Bulan: Juli 2026

nataragung.id – Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam membangun Provinsi Lampung menuju daerah yang maju dan berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lampung dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Lampung periode 2026-2031 yang digelar di Mahan Agung, Kamis (2/7/2026).

Mengusung tema “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan peran alumni HMI dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas kiprah KAHMI yang selama lebih dari lima dekade telah melahirkan kader-kader yang tersebar di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, maupun sektor strategis lainnya.

“Ini adalah bukti keberhasilan kaderisasi HMI. Bagaimana HMI mampu menempatkan kader-kader terbaiknya di berbagai struktur masyarakat dan terus memberikan kontribusi serta arah bagi perjalanan bangsa, termasuk di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan Lampung tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi dan kerja bersama seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti KAHMI dan FORHATI.

Menurutnya, Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, di mana sebagian besar dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan, dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

“Lampung adalah provinsi agraris. Sebagian besar masyarakat kita bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu, harga komoditas sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ketika komoditas membaik, ekonomi masyarakat ikut bergerak,” jelasnya.

Gubernur menyoroti pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha di tingkat bawah. Menurutnya, potensi besar Lampung harus diolah agar tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tinggi.

“Ke depan, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kekayaan yang kita miliki dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lampung. Kita harus mendorong hilirisasi, penguatan sektor produktif, serta membuka lebih banyak peluang ekonomi di desa,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan gizi masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan generasi unggul.

“Generasi emas harus dipersiapkan sejak sekarang. Kita harus memastikan anak-anak Lampung mendapatkan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa berbagai kebijakan pembangunan ke depan diarahkan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas, termasuk melalui penguatan sektor usaha mikro, pengembangan ekonomi desa, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam kaitan itu, Gubernur berharap KAHMI dan FORHATI Lampung dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan gagasan, masukan, serta inovasi berbasis data untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi. Pemerintah membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk KAHMI, untuk bersama-sama membawa Lampung menjadi lebih maju,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut turut hadir jajaran Majelis Nasional KAHMI, pengurus KAHMI Lampung, unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, anggota DPRD Provinsi Lampung, kepala daerah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, akademisi, serta para alumni HMI.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pelantikan Majelis Wilayah KAHMI Lampung periode 2026-2031 oleh Presidium Majelis Nasional KAHMI Abdullah Puteh, serta pelantikan FORHATI Lampung oleh Presidium FORHATI Pusat Anita Aryani.

Dalam agenda tersebut juga dilakukan peluncuran Kartu Anggota KAHMI oleh Ketua Majelis Wilayah KAHMI Lampung Budiono, serta penyerahan Kartu Anggota KAHMI Istimewa kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar sebagai bentuk penghargaan dan penguatan sinergi antara KAHMI dan pemerintah daerah. (*/SMh)

nataragung.id – Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna (GSG) Presisi Polda Lampung, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lingkungan Polda Lampung yang mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”.

Dalam sambutannya, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf mengajak seluruh jajaran menjadikan usia ke-80 Polri sebagai momentum refleksi atas perjalanan panjang pengabdian institusi kepada bangsa dan negara.

“Delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Angka 80 melambangkan kematangan institusi, rekam jejak pengalaman yang panjang, serta keteguhan komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan di tanah air,” ujarnya.

Helfi mengatakan tema Hari Bhayangkara tahun ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kedekatan Polri dengan masyarakat sebagai jati diri institusi.

Menurutnya, setiap anggota Polri harus senantiasa hadir ketika masyarakat membutuhkan, memberikan pelayanan terbaik, melindungi rakyat, menjaga kepercayaan publik, menegakkan hukum secara berkeadilan, terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa, serta tidak pernah berhenti melakukan pembenahan diri.

Pada kesempatan tersebut, Helfi juga menyampaikan rasa syukur atas penganugerahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia kepada Polda Lampung.

Penghargaan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk pengakuan negara atas dedikasi, prestasi, dan pengabdian Polda Lampung dalam melaksanakan tugas kepolisian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Helfi juga memaparkan sejumlah capaian Polda Lampung dalam mendukung program pemerintah, di antaranya pembangunan 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis serta optimalisasi lahan tanam jagung seluas 21.944,59 hektare dalam rangka mendukung swasembada pangan.

Di bidang penegakan hukum, Polda Lampung juga berhasil mengungkap 919 kasus tindak pidana narkotika, 596 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 28 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG ilegal dengan estimasi kerugian negara lebih dari Rp464 miliar, lima kasus tindak pidana korupsi dengan estimasi kerugian negara lebih dari Rp192 miliar, serta satu kasus penyelundupan benih bening lobster (benur) dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp128 miliar.

Selain itu, Polda Lampung terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan berbasis digital, di antaranya melalui aplikasi SIGER Lampung Presisi yang berkontribusi menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 19,4 persen, aplikasi Patroli QR Janji Jaga untuk memastikan kehadiran personel di lapangan secara digital, serta Program Rembuk Pekon sebagai ruang dialog bersama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan keamanan dan ketertiban.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan tali asih dari Polda Lampung dan santunan asuransi jiwa dari Bank BRI kepada keluarga Bripka Anumerta Arya Supena sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian almarhum yang gugur saat menjalankan tugas.

Menutup sambutannya, Helfi menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polda Lampung dan Polres jajaran atas dedikasi, soliditas, serta kerja keras yang telah mengantarkan institusi meraih Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti.

Ia juga mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan.

“Jangan pernah melukai hati masyarakat. Ingatlah bahwa Polri lahir dari masyarakat, tumbuh bersama masyarakat, dan mengabdi sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Jadikan kepercayaan masyarakat sebagai kehormatan yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” tegasnya. (*/SMh)

nataragung.id – Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengunjungi rumah calon siswa Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Kecamatan Telukbetung Utara, Bandarlampung, Kamis (2/7/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan kesiapan peserta didik beserta keluarganya menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027 pada 14 Juli 2026.

Keluarga yang dikunjungi adalah pasangan Sudarto dan Parsilah. Dua anak mereka, kakak beradik Dewi Nurhafizah (16) dan Edi Qurniawan (12), akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung yang berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan.

Dewi akan melanjutkan pendidikan di jenjang SMA dengan cita-cita menjadi prajurit Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Sementara itu, Edi akan menempuh pendidikan di jenjang SMP dan bercita-cita menjadi seorang dokter.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan mengatakan kunjungan dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan sosialisasi kepada calon siswa dan orang tua mengenai pelaksanaan MPLS serta kehidupan di lingkungan sekolah berasrama.

“Hari ini saya mengunjungi salah satu calon siswa Sekolah Rakyat Provinsi Lampung untuk melakukan sosialisasi bahwa sebentar lagi akan dilaksanakannya MPLS yang akan dimulai pada 14 Juli mendatang,” ujar Jihan.

Selain memberikan sosialisasi, Jihan juga meninjau langsung kondisi rumah calon siswa. Menurutnya, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga peserta didik melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami juga melihat langsung kondisi rumah tempat tinggal calon siswa. Insyaallah akan kami integrasikan dengan Program BSPS sehingga keluarga dapat memperoleh bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Jihan juga bertemu dengan Muhammad Arif Pratama (12), putra pasangan Romli dan Aminah Chandra. Arif yang akan menempuh pendidikan di jenjang SMP sehari-hari membantu orang tuanya berjualan pempek dan memiliki cita-cita menjadi seorang polisi.

Jihan mengaku bangga melihat semangat dan cita-cita yang dimiliki para calon siswa Sekolah Rakyat tersebut. Menurutnya, kesempatan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Saya melihat anak-anak ini memiliki mimpi yang luar biasa. Ada yang ingin menjadi tentara, dokter, hingga polisi. Saya berharap mereka tetap tekun belajar, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Sekolah Rakyat hadir untuk membuka kesempatan yang sama bagi setiap anak agar dapat meraih cita-citanya. Insyaallah, dengan kerja keras dan doa, mereka kelak menjadi generasi yang membanggakan keluarga, daerah, dan bangsa,” katanya.

Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, dijadwalkan memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 14 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Sehari sebelumnya, yakni pada 13 Juli 2026, seluruh peserta didik dijadwalkan memasuki asrama untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, kegiatan open house, serta doa bersama sebagai rangkaian awal sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Sekolah berkonsep boarding school tersebut akan menampung sebanyak 413 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA yang berasal dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Jumlah tersebut terdiri atas 270 peserta didik baru, 71 siswa yang dipindahkan dari Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan, serta 72 siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 35 Bandar Lampung, baik peserta didik baru maupun siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya.(*/SMh)

nataragung.id – Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi harus dibarengi dengan investasi besar pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dimulai dari keluarga.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan saat menghadiri Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 bertema “Ayah Wajib Hadir” yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Kamis (2/7/2026).

Menurut Wagub, keluarga merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan bangsa karena menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter, mental, dan kualitas generasi penerus.

“Saya melihat investasi pembangunan di suatu daerah maupun negara bukan hanya tentang membangun infrastruktur, gedung-gedung tinggi atau jalan-jalan beton, tetapi bagaimana pemerintah membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui ketangguhan keluarga-keluarga di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), keluarga dituntut semakin adaptif agar mampu mendampingi anak menghadapi berbagai tantangan zaman.

Menurutnya, bonus demografi yang sedang dimiliki Indonesia merupakan peluang besar menuju negara maju. Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila keluarga mampu membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing.

Wakil Gubernur menekankan bahwa transformasi kualitas SDM harus dimulai sejak awal kehidupan, bahkan sejak masa kehamilan melalui pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta keterlibatan kedua orang tua.

Ia menilai kehadiran seorang ayah tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari kedekatan emosional dan dukungan psikologis dalam proses tumbuh kembang anak.

“Kehadiran ayah bukan hanya soal hadir secara fisik atau memberikan nafkah, tetapi juga hadir secara psikologis dan emosional untuk membangun keluarga yang tangguh,” katanya.

Wagub juga mengajak para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga, sejalan dengan tema Harganas tahun ini.

Selain kesehatan keluarga, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Ia mengungkapkan bahwa rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung masih didominasi oleh indikator pendidikan sehingga perlu menjadi perhatian bersama.

“Akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pihak, termasuk BKKBN, terus mengedukasi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi terbaik bagi masa depan anak-anak kita menuju Generasi Emas Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wagub mengatakan bahwa keluarga harus dipandang sebagai hulu dari seluruh kebijakan pembangunan. Kemajuan ekonomi dan infrastruktur, menurutnya, tidak akan berarti tanpa diimbangi kualitas manusia yang berkarakter, sehat, dan tangguh.

Ia juga mengapresiasi BKKBN Provinsi Lampung beserta seluruh mitra yang selama ini terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, menyampaikan bahwa peringatan Harganas ke-33 dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 16 Tahun 2026 serta diikuti sekitar 300 peserta dari unsur pemerintah, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra kerja, kader pembangunan, dan masyarakat.

Ia menjelaskan, tema “Ayah Wajib Hadir” mengandung pesan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, sehingga peran ayah perlu semakin diperkuat dalam kehidupan keluarga.

Menurut Soetriningsih, rangkaian Harganas tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya pelayanan KB serentak, seminar keayahan, seminar remaja, literasi keuangan, pemeriksaan kesehatan lansia, bakti sosial bagi keluarga berisiko stunting, donor darah, serta berbagai kegiatan pembinaan masyarakat.

Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, turut mengajak para ayah untuk memanfaatkan waktu bersama keluarga, khususnya pada akhir pekan, sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

“Walaupun sibuk bekerja, ayah diharapkan tetap meluangkan waktu untuk membangun kedekatan dengan anak-anaknya. PKK Provinsi Lampung siap berkolaborasi bersama BKKBN dalam menyosialisasikan Gerakan Ayah Teladan Indonesia,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung didampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung juga menyerahkan sejumlah penghargaan kepada para penerima apresiasi dalam rangka Harganas ke-33 serta meninjau stan UMKM yang turut meramaikan kegiatan. (*/SMh)

nataragung.id – Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah percepatan eliminasi malaria melalui sinergi lintas sektor dengan memfokuskan penanganan pada akar persoalan penyebaran penyakit, khususnya di Kabupaten Pesawaran yang hingga kini menjadi satu-satunya kabupaten di Lampung yang belum berstatus eliminasi malaria.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektor Akselerasi Eliminasi Malaria Provinsi Lampung Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/7/2026).

