nataragung.id – Jakarta – Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang dan tampillah Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam kabinet Ampera yang dibentuk Soeharto, ia dipercaya menjabat menteri kesejahteraan rakyat sampai tahun 1970 dan menteri sosial sampai 1971.
Nahdlatul Ulama yang dipimpin Idham kembali mengulang sukses dalam Pemilu 1971. Namun kesuksesan itu tak mampu membuat sumringah wajah para pemimpin NU, sebab pemilu tersebut menjadi yang terakhir yang diikuti NU. Setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP. Dan NU tergabung di dalam PPP. Meski muncul ketidakpuasan di hati para pemimpin NU, Idham dan kawan-kawan lebih memilih menurut saja.
Setelah itu Idham Khalid diberi jabatan bergengsi tapi tak bergigi, presiden PPP, yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi ketua DPR/MPR RI sampai tahun 1977. Setelah itu jabatan ketua selalu menjadi jatah langganan partai pemerintah. Jabatan terakhir yang dipegang Idham Chalid adalah ketua Dewan Pertimbangan Agung.
Kesepakatan yang Dikhianati
Namun di antara berbagai gonjang-ganjing dalam hidupnya, yang paling menyesakkan dada Kiai Idham Chalid adalah konflik Cipete-Situbondo, yang pecah dua tahun menjelang Muktamar NU di Pesantren Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, tahun 1984. Konflik itu pada dasarnya merupakan letupan kekecewaan tokoh-tokoh NU atas politik diskriminasi pengurus PPP terhadap para politisi NU.
Peleburan NU ke dalam PPP ini seperti kembali ke masa NU sebagai bagian dari Masyumi. Konflik yang terjadi pada masa lalu ketika NU berada di Masyumi akhirnya berulang dalam PPP. Friksi pada awalnya memang tidak tampak. Namun menjelang Pemilu 1982, ketika Ketua Umum PPP Dr. H.J. Naro menyusun daftar calon legislatif dan dinilai kurang menampung banyak tokoh NU, konflik pun akhirnya muncul.
Pada era Orba tersebut, sikap politikus NU sebenarnya cukup kritis terhadap pemerintah. Setidaknya ada beberapa peristiwa yang mengingatkan kita betapa kader nahdliyyin itu bersuara kritis terhadap pemerintah. Usul interpelasi yang diajukan oleh anggota FPP terhadap kebijakan pemerintah menyangkut NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) waktu itu akhirnya kalah karena kurang mendapat dukungan fraksi lain, terutama Golkar, sebagai pendukung pemerintah. Para politikus NU di PPP juga bersuara keras soal Undang-undang Perkawinan dan masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN.
Namun, semua perjuangan itu harus dibayar mahal. Sebab pada perkembangannya, NU, yang berada dalam PPP, akhirnya terpinggirkan. Muktamar I PPP yang digelar di Ancol Jakarta pada 1984, tidak melibatkan Idham Chalid sebagai presiden PPP waktu itu. Mudah diduga, akhirnya orang-orang NU yang semula memegang posisi penting dalam kepengurusan PPP harus menerima kenyataan: hanya sebagai pelengkap. Jabatan pimpinan tertinggi PPP dipegang oleh orang bukan NU, bahkan sekjen juga tidak dipegang NU. Dalam perkembangannya, akhirnya kader-kader NU yang masuk dalam daftar calon jadi anggota DPR jauh berkurang, sedangkan roda partai dikendalikan orang-orang bukan NU. Didominasi Muslimin Indionesia (MI).
Akhirnya, kondisi ini menyadarkan orang-orang NU untuk mengoreksi berbagai hal yang dinilai merugikan NU. Misalnya, karena pada sisi yang lain ketika NU berpolitik, sebagian pemimpinnya sibuk berpolitik, yang berdampak pada terabaikannya urusan sosial-keagamaan, pendidikan, dan lain-lain. Dan tidak mengherankan, kekecewaan orang NU kemudian ditujukan kepada Dr. Idham Chalid, kemudian menjadi konflik Cipete-Situbondo, yang berbuntut pada pengunduran diri (dan pencabutan pengunduran diri) Idham Chalid.
Dalam surat pencabutan pengunduran diri yang ia kirimkan untuk PBNU, yang salinannya diperlihatkan salah satu murid Kiai Idham kepada alKisah pertengahan Desember lalu, sang kiai menuturkan dengan runtut apa yang terjadi seputar pengunduran dirinya dari jabatan ketua umum PBNU dan pencabutannya dua hari kemudian.
