Kabupaten Lampung Selatan, sebagai salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang berkembang, memiliki banyak peluang untuk mendukung peningkatan ekonomi lokal, terutama melalui sektor-sektor yang sudah menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun, ironisnya, kabupaten ini masih belum memiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dikelola pemerintah daerah, baik yang konvensional maupun syariah. Dengan berkembangnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, kehadiran BPR Syariah menjadi langkah strategis yang mendesak. Pembentukan lembaga keuangan ini tidak hanya akan membantu menggerakkan roda ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan akses pembiayaan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam jangka pendek, BPR Syariah di Lampung Selatan akan menyediakan akses finansial yang lebih terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat lokal. Selama ini, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sering kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari bank-bank besar, terutama karena prosedur yang rumit dan persyaratan yang berat. BPR Syariah bisa menjadi solusi bagi UMKM yang ingin berkembang tanpa terjebak pada biaya tinggi atau ketidakpastian yang sering muncul dari pinjaman informal. Dengan prinsip syariah yang bebas riba, BPR ini menawarkan pembiayaan yang tidak hanya lebih etis, tetapi juga lebih diterima oleh masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, BPR Syariah akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan adil bagi pelaku UMKM, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain manfaat jangka pendek, BPR Syariah memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi daerah secara lebih luas pada jangka menengah. Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi besar di sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil. Sektor-sektor ini membutuhkan dukungan permodalan agar dapat berkembang dan meningkatkan daya saing. Dalam konteks ini, BPR Syariah dapat berfungsi sebagai lembaga yang membantu menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor-sektor tersebut, sehingga mereka bisa meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kehadiran BPR Syariah akan membuat pemerintah daerah memiliki instrumen yang efektif untuk mengelola dan mendistribusikan dana kepada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Manfaat BPR Syariah tidak hanya berhenti pada sektor ekonomi, tetapi juga berdampak pada pembangunan masyarakat secara sosial dan kultural. Dalam jangka panjang, BPR Syariah akan berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya dalam memahami produk-produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Literasi keuangan yang meningkat akan mendorong masyarakat untuk lebih cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan mereka, menghindari jebakan utang berbunga tinggi, dan menciptakan pola pikir keuangan yang sehat. Di samping itu, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPR Syariah juga akan menjadi sumber PAD yang signifikan, yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan lainnya, seperti peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan layanan kesehatan. Dengan demikian, BPR Syariah akan menjadi pilar penting bagi pembangunan Lampung Selatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan berbagai manfaat yang telah disebutkan, pembentukan BPR Syariah di Lampung Selatan merupakan kebutuhan yang mendesak dan langkah strategis untuk dilakukan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya akan memiliki lembaga yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga instrumen yang dapat memperkuat kemandirian finansial masyarakat. BPR Syariah akan menjadi solusi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat, membuka peluang baru untuk UMKM, dan berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi yang sehat dan berdaya saing tinggi di Lampung Selatan.
Penulis : wahyuagungpp (Pengguna produk keuangan syariah, tinggal di Natar)