nataragung.id – Sidomulyo – Di negeri ini, Pancasila dibacakan dengan suara lantang setiap tahun—nyaring, rapi, dan penuh wibawa. Mikrofon bekerja sempurna. Kamera mengambil sudut terbaik. Para pejabat berdiri tegap, seolah lima sila itu benar-benar bersemayam di dada.
Sayangnya, yang sering ikut berdiri tegap hanya tubuh—bukan nurani.
Di luar pagar upacara, kehidupan berjalan dengan logika yang sedikit berbeda. Harga kebutuhan pokok naik dengan disiplin yang patut diteladani. Upah? Ia lebih suka merenung, menunggu momentum, atau mungkin sekadar menunggu keadilan yang tak kunjung datang.
Sementara itu, di ruang-ruang rapat berpendingin udara, istilah “kesejahteraan rakyat” terdengar begitu sering—hingga hampir terasa seperti lagu wajib yang dinyanyikan tanpa perlu lagi dipahami maknanya.
Maka pertanyaannya sederhana:
apakah Pancasila masih menjadi pedoman,
atau sudah naik pangkat menjadi properti acara?
Soekarno pernah berkata:
“Pancasila bukan sekadar kata-kata. Ia adalah jiwa bangsa yang harus hidup dalam tindakan.”
Hari ini, mungkin beliau perlu menambahkan catatan kaki:
—kecuali pada hari upacara, di mana kata-kata saja sudah dianggap cukup.
Mohammad Hatta juga pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak berarti tanpa keadilan ekonomi.
Kini, keadilan ekonomi itu tampaknya masih dalam proses—proses yang begitu panjang hingga terasa seperti proyek tanpa tenggat waktu.
Dalam praktik politik modern, kritik sering dianggap sebagai gangguan teknis.
Anda boleh berbicara—selama tidak terlalu keras.
Anda boleh mengkritik—selama tidak menyentuh inti.
Karena begitu kritik mulai terasa serius, label pun disiapkan: tidak nasionalis, tidak Pancasilais, atau—jika perlu—tidak tahu diri.
Padahal, seperti diingatkan oleh Theodore Roosevelt:
“Patriotism means to stand by the country. It does not mean to stand by the president.”
Di sini, kalimat itu mungkin perlu disesuaikan:
patriotisme berarti mencintai negara—selama tidak terlalu kritis kepada yang mengelolanya.
Ketimpangan ekonomi? Itu bukan rahasia.
Oxfam dan INFID sudah lama mengingatkan bahwa kekayaan negeri ini terkonsentrasi pada segelintir orang.
Namun jangan khawatir—secara statistik, semua masih terlihat stabil.
Karena dalam dunia angka, yang penting bukan siapa yang memiliki,
melainkan bagaimana cara menghitungnya.
Seperti disindir oleh Rocky Gerung:
“Negara ini kaya, tapi rakyat miskin.”
Kalimat yang sederhana, tetapi entah mengapa terasa terlalu jujur untuk suasana resmi.
Aristotle pernah mengingatkan bahwa demokrasi bisa berubah menjadi oligarki ketika kekayaan mulai mengatur kekuasaan.
Hari ini, kita mungkin tidak menyebutnya oligarki.
Kita punya istilah yang lebih halus:
kemitraan strategis.
Tan Malaka pernah berkata bahwa kemerdekaan belum selesai jika penindasan masih ada.
Kini, penindasan jarang terlihat terang-terangan.
Ia lebih suka hadir dalam bentuk kebijakan—rapi, legal, dan disahkan dengan tepuk tangan.
Dalam sejarah Islam, Umar ibn al-Khattab khawatir jika seekor keledai terperosok karena jalan rusak.
Hari ini, mungkin yang perlu dikhawatirkan bukan hanya keledai,
tetapi rakyat yang jatuh—lalu diminta bangkit sendiri karena anggaran belum tersedia.
Abu Bakr al-Siddiq pernah berjanji melindungi yang lemah dan menahan yang kuat.
Kini, yang kuat sering kali cukup pandai untuk tetap terlihat lemah—
setidaknya di hadapan hukum.
Menurut Indonesia Corruption Watch, korupsi masih menjadi masalah serius.
Namun sistem hukum kita tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.
Seperti sindiran Anatole France:
“Hukum melarang yang kaya dan yang miskin tidur di bawah jembatan.”
Perbedaannya hanya satu:
yang miskin tidak punya pilihan lain.
Badan Pusat Statistik memiliki empat belas indikator kemiskinan.
Empat belas cara untuk menjelaskan bahwa hidup itu sulit—dengan bahasa yang lebih sopan.
