nataragung.id, Bandar Lampung – Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dedhi Irawan, SH., MH., menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Jumat (12/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dedhi Irawan hadir mewakili Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan BPK RI.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut menjadi prestasi yang membanggakan sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan raihan ini, Pemerintah Provinsi Lampung tercatat telah memperoleh opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menyampaikan bahwa opini WTP merupakan bentuk pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi fondasi moral dalam memperkuat kepercayaan publik serta menjadi modal penting bagi pembangunan daerah yang lebih baik,” demikian disampaikan dalam rapat paripurna tersebut.
Gubernur juga menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, baik OPD selaku entitas akuntansi dan pelaporan, maupun DPRD sebagai mitra strategis dalam fungsi pengawasan.
Menurutnya, meraih opini WTP adalah sebuah pencapaian, namun mempertahankannya memerlukan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia, inovasi sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan daerah.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan capaian tersebut sebagai momentum untuk terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Gubernur Lampung juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua BPK RI serta BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah secara profesional. Berbagai rekomendasi yang diberikan dinilai sangat berharga sebagai solusi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan serta penatausahaan pertanggungjawaban keuangan daerah di masa mendatang.
Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.