nataragung.id – Bandar Lampung – Akhir tahun ’80-an hingga era ’90-an adalah era puncak kepemimpinan pemerintahan orde baru dibawah pimpinan presiden Soeharto.
Hampir sempurna, lawan-lawan dan tokoh nasional yang berseberangan dengan presiden Soeharto berhasil diredam bahkan berbalik menjadi pendukungnya, Jenderal Abdul Haris Nasution seniornya dan mantan ketua MPRS yang melantik Soeharto sebagai Pj presiden tahun 1967 dikucilkan karena mendukung petisi 50, kemudian dirangkul dan diberi hadiah Jenderal bintang lima di istana negara bersama dengan Presiden Soeharto. (Pangkat jenderal biasanya bintang empat).
Rhoma Irama yang dilarang tampil di satu-satunya TV waktu itu yaitu TVRI kemudian sering tampil bersama mbak Tutut diberbagai daerah sebagai tim kampanye Golkar dst-nya.
Menyisakan beberapa tokoh yang tetap vokal seperti Gus Dur, Megawati dan Amin Rais.
Namun disaat seolah tidak ada lawan itu nampaknya ada yang membuat pemerintahan orde baru galau yaitu aktifitas NGO (Non Governmental Organization) alias LSM dan puncaknya diracunnya Munir seorang aktivis NGO.
Faktanya kemudian Presiden Soeharto mengundurkan diri tahun 1998 atas pressure (tekanan) mahasiswa se Indonesia, setelah sebelumnya pada pemilu 1997 Golkar menang 74,51% yang memuluskan Soeharto terpilih jadi presiden untuk yang ketujuh kalinya.
Bila kini presiden Prabowo tiba-tiba menyentil aktivitas NGO yang mengkritik pemerintah apa urgensinya, benarkah NGO sekarang ini di biayai asing untuk adu domba bangsa Indonesia, warning (peringatan) ataukah cerita masa lalu atau halu ?
Makmurnya masyarakat Indonesia, setidaknya sama dengan makmurnya rakyat negara tetangga, itulah harapan masyarakat kepada pemerintah, supaya anak-anak muda tidak berbondong-bondong kerja keluar negeri sebagai buruh migran ( PMI) karena susahnya mencari lowongan kerja (loker) dinegeri-nya sendiri.
Tabiik…
*) Penulis adalah : Aktivis PWNU Lampung, tinggal di Bandar Lampung.