nataragung.id – Bandar Lampung – Nama Pulau Tabuan tidak asing lagi bagi para wisatawan. Pulau dengan luas 4.000 hektar ini terletak di kecamatan Cukuh Balak kabupaten Tanggamus, merupakan destinasi wisata bahari dan satu-satunya pulau terbesar di Lampung yang berpenghuni sampai 4 desa. Pulau Tabuan mendapat julukan surga tersembunyi dan cocok untuk wisata akhir pekan. Di pulau ini traveler boleh memilih, mau berenang, menyelam, memanah ikan, memancing, berjemur, hingga berjalan di hamparan karang dan pantai berpasir putih dan bersih. Tapi ma’af, tulisan ini bukan hendak mempromosikan keindahan Pulau Tabuan, tapi ada hal yang lebih penting untuk disampaikan.
Dibalik pesona yang dimiliki pulau ini, tersimpan kabar duka yang menyayat hati. Duka yang dialami 10 orang guru honorer yang mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pulau Tabuan. Mereka hanya diberi honorarium antara Rp.100 ribu sampai Rp.150 ribu per bulan.
Dana tersebut bukan berasal dari sekolah, tapi diperoleh dari sumbangan masyarakat setempat. Tak perlu membandingkan angka tersebut dengan upah buruh harian, atau upah tukang ojek antar jemput anak sekolah, tidak bakal ketemu. Apalagi membandingkan dengan nilai tunjangan perumahan anggota DPR yang 50 juta per bulan, jelas sangat jomplang.
Pihak sekolah juga tidak bisa disalahkan, karena memang tidak memiliki dana. Sejak SMK Negeri Pulau Tabuan berdiri pada Juli 2024 belum pernah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya sebagian dari dana tersebut bisa digunakan untuk memberi honorarium bagi guru honorer. Ini bukan kabar bohong yang hanya ‘katanya’, apalagi fitnah.
Fakta ini terungkap saat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung, Thomas Amirico berkunjung ke sekolah tersebut pada Sabtu, 13 September 2025 lalu. Kalau saja Kepala Disdikbud Lampung tidak turun langsung ke lapangan, dan hanya duduk manis di kantor menerima laporan bawahannya, mungkin kondisi yang mengenaskan ini tidak akan pernah terungkap. Dalam laporan semua baik-baik saja, tidak ada yang kurang. Jika para bawahan membuat laporan bohong, itu bisa dimaklumi. Mereka, para bawahan meyakini bahwa Kepala Disdikbud Lampung tidak bakal pergi kesana. Karena lokasi SMKN Pulau Tabuan termasuk katagori daerah 3T (Terjauh, Terluar, dan Tertinggal), dan bisa ditambah T satu lagi, yakni ‘terlupakan’.
Boleh jadi kedatangan Kepala Disdikbud Lampung ke Pulau Tabuan karena sekolah tersebut berada di daerah 3T, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah, jangan sampai mereka merasa seperti anak tiri. Persoalan guru honorer di SMKN Pulau Tabuan bisa saja terjadi pada SMA dan SMK yang lain, Maka Thomas Amirico sebagai Kadisdik Lampung yang baru perlu sering-sering turun kebawah, untuk mengetahui berbagai persoalan pendidikan yang selama ini terjadi dan dibiarkan berlangsung terus. Thomas Amirico juga harus berani melakukan berbagai perbaikan secara revolusioner, demi terwujudnya pendidikan berkualitas sebagaimana yang menjadi target Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Apa yang terjadi di SMKN Pulau Tabuan merupakan masalah sangat serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak, khususnya Disdikbud Lampung. Fakta ini telah menimbulkan tanda tanya besar terhadap kinerja Disdikbud Lampung selama ini, dalam mengemban tugas mengelola SMA dan SMK yang menjadi tanggungjawabnya.