Dalam arahannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sebanyak 14 daerah telah berhasil mencapai status eliminasi malaria.

Karena itu, percepatan penanganan di Kabupaten Pesawaran menjadi prioritas agar Provinsi Lampung dapat mewujudkan eliminasi malaria secara menyeluruh.

“Rapat hari ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana kita bersama-sama mengurai kendala dan menyelesaikan permasalahan agar target eliminasi malaria dapat segera tercapai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan indikator eliminasi malaria, Kabupaten Pesawaran masih menghadapi tantangan berupa masih adanya penularan lokal (indigenous case) serta belum tercapainya target Slide Positivity Rate (SPR).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengobatan saja belum cukup tanpa dibarengi penanganan terhadap faktor penyebab di lapangan.

Wagub Jihan berpendapat penyelesaian persoalan malaria harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai perangkat daerah, mengingat sumber penularan tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan.

“Kita tidak bisa hanya memperbanyak pengobatan. Kalau hulunya tidak diselesaikan, maka kasus malaria akan terus muncul. Karena itu seluruh OPD harus terlibat sesuai kewenangannya,” tegasnya.

Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah keberadaan tambak-tambak yang tidak lagi beroperasi di kawasan pesisir Pesawaran.

Tambak yang terbengkalai dinilai menjadi habitat ideal bagi berkembang biaknya nyamuk Anophelessebagai vektor penyebab malaria.

Kepala Dinas Perikanan Provinsi Lampung Bani Ispriyanto menjelaskan bahwa hasil identifikasi menunjukkan terdapat sekitar 126 hektare tambak yang tidak aktif atau berganti kepemilikan tanpa administrasi yang jelas sehingga menyulitkan proses penanganan.

Untuk itu, Dinas Perikanan merekomendasikan sejumlah langkah, di antaranya identifikasi pemilik tambak, pengeringan tambak secara berkala, pelepasan ikan pemakan jentik, serta restorasi kawasan mangrove guna mengurangi habitat nyamuk.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Jihan meminta dilakukan identifikasi menyeluruh terhadap status kepemilikan tambak sebelum menentukan langkah lanjutan.

“Kalau memang secara hukum memungkinkan dan tambaknya sudah tidak lagi berfungsi, kita harus mencari solusi terbaik. Bisa dioptimalkan kembali melalui kerja sama dengan koperasi atau pihak lain, atau jika memang tidak memungkinkan dapat dilakukan penutupan. Yang terpenting adalah menghilangkan sumber berkembang biaknya nyamuk,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menjelaskan bahwa Kabupaten Pesawaran terdiri dari 11 kecamatan dan 148 desa.

Dari seluruh wilayah tersebut, saat ini masih terdapat empat kecamatan dengan tingkat endemis malaria sedang, yakni wilayah kerja Puskesmas Hanura, Puskesmas Padang Cermin, Puskesmas Maja, dan Puskesmas Punduh Pidada.

Sementara tujuh kecamatan lainnya telah masuk kategori non-reseptif atau tidak lagi menjadi wilayah yang berpotensi terjadi penularan setempat.

Antonius mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah membentuk Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria melalui Keputusan Bupati Nomor 413/IV.02/HK/2022.

Selain itu, jumlah kader malaria juga terus ditingkatkan dari sebelumnya 16 orang menjadi 85 kader, dengan 69 kader di antaranya aktif melakukan pendampingan dan edukasi di lapangan.