Dan di balik semua itu, sila kelima tetap berdiri:
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia tetap utuh.
Ia tetap indah.
Ia juga tetap menunggu giliran untuk diwujudkan.
Di sinilah politik para serigala menemukan panggungnya.
Serigala modern tidak lagi menampakkan taring.
Ia belajar berbicara.
Ia mengutip Pancasila.
Ia bahkan bisa tersenyum di depan kamera.
Namun naluri tetaplah naluri.
Sejarah lama pernah merumuskannya dalam satu ungkapan pahit:
homo homini lupus—manusia adalah serigala bagi manusia lain.
Namun bangsa ini memiliki antitesisnya:
kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila kedua bukan sekadar kalimat moral.
Ia adalah perlawanan terhadap naluri memangsa.
Ia adalah ajakan untuk menundukkan kekuasaan dengan akal dan hati.
Sayangnya, ia lebih sering dihafal daripada dihayati.
Seperti diingatkan oleh Lord Acton:
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Dan di negeri ini, kekuasaan cukup pandai untuk terlihat terbatas—meskipun pengaruhnya sering kali tidak.
Lalu datanglah satu momen yang seharusnya menyucikan segalanya: Idul Fitri.
Setelah sebulan menahan diri, manusia kembali ke fitrah.
Namun yang sering kembali hanya tradisi—
bukan kesadaran.
Padahal Ramadhan melatih manusia untuk menahan diri dari yang berlebihan, dari yang tidak adil, dari yang melampaui batas.
Sayangnya, setelah itu, banyak yang kembali seperti semula—
bahkan lebih terampil dalam membenarkan dirinya sendiri.
Di titik inilah, Pancasila seharusnya tidak hanya dibaca sebagai dasar negara, tetapi dimaknai lebih dalam—sebagai semacam teologi kebangsaan.
Di negeri dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, Pancasila sesungguhnya tidak berdiri bertentangan dengan nilai-nilai keimanan.
Ia justru bisa dibaca sebagai jembatan.
Sila pertama menegaskan Ketuhanan.
Sila kedua menegaskan keadilan dan adab.
Sila kelima menegaskan distribusi kesejahteraan.
Dalam perspektif ini, Pancasila bukan sekadar konsensus politik,
tetapi etika publik yang berakar pada nilai ilahiah.
Namun seperti banyak hal lain, ia sering berhenti pada teks—
tidak pernah benar-benar naik menjadi kesadaran.
Dalam tafsir Ayat Kursi, ditegaskan bahwa kekuasaan sejati hanyalah milik Allah.
“…milik-Nya apa yang di langit dan di bumi…”
Dan Al-Qur’an memberi perintah yang jelas:
Dalam Al-Ma’idah 8:
“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
Serta dalam An-Nahl 90:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…”
Ayat-ayat ini tidak membutuhkan tafsir panjang untuk dipahami.
Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk tidak mengabaikannya.
Maka jika Pancasila benar-benar dimaknai sebagai teologi negara—bukan dalam arti menggantikan agama, tetapi sebagai manifestasi nilai-nilai moral dalam ruang publik—maka seharusnya ia menuntut hal yang sama:
keadilan yang nyata,
kekuasaan yang amanah,
dan keberpihakan kepada yang lemah.
Namun di sinilah ironi itu kembali muncul.
Kedaulatan rakyat sering diperebutkan,
tetapi jarang dikembalikan kepada prinsip keadilan.
Padahal, dalam kesadaran iman, kedaulatan itu bukan tujuan akhir—
melainkan titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Bayangkan jika para pemegang kekuasaan benar-benar percaya—
bukan sekadar mengucapkan—
bahwa setiap keputusan akan dipertanyakan, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh Tuhan.
Maka mungkin, politik tidak lagi dipenuhi serigala.
Atau setidaknya, serigala itu mulai belajar takut.
Seperti diingatkan oleh Mahatma Gandhi:
“The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members.”
Dan dalam ukuran yang lebih dalam:
bukan hanya manusia yang menilai,
tetapi juga Yang Maha Mengetahui.
Akhirnya, kita kembali pada pertanyaan yang tak pernah selesai.
Pancasila masih dibacakan.
Masih dipidatokan.
Masih dirayakan.
Namun apakah ia sudah dipercaya?
Karena jika belum, maka kita tidak hanya kehilangan arah.
Kita sedang berdiri di antara dua dunia—
mengucapkan nilai-nilai langit,
namun menjalankan logika rimba.
Dan di antara keduanya,
yang paling sering menang
adalah yang paling lihai berpura-pura menjadi manusia. (*)