nataragung.id – JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) Forum Komunikasi Nasional Percepatan Calon Daerah Otonomi Baru (FORKONAS PP CDOB) seluruh Indonesia akan mendesak presiden Prabowo Subianto untuk mencabut moratorium Pemekaran Daerah, sehingga proses pembahasan Calon DOB yang sudah mengantri di Kementrian Dalam Negeri bisa segera dibahas baik di DPD maupun di DPR RI. Demikian dijelaskan oleh Sekretaris Jendral FORKONAS PP CDOB Abdurahman Sang yang juga ketua Musyawarah Nasional (Munas).
Menurutnya ada lebih dari 300 Calon DOB akan berkumpul di Gedung Nusantara V komplek Parlemen Jakarta guna mengikuti Munas.
Munas FORKONAS PP CDOB akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 dengan agenda pemilihan Ketua Umum FORKONAS PP CDOB. “Pada tanggal 18 Februari telah diawali pra Munas melalui zoom metting dan tanggal 21 pelaksanaan Munas,” ucap Abdurahman Sang yang menghubungi nataragung.id, Rabu 19/2/2025.
Lebih lanjut dikatakannya, setiap delegasi CDOB mengirimkan 5 orang peserta, ditambah oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan DPRD induk masing-masing Calon DOB.
Menurut rencana Calon DOB Bandar Negara (Lampung) juga akan ikut serta dalam perhelatan tingkat nasional ini, bahkan Ketua Umum Calon DOB Bandar Negara saat ini sudah berada di Jakarta dalam rangka persiapan mengikuti acara Munas.
Selain memilih Ketua Umum Periode 2025-2030, yang tak kalah penting menurut Abdurahman Sang, seluruh peserta akan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut moratorium pemekaran daerah. “Poin penting dalam Munas adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Moratorium.”
Dirinya mengatakan dalam rapat melalui zoom metting CDOB seluruh Indonesia pada hari Selasa 18 Februari 2025, telah disepakati secara bulat agar pemerintah mencabut Moratorium. Permintaan itu akan dijadikan keputusan Munas dan setiap delegasi peserta rencananya akan membentangkan spanduk tuntutan pencabutan moratorium di depan gedung DPR RI dan di depan Istana Negara yang sudah disiapkan dari daerah masing-masing. “Mudah-mudahan aspirasi CDOB seluruh Indonesia ini akan didengar oleh pemerintah dan secepatnya moratorium dibuka,” pungkas Abdurahman Sang.
Editor : SyahidanMh