Hari itu, 4 Mei 1982, rumah Kiai Idham Chalid kedatangan tamu empat ulama sepuh NU, yaitu K.H. As’ad Syamsul Arifin dari Situbondo, K.H. Makhrus Ali dari Lirboyo, K.H. Ahmad Shiddiq dari Jember, dan K.H. Masykur dari Jakarta. Mereka didampingi K.H. Mujib Ridwan, sekretaris PBNU.
Setelah saling menanyakan kabar, Kiai As’ad selaku juru bicara para kiai sepuh mengatakan, “Karena kesehatan sampean yang semakin menurun, kami meminta sampean melepaskan jabatan ketua umum PBNU.” Karena menghormati para kiai sepuh, tanpa banyak membantah, Idham Chalid bersedia mengundurkan diri.
Kiai Mujib Ridwan, dengan berlinang air mata, kemudian menyerahkan selembar kertas yang sudah dipersiapkan para kiai sepuh yang berisi peryataan pengunduran diri. Sebelum menandatanganinya, Idham mengajukan sebuah syarat. Ia meminta agar pengunduran diri itu tidak diumumkan dulu sampai tanggal 6 Mei 1982.
Kiai Idham, yang tidak ingin ada gejolak, minta waktu untuk menyampaikan peristiwa itu secara perlahan kepada para pengikut dan pendukungnya. Setelah semua yang hadir saat itu menyetujui permintaannya, Idham pun menandatangani surat tersebut.
Namun alangkah terkejutnya Kiai Idham Chalid ketika sore harinya ia mendapat telepon dari Surabaya yang menanyakan kebenaran berita pengunduran dirinya. Tak lama kemudian telepon bertubi-tubi datang dari para pendukunganya di luar Jawa. Mereka mendesak kiai sepuh itu untuk mencabut surat pengunduran dirinya dan kembali menjalankan tugasnya sebagai ketua PBNU.
Kecewa karena perjanjian yang telah disepakati dilanggar, Kiai Idham pun lalu menulis surat pencabutan pengunduran dirinya dan mengirimnya ke PBNU. Keputusan Idham membuat para kiai meradang. Sejak itu muncullah dua kelompok NU yang terus bersitegang hingga pelaksanaan muktamar di Situbondo.
Ketika muktamar digelar, sebenarnya Idham berangkat ke Situbondo. Namun karena banyak gerakan yang berupaya menghalangi kehadirannya, ia pun memilih menginap di sebuah hotel di kawasan wisata pasir putih Situbondo. Meski begitu, dari tanda tangan dukungan peserta muktamar, saat itu Idham telah mengantungi 23 provinsi dari 26 provinsi yang mengikuti muktamar.
Namun lagi-lagi utusan kiai sepuh datang memintanya tidak maju dalam pencalonan ketua umum. Bahkan, menurut salah satu sumber, pemerintah melalui salah seorang pejabat tingginya juga mendesak Idham agar tidak mencalonkan diri, dengan alasan demi menjaga keutuhan NU dan stabilitas politik umat Islam.
Akhirnya Idham mengalah, ia mengundurkan diri dari pencalonan. Baginya kemaslahatan dan keutuhan warga nahdliyyin lebih penting dari apa pun.
Kiai Idham Chalid telah puluhan tahun berjuang mempertahankan stabilitas warga nahdliyyin, berusaha membawa mereka melewati masa transisi dengan selamat, dengan cara apa pun yang dianggapnya halal. Dan Idham rela dicap oportunis demi niat baik tersebut. Namun kali itu ia tidak mau mempertaruhkan keutuhan organisasi yang sangat dicintainya demi jabatan ketua umum. Ia pun kembali ke Jakarta dengan air mata berlinang.
Pengakuan akan sikap Idham yang sangat luar biasa itu juga datang dari Gus Dur, yang dalam satu tulisannya mengisahkan,”…. Demikianlah sikap kesatria yang ditujukan Dr. Idham Chalid. Apa pun kata orang tentang dirinya, ia telah menunjukkan bahwa kepentingan NU (termasuk kepentingan politik dari organisasi keagamaan Islam terbesar di dunia itu) adalah pegangannya.” (Tulisan Gus Dur di gusdur.net yang berjudul Akan Pecahkah NU?).
https://www.thohiriyyah. com/profil/2018/01/k-h-idham-chalid-mengalah-demi-keutuhan-nu/