Berdasarkan data hingga triwulan pertama tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah melakukan pemeriksaan malaria terhadap 16.448 orang. Dari jumlah tersebut ditemukan 1.010 kasus positif malaria, atau sekitar 6 persen dari total yang diperiksa. Sebanyak empat kasus merupakan kasus relapse atau kekambuhan akibat ketidakpatuhan dalam menjalani pengobatan.

Antonius menjelaskan bahwa kasus malaria masih didominasi wilayah pesisir, terutama Kecamatan Teluk Pandan yang menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi.

Sementara beberapa kasus yang ditemukan di Kecamatan Gedong Tataan dan Kota Dalam merupakan kasus impor, yakni penderita yang tertular di luar daerah sebelum kembali ke Pesawaran

Antonius juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menindaklanjuti hasil rapat melalui pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Malaria yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah.

Menurutnya, penanganan malaria tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk penataan kawasan pesisir, pengelolaan tambak, pemberdayaan masyarakat, hingga edukasi bagi nelayan dan pelaku wisata.

Dalam rapat tersebut, masing-masing perangkat daerah juga mendapatkan pembagian tugas sesuai kewenangannya.

Bappeda bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan dan pembiayaan program, Dinas Kesehatan memperkuat surveilans dan pengendalian vektor, Dinas Perikanan menangani pengelolaan tambak, Dinas Lingkungan Hidup melakukan konservasi lingkungan, Dinas PMD memperkuat pemberdayaan masyarakat desa, serta Dinas Pariwisata melakukan pemetaan kawasan wisata yang berisiko terhadap penyebaran malaria.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan segera menyusun Surat Edaran Gubernur sebagai pedoman pelaksanaan percepatan eliminasi malaria yang akan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun langkah-langkah teknis di lapangan.

Wagub Jihan berharap Kabupaten Pesawaran dapat segera menyelesaikan berbagai indikator eliminasi malaria sehingga Provinsi Lampung mampu mencapai target eliminasi lebih cepat dari target nasional tahun 2030.

“Kalau Pesawaran berhasil menuntaskan eliminasi malaria, maka Provinsi Lampung secara keseluruhan juga akan mencapai eliminasi malaria. Saya berharap kita tidak perlu menunggu sampai tahun 2030. Dengan kolaborasi dan tindak lanjut yang nyata, target itu bisa kita capai lebih cepat,” pungkasnya. (*/SMh)

nataragung.id – Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melantik Indra Sanjaya sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/7/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/2216/VI.04/2026 tertanggal 30 Juni 2026.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Wagub Jihan, mengucapkan selamat kepada Indra Sanjaya atas amanah barunya sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung.

“Semoga amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi,” ujar Wagub Jihan.

Ia meyakini pengalaman, kompetensi, dan semangat yang dimiliki Indra Sanjaya akan menjadi modal penting dalam membawa Biro Administrasi Pimpinan semakin profesional dalam mendukung tugas-tugas pimpinan daerah.

Menurut Wagub Jihan, pelantikan tersebut bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung membangun birokrasi yang semakin profesional dan berorientasi pada kinerja.

Lanjut, Wagub Jihan menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan hasil dari proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan kompetitif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Proses ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerapkan sistem merit manajemen talenta, dimana setiap aparatur sipil negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kompetensi, kinerja, integritas, dan rekam jejaknya,” jelasnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan hanya sebuah amanah, tetapi juga kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja nyata dan hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Biro Administrasi Pimpinan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari mengatur agenda pimpinan, mengoordinasikan berbagai kegiatan, menyusun bahan komunikasi pimpinan, mengelola dokumentasi, hingga memastikan informasi mengenai kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Di balik setiap agenda dan bahan komunikasi pimpinan yang berjalan dengan baik, terdapat kerja tim yang rapi, koordinasi yang kuat, serta perhatian terhadap hal-hal kecil yang sering kali tidak terlihat oleh publik,” ujarnya.

Wagub Jihan berharap Biro Administrasi Pimpinan terus menjadi simpul koordinasi yang memperkuat sinergi antara pimpinan dengan seluruh perangkat daerah maupun mitra strategis pembangunan. Selain itu, juga diharapkan mampu membangun pola kerja yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. (*/SMh)