nataragung.id – Jakarta – Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke tangan DPRD kembali berembus kencang. Alasannya terdengar klasik, yaitu ongkos politik pilkada langsung dianggap terlalu mahal dan rawan politik uang.
Padahal barangkali, ini cuma barangkali, partai pengusul dan pendukung Pilkada tak langsung sudah melihat kemungkinan perolehan kepala daerahnya gembos pada Pilkada yang akan datang berhubung minim kader yang bisa “dijual” kepada pemilih.
Di samping itu, banyak kader partai mendapat cap “koruptor” yang membuat rakyat “eneg”. Maka menggarap segelintir elit di DPRD lebih mudah dibanding menggarap rakyat satu provinsi atau kabupaten/kota. Bukan begitu alasannya, Bro?
Kemarin Demokrat sempat menyatakan penolakannya terhadap gagasan Gerindra selaku “the rulling party” ini, tetapi belakang berubah sikap: menyetujui.
Akhirnya, hampir semua partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak satu suara mendukung gagasan ini, kecuali satu, PDI Perjuangan.
PDIP, setidaknya hingga hari ini, memilih berdiri di seberang arus. Sikap resminya memang baru akan diumumkan pada penutupan Rakernas di Ancol, Senin 12 Januari 2026. Namun sinyalnya terang benderang.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ingin prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Reformasi tetap dijaga. Dalam bahasa yang lebih sederhana, rakyat seharusnya tetap memilih pemimpinnya sendiri.
Ini bukan sikap yang muncul tiba-tiba. Rakernas PDIP sempat menayangkan biografi politik Soekarno dan Megawati seraya mengingatkan publik bahwa Megawati adalah presiden yang mengawal lahirnya pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia.
Dus pesannya jelas, demokrasi langsung bukan sekadar teknis pemilu, tetapi bagian dari sejarah dan ideologi partai.
Di tengah koor partai-partai lain yang mendukung pilkada lewat DPRD, termasuk Gerindra, Golkar, dan sekutu pemerintah, posisi PDIP menjadi unik. Ia sendirian, tetapi justru karena itu terlihat menonjol.
Secara politik, ini bisa menjadi “emas” bagi PDIP. Di mata publik, PDIP berpotensi tampil sebagai benteng terakhir demokrasi elektoral lokal, terutama bagi pemilih yang masih percaya bahwa legitimasi pemimpin lahir dari suara rakyat, bukan dari ruang-ruang rapat DPRD.
Argumen “ongkos mahal” pun mulai dipertanyakan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut logika itu tak sepenuhnya masuk akal. Biaya Pilkada 2024, sekitar Rp37 triliun, justru lebih kecil dari anggaran Pemilu nasional dan bahkan lebih kecil dibanding anggaran program makan bergizi gratis yang mencapai Rp71 triliun.
ICW mengingatkan, memindahkan pilkada ke DPRD justru membuka ruang transaksi politik tertutup yang sulit diawasi publik.
Di sinilah PDIP seharusnya mendapat amunisi moral. Ketika partai-partai lain berbicara efisiensi, PDIP berbicara soal partisipasi dan kontrol rakyat. Ketika pemerintah menegaskan “menghormati perbedaan pendapat”, PDIP mengambil posisi oposisi substantif. Bukan sekadar menolak, tetapi menawarkan narasi alternatif tentang demokrasi.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah PDIP akan menolak pilkada tak langsung, itu hampir pasti. Pertanyaan besarnya adalah apakah publik akan memberi poin politik atas sikap ini?
Di tengah kejenuhan publik terhadap elit dan transaksi politik, sikap PDIP bisa terbaca sebagai konsistensi ideologis. Sebuah pesan sederhana namun kuat, bahwa demokrasi mungkin mahal, tetapi menyerahkannya pada segelintir elite bisa jauh lebih mahal.
Jika semua partai memilih jalan yang sama, maka berbeda bukan lagi soal kalah-menang. Bisa jadi, berbeda justru soal siapa yang masih berdiri bersama rakyat.
Di titik ini PDIP seharusnya dapat mengambil poin berharga tersebut.
Eh tapi, dia mau apa enggak ya ngambil poin itu? (**)