Hal yang aneh, bagaimana mungkin sekolah negeri yang ada dibawah naungan sendiri tidak mendapatkan dana BOS dan sumber dana yang lain, sehingga nafasnya kembang kempis. Sementara ada sekolah swasta yang sebenarnya mampu, tapi diguyur dana hingga miliaran rupiah dengan judul untuk memberikan bea siswa. Ada pula bantuan fisik berupa bangunan laboratorium dan ruang praktik bagi sekolah swasta yang prosesnya ‘dipaksakan’, walau sebenarnya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Padahal dana BOS sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan membiayai operasional sekolah, seperti pembelian bahan ajar dan alat peraga, pengembangan kurikulum dan kebutuhan lainnya. Sesuai Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, dana BOS juga dapat digunakan untuk membiayai operasional sekolah, termasuk pembayaran honor bagi guru honorer.
Dengan adanya dana BOS, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan belajar mengajar sehingga siswa dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Sebagai pengelola SMA dan SMK, Disdikbud provinsi bertanggungjawab untuk memastikan bahwa guru honorer di sekolah-sekolah tersebut menerima honorarium yang layak. Disdikbud Lampung memiliki peran penting dalam mengelola anggaran untuk honorarium guru honorer dan memastikan bahwa sekolah-sekolah dibawah naungannya dapat membayar honorarium yang memadai bagi guru honorer. Bahkan, Disdikbud provinsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh bantuan anggaran dan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran dalam menentukan kebijakan terkait gaji guru honorer. Mereka dapat mengatur standar gaji minimum untuk guru honorer dan memberikan bantuan keuangan kepada sekolah untuk membayar gaji guru honorer tersebut. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan provinsi bertanggungjawab untuk mengelola anggaran yang dialokasikan untuk SMA dan SMK, termasuk anggaran untuk gaji guru dan tenaga kependidikan. Bukan itu saja, Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa SMA dan SMK di wilayahnya dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa, mengelola dan mengembangkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMA dan SMK.
Dinas Pendidikan provinsi juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana di SMA dan SMK memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Perlu disadari bahwa profesi guru, baik PNS maupun honorer butuh ketenangan dalam melaksanakan tugas. Masalah pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi menjadi indikator penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Apabila satu dari ketiga aspek tersebut ada yang tertinggal, maka gagal pula cita-cita untuk meraih predikat bangsa yang bermutu. Nyatanya, masih ada guru honorer yang mendapat honor sebesar Rp.150 ribu per bulan seperti yang terjadi di SMKN Pulau Tabuan.
Bicara masalah pendidikan bukan semata menekankan pada konteks ‘hasil’, tapi lebih pada sebuah perjalanan luar biasa yang selama ini kita sebut sebagai ‘proses’. Proses yang bernama pembiasaan, proses yang bernama pembelajaran, dan proses yang menyimpulkan pada sebuah tantangan besar. Maka sudah saatnya untuk kembali ‘belajar’ menghargai guru, seiring dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perhatian lebih kepada profesi guru, terutama faktor kesejahteraan.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama menjaga marwah pendidikan guna mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka setiap PNS yang diberi kepercayaan mengelola pendidikan harus memahami kebijakan pemerintah dalam upaya menjaga marwah pendidikan dan cara menghargai guru. Hal ini penting, untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi target anggaran.
Dalam konteks ini, Kadisdik Lampung Thomas Americo perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap PNS yang ada dalam jajarannya, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kredibilitas dan dedikasi yang baik. Membiarkan dan mempertahankan pejabat yang tidak memiliki kredibilitas atau kinerjanya buruk dapat memiliki dampak negatif pada PNS yang lain.
Aparatur yang memiliki dedikasi dan kompetensi yang tinggi dapat menjadi kunci untuk mewujudkan kualitas pendidikan di provinsi Lampung, sebagaimana yang menjadi target Gubernur Lampung. Salam Literasi !!!
*) Penulis Adalah : Ketua KMBI (Komunitas Minat Baca Indonesia) Provinsi Lampung.