nataragung.id – Jakarta – Paradigma lama mencatat bahwa politik seringkali dimaknakan sebagai seni mengolah kata. Namun, di era layar sentuh hari ini, ia bergeser menjadi seni mengolah gambar menggunakan kecerdasan buatan. Gambar apapun bisa diminta siapapun, oleh mereka yang ketakutan termasuk orang kerasukan setan.
Ketika Mohamad Guntur Romli, seorang politikus PDIP, mengunggah siluet “Malaikat Maut” yang berdiri di depan sebuah pintu kayu dengan takarir (caption) “Tembok Ratapan Solo,” kita sebenarnya sedang diajak menyaksikan sebuah drama komunikasi yang lebih dari sekadar sindiran, melainkan kutukan.
Politikus banteng ini seolah-olah meminjam hak prerogatif Tuhan untuk segera mencabut nyawa pemilik rumah yang memang sakit-sakitan. Lewat gambar malaikat maut itu sang politikus hendak mengabarkan bahwa nyawa mantan petugas partainya itu hanya tersisa dalam hitungan detik saja.
Secara visual, gambar itu lugas. Sesosok tengkorak berjubah hitam, memegang sabit besar, sedang mengetuk pintu. Dia bukan gambaran malaikat pencabut nyawa yang tak pantas mencabut nyawa orang Solo yang satu ini, melainkan sosok lain yang lebih menyeramkan.
Dalam semesta metafora, pintu di “Solo” itu adalah simbol yang sangat spesifik merujuk pada kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pesannya gelap, suram, dan —jika kita jujur pada nurani— terasa begitu dingin. Malaikat pun tidak digambarkan sebagai tengkorak sadis semacam itu, tetap hanya sebangsa setan sajalah yang pantas mencabut nyawa Jokowi. Demikian pesan yang ingin disampaikannya. Luar biasa nista!
Inilah etika yang terkikis ambisi dan dendam yang termanifestasikan dalam segala tindakan, konyol dan hina sekalipun.
Dalam tradisi ketimuran yang kita agungkan, mendoakan kesembuhan bagi yang sakit adalah kewajiban moral, melampaui sekat ideologi. Bahkan terhadap lawan politik yang paling sengit sekalipun, kematian dan kesakitan bukanlah komoditas untuk dijadikan bahan olok-olok atau perayaan visual.
Ketika seorang politikus menggunakan simbol maut untuk menyerang lawan, ia sebenarnya sedang menelanjangi kualitas empati di dalam dirinya, terlebih lagi dalam partainya. Rakyat, yang sering dianggap “tidak mengerti politik,” sebenarnya memiliki sensor yang sangat peka terhadap kesantunan. Mereka bisa memaafkan perbedaan kebijakan, tapi mereka sulit melupakan hilangnya adab.
Apakah ini etis? Secara religius maupun humanis, jawabannya jelas: Kita tidak pernah diajarkan untuk merayakan jemputan maut bagi sesama!
Tanpa harus menunggu bisik tetangga, secara personal saya berkata lirih, “Politik tanpa kemanusiaan hanyalah bangkai yang diperebutkan oleh mereka yang lupa bahwa kekuasaan itu fana, sementara jejak kebencian bersifat abadi.”
PDIP, sebagai partai dengan sejarah panjang perjuangan wong cilik, tentu mempertaruhkan banyak hal melalui narasi-narasi seperti ini. Jika tujuannya adalah untuk mendiskreditkan lawan, yang terjadi justru seringkali sebaliknya. Simpati seringkali mengalir kepada mereka yang “dizalimi” secara verbal maupun simbolis.
Kalau itu yang terjadi, tak diragukan lagi PDIP tunasejarah. Ia lupa pada peristiwa menyakitkan di mana SBY mempecundangi seorang Megawati Soekarnoputri dua kali hanya karena ucapan suaminya yang terkesan menzalimi. Kini dalam skala berbeda diteruskan oleh Guntur Romli.
Alih-alih membuat rakyat setuju, konten seperti ini justru bisa memicu rasa muak. Rakyat hari ini merindukan perdebatan gagasan tentang harga beras atau lapangan kerja, bukan visualisasi tentang kapan nyawa seseorang akan dicabut.
Jika terus dibiarkan, narasi “kematian” ini bisa menjadi bumerang yang menghantam balik elektabilitas partai, mengubah amunisi menjadi lubang kubur bagi simpati publik itu sendiri.
Mungkin sebagian publik sibuk berdebat apakah foto itu pantas atau tidak. Sibuk menganalisis apakah itu doa buruk atau sekadar satir pedas. Atau menghakimi si pengunggah gambar dan membela si pemilik pintu.
Namun, ada satu hal yang luput dari kesadaran kita semua saat menatap gambar tersebut: Malaikat maut itu tidak pernah salah alamat, dan ia tidak pernah butuh navigasi politik untuk menentukan pintu mana yang akan diketuknya lebih dulu.
Hari ini mungkin pintu di Solo yang digambarkan, tapi esok lusa, sabit yang sama bisa jadi sedang bersiap mengetuk pintu rumah sang politikus itu sendiri di kandang Banteng —atau pintu rumah kita— tanpa perlu menunggu jadwal pemilu atau persetujuan partai.
Di hadapan maut, kita semua hanyalah barisan antrean yang tidak punya hak untuk saling mendahului dalam doa keburukan atau dengan kata lain kutukan, terlebih lagi dalam hasrat politik yang dipaksakan. (*)
*) ✍️ Owner and Founder Pepnews