendapat tersebut, DPRD Provinsi Lampung kembali menegaskan sebagai jembatan aspirasi masyarakat sekaligus mitra strategis dalam mendorong pelayanan publik yang semakin responsif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (*/SMh)