Mengapa Kereta Gantung, Bukan Water Front City Oleh : Gunawan Handoko *)

0

nataragung.id – BANDAR LAMPUNG – Tidak seperti biasanya, warga yang berkumpul di pos Siskamling malam itu cukup banyak. Bukan karena bertepatan malam Minggu, tapi sebagai bentuk solidaritas dan kesetiakawanan terhadap warga yang baru saja terkena bencana banjir pada Jumat malam lalu. Sambil ngopi dan makan singkong rebus, mereka sedang bergunjing tentang rencana Walikota Bandar Lampung yang akan membangun Kereta Gantung. Herman yang merupakan tokoh pemuda setempat menganggap bahwa rencana tersebut benar-benar aneh, bukannya mikirin bagaimana cara penanganan banjir supaya nggak berulang-ulang terus setiap tahun.

Apa yang disampaikan Herman langsung ditanggapi oleh pakdhe Parmin yang berpendapat sebaliknya. Menurut Parmin rencana membangun Kereta Gantung itu baik dan perlu didukung. Nantinya bakal menjadi destinasi wisata yang pertama di provinsi Lampung. Selain bertujuan untuk meningkatkan pariwisata, juga dapat memperkuat citra Bandar Lampung sebagai kota besar. Apa kita nggak bangga, ucap Parmin.

“Ini bukan masalah bangga dan tidak bangga pakdhe, tapi mana yang lebih penting untuk dilakukan saat ini”, balas Herman sembari bertanya kenapa harus mendahulukan program yang bukan prioritas, sementara persoalan utama yang dihadapi sekarang ini adalah masalah banjir, ucapnya. Zulkifli yang sejak tadi hanya diam akhirnya ikut nimbrung bicara.

Menurutnya apa yang disampaikan Herman itu betul. Dia mengingatkan bahwa saat debat kandidat 5 tahun lalu, Bunda kita pernah berjanji akan menanggulangi banjir dengan membangun embung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan hingga kelurahan. “Tapi program itu nggak terwujud sampai akhir masa jabatan periode pertama sebagai Walikota Bandar Lampung”, ucap Zulkifli. Bahkan kawasan hutan kota yang telah ada dan harusnya berfungsi sebagai RTH justru luasnya semakin berkurang karena telah terjadi alih fungsi, ucapnya. “Yai Zulkifli betul”, ucap Herman yang merasa di bela.

Baca Juga :  Mengapa Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Status Bencana Nasional? Oleh: Junaidi Ismail, SH | Wartawan Utama

Menurut Herman, Walikota harus berani mempertahankan RTH dan sisa bukit yang masih ada serta membuat regulasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan bukit di kota ini. Menurut Herman hanya ada 2 cara supaya kota Bandar Lampung tidak menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Pertama, melakukan rehabilitasi dan normalisasi seluruh sungai yang ada di kota Bandar Lampung. Kedua, melakukan grand desain terhadap drainase kota, karena dokumen drainase kota yang ada sudah nggak ada lagi alias hilang. Hampir semua drainase kota sudah tertimbun oleh bangunan yang ada, maka dinas PU kesulitan untuk melakukan pemeliharaan. “Maksudnya membuat drainase kota yang baru? Uangnya darimana, karena untuk mewujudkannya butuh biaya yang besar…”, tanya Parmin yang dijawab Herman bahwa biayanya memang besar, tapi dapat menyelesaikan masalah banjir yang menjadi momok bagi kita-kita ini. Apa pakdhe Parmin kira membangun Kereta Gantung biayanya tidak besar? Lalu, kalau sudah ada Kereta Gantung lantas banjirnya berhenti, ucap Herman setengah meledek.

Melihat wajah Parmin mulai memerah, Zulkifli mencoba menengahi sambil berkata bahwa rencana membangun Kereta Gantung itu bagus. Apalagi Bandar Lampung ini merupakan kota terbesar dan terpadat ke tiga di pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang, serta merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar pulau Jawa. Jadi sudah sewajarnya mempunyai destinasi wisata yang memadai dan bergengsi. Tapi membangunnya nanti, setelah masalah banjir dan sampah bisa diatasi dengan tuntas, ucap Zulkifli yang profesi sehari-hari sebagai dosen. “Maka Walikota harus paham dengan apa yang menjadi kebutuhan Bandar Lampung sebagai Ibukota provinsi Lampung”, ucapnya.

Baca Juga :  Eks Menag Tersangka. Oleh : Pepih Nugraha // Owner and Founder di Pepnews

Proses pembangunan kota Bandar Lampung ke depan harus diletakkan tidak semata untuk menjawab kepentingan ekonomi yang dianggap sebagai keberhasilan utama. Tapi jauh dari itu, harus mampu menjawab secara sungguh-sungguh aspek keselamatan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya. Itulah yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan.

Pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan berpegang pada tiga pilar yang setara antara ekonomi, lingkungan hidup dan sosial budaya. “Tidak boleh salah satu diantaranya dianggap paling luhur dan saling menegaskan”, terang Zulkifli seperti sedang memberi kuliah dihadapan mahasiswanya. Herman mencoba menyela paparan Zulkifli dengan berkata bahwa sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah bagi Walikota Bandar Lampung, diantaranya perbaikan fungsi kawasan Pesisir agar kondisi laut kembali normal serta menghilangkan sampah yang menggunung di pantai. Padahal kota Bandar Lampung hanya memiliki panjang garis pantai 27,01 Km yang didukung luas perairan laut 56,57 km2 . Potensi yang hanya sedikit ini mestinya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin melalui perbaikan kawasan, ucap Herman yang langsung ditanggapi Zulkifli.

Menurutnya, program Water Front City (WFC) yang sempat dicanangkan di era Walikota Eddy Sutrisno (almarhum) dan kini mangkrak, sesungguhnya memiliki nilai jual tinggi sebagai kawasan wisata pantai. Adanya bibir pantai dengan lekukan yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bandar Lampung. “Kalau WFC bisa terwujud diyakini bisa mengalahkan pantai Lossari yang ada di Makassar sana, sekaligus dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir”, terang Zulkifli. Maka akan lebih baik melanjutkan program WFC untuk dijadikan destinasi wisata karena manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, daripada harus membangun Kereta Gantung. “Tapi sudahlah, kita lupakan dulu masalah Kereta Gantung, WFC, membangun ini dan itu serta segala tetek bengek lainnya. Yang terpenting sekarang, kita kawal agar Pemkot Bandar Lampung bekerja secara sungguh-sungguh untuk mengentas masalah banjir”, ucap Zulkifli yang diamini warga lainnya, kecuali Herman yang masih merasa was-was terhadap keseriusan Pemkot Bandar Lampung dalam menangani bencana banjir.

Baca Juga :  MELEMPAR BANGKAI TANPA OPOSISI

Menurutnya, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) harus menjadi acuan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan. “Nggak boleh pembangunan di kota kita hanya mengikuti selera penguasa tanpa konsep yang jelas”, ucap Herman. Harus ada peningkatan yang lebih baik terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, infrastruktur dan lainnya. Ke depan kota Bandar Lampung harus menjadi lebih baik, maka perlu ada tindakan yang dilakukan yaitu pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, pungkasnya.

*) Penulis adalah Pemerhati masalah Lingkungan Permukiman, tinggal di Bandar Lampung.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini