Blog

Dr. Aguswan Khotibul Umam, S. Ag., MA.
Dosen UIN Jurai siwo Lampung

nataragung.id – Metro – Musik tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media yang merekam dinamika psikologis manusia. Salah satu lagu berbahasa Jawa yang memperoleh perhatian luas pada tahun 2024 adalah “Lamunan” ciptaan Wahyu F. Giri. Lagu ini dirilis pada Januari 2024, kemudian semakin populer setelah dinyanyikan kembali oleh sejumlah penyanyi seperti Esa Risty dan Denny Caknan. Secara umum, lagu tersebut mengisahkan seseorang yang terus memikirkan dan merindukan sosok yang dicintainya hingga memenuhi lamunannya pada malam-malam yang sunyi. Fenomena “melamun karena cinta” merupakan pengalaman yang hampir pernah dialami setiap orang. Seseorang dapat terus membayangkan wajah, senyum, atau kehadiran orang yang dicintai meskipun mereka sedang berjauhan. Dalam batas tertentu, kondisi tersebut merupakan respons psikologis yang normal. Namun, apabila lamunan berlangsung terus-menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, konsentrasi belajar, pekerjaan, bahkan kesehatan mental, maka kondisi tersebut perlu dikelola secara bijaksana.

Psikologi terapan memandang lamunan bukan sekadar aktivitas kosong, melainkan bagian dari proses kerja kognitif, emosi, memori, dan imajinasi yang saling berinteraksi. Lagu Lamunan menjadi ilustrasi menarik mengenai bagaimana cinta mampu menguasai perhatian seseorang sehingga pikirannya terus kembali kepada sosok yang dicintai. Allah Swt. berfirman: “…Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu memperoleh ketenteraman kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum [30]: 21). Rasulullah saw. juga bersabda: “Sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa cinta merupakan fitrah manusia. Akan tetapi, hati tetap memerlukan kendali agar kasih sayang tidak berubah menjadi keterikatan yang berlebihan.

Lamunan sebagai Bentuk Mind Wandering dan Kerja Memori Emosional.

Dalam psikologi kognitif, melamun dikenal sebagai “mind wandering”, yaitu keadaan ketika perhatian berpindah dari situasi saat ini menuju pikiran, kenangan, atau imajinasi tertentu. Smallwood dan Schooler (2006) menjelaskan bahwa mind wandering merupakan aktivitas alami otak ketika seseorang tidak sepenuhnya terfokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Lagu Lamunan menggambarkan seseorang yang pikirannya terus dipenuhi bayangan orang yang dicintai. Gambaran tentang malam yang sunyi, kerinduan, dan harapan bertemu kembali menunjukkan bahwa memori emosional memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap proses berpikir.

Menurut Endel Tulving, manusia memiliki “episodic memory”, yaitu kemampuan mengingat kembali pengalaman-pengalaman pribadi yang penuh makna emosional. Kenangan mengenai senyuman, tatapan, suara, maupun kebersamaan dengan orang yang dicintai tersimpan kuat dalam memori. Ketika muncul pemicu tertentu, seperti malam yang tenang, lagu romantis, atau tempat yang pernah dikunjungi bersama, memori tersebut kembali aktif sehingga seseorang tenggelam dalam lamunan. Daniel Kahneman (2011) menjelaskan bahwa pikiran manusia sering bekerja secara otomatis melalui sistem berpikir cepat yang dipenuhi asosiasi emosional. Oleh karena itu, seseorang dapat tiba-tiba mengingat kekasihnya tanpa disengaja karena otak secara otomatis menghubungkan berbagai pengalaman dengan sosok tersebut. Menurut perspektif psikologi positif, lamunan tidak selalu berdampak buruk. Singer (1966) menjelaskan bahwa “positive constructive daydreaming” dapat meningkatkan kreativitas, membantu menyusun rencana masa depan, dan memperkuat motivasi. Namun, apabila lamunan berubah menjadi penyesalan yang berkepanjangan atau menghambat aktivitas, maka individu perlu mengembalikan fokus pada realitas melalui pengelolaan perhatian (attention regulation) dan kesadaran penuh (mindfulness).

Keterikatan Emosional, Kerinduan, dan Regulasi Perasaan.

Kerinduan yang tergambar dalam lagu Lamunan juga dapat dijelaskan melalui “Attachment Theory” yang dikembangkan oleh John Bowlby (1980). Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk menjalin kedekatan emosional dengan figur yang dianggap penting. Ketika hubungan tersebut terpisah oleh jarak atau waktu, muncullah rasa rindu yang mendorong individu terus memikirkan orang yang dicintainya. Lirik lagu yang menggambarkan harapan agar cinta tidak berpisah menunjukkan adanya kebutuhan akan rasa aman (secure attachment). Selama keterikatan emosional berlangsung secara sehat, kerinduan dapat memperkuat komitmen dalam hubungan. Sebaliknya, apabila individu memiliki pola anxious attachment, kerinduan dapat berkembang menjadi kecemasan, kekhawatiran berlebihan, bahkan obsesi terhadap pasangan. Albert Ellis (1962) melalui “Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)” menjelaskan bahwa penderitaan emosional sering kali muncul bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena cara seseorang menafsirkan peristiwa tersebut. Pikiran seperti “aku tidak akan bahagia tanpa dirinya” atau “hidupku tidak berarti jika tidak bersamanya” akan memperbesar intensitas kesedihan.

Aaron Beck (1976) juga menegaskan bahwa pikiran otomatis yang berulang dapat memengaruhi suasana hati seseorang. Oleh karena itu, individu perlu belajar membedakan antara mencintai secara sehat dan menggantungkan seluruh kebahagiaan pada satu orang. Dalam perspektif Islam, cinta merupakan nikmat yang harus disertai tawakal kepada Allah. Seorang mukmin dianjurkan mencintai tanpa melampaui batas sehingga ketika terjadi perpisahan, ia tetap mampu menjaga keseimbangan emosinya. Umar bin Khattab r.a. pernah berpesan: “Cintailah orang yang engkau cintai sewajarnya, karena bisa jadi suatu hari ia menjadi orang yang engkau benci. Bencilah orang yang engkau benci sewajarnya, karena bisa jadi suatu hari ia menjadi orang yang engkau cintai.” (HR. Al-Baihaqi). Nasihat tersebut mengandung prinsip regulasi emosi yang sangat relevan dengan psikologi modern, yaitu menjaga keseimbangan afeksi agar tidak terjebak dalam ekstremitas perasaan.

Akhirnya penting untuk dipahami bahwa lagu Lamunan tidak hanya menyajikan kisah romantis mengenai kerinduan terhadap seseorang yang dicintai, tetapi juga menggambarkan dinamika psikologis mengenai kerja memori, mind wandering, keterikatan emosional, dan regulasi perasaan. Lamunan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia karena otak memiliki kemampuan menghidupkan kembali kenangan yang bermakna secara emosional. Perspektif psikologi terapan mengajarkan bahwa kerinduan dapat menjadi energi positif apabila mampu mendorong seseorang untuk bertumbuh, berkarya, dan menjaga komitmen. Sebaliknya, lamunan yang berlebihan hingga mengabaikan realitas dapat menurunkan produktivitas dan kesejahteraan psikologis. Islam memberikan keseimbangan dengan mengajarkan bahwa cinta adalah fitrah, tetapi hati tetap harus tertambat kepada Allah sebagai sumber ketenangan sejati. Dengan demikian, Lamunan menjadi pengingat bahwa mengelola pikiran sama pentingnya dengan menjaga perasaan, sehingga cinta menghadirkan kedamaian, bukan keterikatan yang melemahkan. (*)

Oleh : Mukhotib MD.
Jurnalis dan peneliti senior pada Adicita Swara Publika (ASP) Yogyakarta.

nataragung.id – Yogyakarta – Pakde Kliwon tampak terkekeh-kekeh. Jarinya menunjuk lurus ke layar telepon genggamnya. Tubuhnya terguncang-guncang. Air mata mengalir dari sudut kedua matanya.

Rupanya ia sedang berselancar melihat berbagai meme yang menunjukan satir dan sebagiannya sarkas terhadap para penguasa. Tentu saja meme itu tak lepas dari berbagai pernyataan kontroversial, dan juga serangan terhadap rakyatnya sendiri yang memiliki cara pandang dan pendapat berbeda.

Bahkan respons reaktif dari Istana juga sudah memicu kontroversi saat menyatakan mereka yang merasa Indonesia suram disarankan untuk pindah kewarganegaraan, mereka yang mengkritik sebagai antek asing. Dan terakhir pernyataan wartawan sebagai londo ireng, yang berujung dengan tuntutan agar Presiden menyampaikan permohonan maaf.

Satir dan sarkasme itu juga ditujukan kepada para pejabat yang sebagiannya membela habis presiden, sebagiannya lagi karena pernyataannya sendiri, dan yang lain tentu karena perilaku korupnya.

“Meme benar-benar efektif dalam menjalankan fungsinya untuk mendelegitimasi kekuasaan,” kata Pakde Kliwon, sambil mengelus dada diujung sisa guncangan tubuhnya.

Meme ini enggak boleh dipandang sebelah mata. Proses pembusukan kepercayaan rakyat akan terus berjalan. Apatisme terus menguat terhadap Presiden. Situasi ini bisa berbahaya, sebab penghormatan bisa luluh lantak, dan mungkin juga menghilang.

Meme yang sudah tersebar dalam dunia maya tidak lah mudah dihilangkan. Ia akan terus beredar dan bertahan dalam waktu yang tak terbatas. Kalau toh penguasa akan melakukan upaya takedown, juga pasti akan membutuhkan waktu tak pendek.

Terlebih meme yang sudah masuk ke ranah aplikasi perpesanan. Situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Tak saja menjadi bola liar ia akan lahir sebagai bola salju akan terus membesar dari waktu ke waktu. Menghancurkan apa saja yang dilaluinya.

Respons terhadap meme dengan mengajukan tuntutan sebagai melanggar UU ITE juga bukan langkah yang tepat. Laporan semacam ini justru akan memperbesar perlawanan terhadap pemegang kekuasaan.

Tindakan serius yang harus dilakukan saat ini, tentu saja memperbaiki komunikasi politik mulai dari level presiden, dan semua para pembantunya. Presiden lebih berhati-hati saat menerima laporan atau informasi dari para bawahannya.

Jika tidak, mungkin saja waktun tak berjalan sampai batas akhirnya. Apatisme merupakan awal dari tindakan rakyat yang bisa diprediksi. Kemarahan yang bisa menyala kapan saja. (*/48).

Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketum Poros Wartawan Lampung

nataragung.id – Bandar Lampung – TIDAK ada kabar yang lebih menyakitkan bagi bangsa ini selain mendengar dugaan penyimpangan yang justru berasal dari lingkungan lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi. Apabila seorang kepala daerah diduga memeras bawahannya demi mengumpulkan dana, itu memang memprihatinkan. Namun ketika muncul dugaan bahwa seorang pegawai yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi, persoalannya berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap salah satu institusi paling penting dalam penegakan hukum Indonesia.

Korupsi selama ini dikenal sebagai “extraordinary crime” atau kejahatan luar biasa. Karena itulah, negara membentuk KPK sebagai lembaga dengan kewenangan khusus, harapan besar, dan standar integritas yang jauh lebih tinggi dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya. Publik tidak hanya berharap KPK mampu menangkap koruptor, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga moralitas dan profesionalisme aparaturnya.

Kasus yang menyeret Bupati Pemalang Anom Widiyantoro beserta orang kepercayaannya, kemudian berkembang pada dugaan keterlibatan Setya Budi Dias Oktavianto dan ayahnya, menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan KPK kepada masyarakat, dugaan kebocoran informasi internal dan permintaan sejumlah uang untuk mengamankan perkara memperlihatkan bagaimana akses terhadap informasi penegakan hukum dapat diduga disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Seluruh dugaan tersebut tentu masih harus dibuktikan melalui proses peradilan yang adil dan independen.

Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya besarnya nominal uang yang disebut dalam perkara ini, melainkan dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Selama bertahun-tahun, rakyat diminta percaya bahwa hukum adalah jalan menuju keadilan. Namun apabila muncul kesan bahwa perkara dapat “diurus” oleh oknum tertentu, maka kepercayaan itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Padahal, kepercayaan publik merupakan fondasi utama keberhasilan pemberantasan korupsi.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa korupsi memiliki efek berantai. Dugaan pemerasan terhadap bawahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana, sementara dugaan penyalahgunaan akses informasi hukum membuka peluang lahirnya praktik makelar perkara. Rantai semacam ini berbahaya karena memperlihatkan bagaimana penyimpangan dapat berkembang dari satu tindakan menjadi jaringan penyalahgunaan kewenangan yang lebih luas.

Karena itu, penyelesaian perkara ini tidak cukup hanya dengan menetapkan tersangka dan melakukan penahanan. Negara harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, mekanisme pengamanan informasi penyelidikan, pola pembinaan pegawai, hingga sistem pengawasan terhadap personel yang diperbantukan dari instansi lain. Integritas bukan hanya bergantung pada karakter individu, tetapi juga pada kekuatan sistem yang mampu mencegah penyimpangan sejak dini.

Di sisi lain, masyarakat juga harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka bukanlah putusan akhir. Semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka berhak memperoleh proses hukum yang adil, sementara pembuktian sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan.

Langkah KPK yang memproses dugaan keterlibatan pegawainya sendiri patut dipandang sebagai ujian integritas kelembagaan. Lembaga yang besar bukanlah lembaga yang bebas dari kesalahan, melainkan lembaga yang berani membersihkan dirinya sendiri tanpa pandang bulu. Ketegasan terhadap oknum justru menjadi syarat agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Bangsa ini membutuhkan aparat penegak hukum yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter. Gaji, tunjangan, fasilitas, maupun kedudukan yang diberikan negara seharusnya menjadi pengingat bahwa setiap aparatur memikul amanah rakyat, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Sebab ketika integritas dikalahkan oleh keserakahan, yang runtuh bukan hanya karier seseorang, tetapi juga harapan masyarakat terhadap tegaknya keadilan.

Pada akhirnya, perkara ini harus menjadi momentum pembenahan. Pemerintah, KPK, Polri, Kejaksaan, dan seluruh institusi penegak hukum perlu memperkuat budaya integritas, memperketat sistem pengawasan, serta memastikan tidak ada ruang bagi siapa pun yang mencoba memperjualbelikan proses hukum.

Negara hukum hanya akan berdiri kokoh apabila hukum tidak dapat dibeli, kewenangan tidak dapat diperdagangkan, dan integritas tidak dapat ditawar. Itulah sebabnya, pengusutan perkara ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Hanya dengan cara itulah kehormatan lembaga penegak hukum dapat dipulihkan dan kepercayaan rakyat terhadap negara tetap terjaga. (*)
Bandar Lampung, Jum’at 31 Juli 2026

Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketum Poros Wartawan Lampung

nataragung.id – Bandar Lampung – TIDAK ada satu pun bangsa maju yang membangun sistem pendidikan tinggi melalui tata kelola yang membingungkan. Sebaliknya, negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik justru menempatkan kepastian hukum, koordinasi kelembagaan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas publik sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan strategis.

Karena itu, polemik mengenai pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) seharusnya tidak dipandang cuma sebagai perdebatan administratif. Persoalan ini jauh lebih besar. Yang sedang dipertanyakan bukan hanya legalitas sebuah perguruan tinggi negeri baru, melainkan kualitas tata kelola pemerintahan dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional.

Ketika Komisi X DPR RI menyatakan belum pernah membahas secara resmi pendirian URI, sementara pemerintah telah melantik pimpinan universitas tersebut di Istana Negara, publik tentu bertanya-tanya. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan pendidikan nasional yang begitu besar dapat berjalan apabila koordinasi antarlembaga negara masih menyisakan begitu banyak tanda tanya?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap inovasi. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan wujud kepedulian agar setiap kebijakan strategis benar-benar lahir melalui proses yang konstitusional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip “checks and balances”, koordinasi antara pemerintah dan DPR bukanlah formalitas politik. Hubungan tersebut merupakan mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat memiliki legitimasi hukum, dukungan politik, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Apalagi, pendidikan merupakan amanat konstitusi. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Amanat tersebut tidak hanya berbicara mengenai pembangunan gedung atau pembukaan kampus baru, tetapi juga mengenai bagaimana sistem pendidikan dikelola secara profesional, efisien, dan akuntabel. Di sinilah letak persoalan utama.

Sejumlah pakar hukum tata negara mempertanyakan dasar hukum pembentukan URI. Jika benar institusi tersebut baru didasarkan pada Keputusan Presiden yang mengatur penunjukan pimpinan, sementara pembentukan Perguruan Tinggi Negeri pada umumnya memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, maka pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu ciri utama negara hukum. Sebagus apa pun tujuan sebuah kebijakan, legitimasi hukumnya tetap harus kuat. Sebab dalam negara hukum, prosedur bukan hanya pelengkap administrasi, tetapi bagian dari substansi keadilan itu sendiri.

Persoalan berikutnya menyangkut struktur kelembagaan URI yang berbeda dari perguruan tinggi negeri pada umumnya. Dipimpin oleh seorang gubernur, berada di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, serta tidak menggunakan nomenklatur rektor sebagaimana lazimnya universitas di Indonesia, tentu memunculkan berbagai pertanyaan akademik.
Apakah model tersebut akan memiliki kewenangan akademik yang sama dengan perguruan tinggi negeri lainnya? Bagaimana mekanisme akreditasinya? Bagaimana hubungan koordinasinya dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi? Bagaimana status dosen, mahasiswa, kurikulum, hingga sistem penjaminan mutunya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah bentuk pesimisme. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut diperlukan agar institusi baru yang dibentuk pemerintah benar-benar memiliki fondasi kelembagaan yang kokoh sejak awal.

Di sisi lain, rencana pembangunan sepuluh kampus URI menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentu membutuhkan penjelasan yang jauh lebih rinci.

Anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, DPR memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat benar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Transparansi anggaran bukanlah bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah. Transparansi justru merupakan instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik.

Kritik dari berbagai pengamat pendidikan mengenai kemungkinan terjadinya tumpang tindih fungsi dengan lembaga pendidikan kedinasan maupun lembaga pengembangan aparatur sipil negara juga patut menjadi bahan evaluasi.

Jika memang URI dirancang memiliki fungsi yang berbeda, pemerintah semestinya menjelaskan secara rinci posisi strategisnya dalam ekosistem pendidikan nasional. Apa keunggulannya? Apa kekhususannya? Mengapa lembaga tersebut harus dibentuk sebagai institusi baru dan bukan melalui penguatan lembaga yang telah ada?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini benar-benar dilahirkan berdasarkan kebutuhan nasional, bukan hanya menambah jumlah institusi. Lebih jauh lagi, polemik seperti ini berpotensi memengaruhi citra Indonesia di mata dunia internasional.

Dalam era globalisasi pendidikan, reputasi sebuah negara tidak hanya diukur dari banyaknya universitas yang dimiliki, tetapi juga dari kualitas tata kelola pendidikannya. Investor pendidikan, lembaga akreditasi internasional, perguruan tinggi mitra luar negeri, hingga calon mahasiswa asing akan melihat apakah sistem pendidikan Indonesia dibangun melalui mekanisme yang profesional dan dapat diprediksi.

Apabila koordinasi antarlembaga negara dalam kebijakan pendidikan justru dipersepsikan tidak solid, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama sebuah universitas, melainkan kredibilitas sistem pendidikan tinggi Indonesia secara keseluruhan.

Karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah yang komprehensif. Penjelasan terbuka kepada publik mengenai dasar hukum, desain kelembagaan, sumber pembiayaan, peta jalan pembangunan, target akademik, hingga indikator keberhasilan URI merupakan kebutuhan mendesak. Semakin cepat pemerintah memberikan kejelasan, semakin kecil ruang bagi spekulasi dan polemik.

Di sisi lain, DPR juga harus menjalankan fungsi pengawasannya secara objektif, profesional, dan konstruktif. Pengawasan bukan berarti menghambat program pemerintah, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan strategis nasional benar-benar memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepastian hukum.

Bangsa ini tentu berharap polemik ini segera menemukan titik terang. Sebab yang dibutuhkan masyarakat bukanlah saling menyalahkan antar lembaga negara, tetapi hadirnya solusi yang menunjukkan bahwa pemerintah bekerja secara terkoordinasi, solid, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Tentu saja, pendirian sebuah universitas negeri bukan hanya membangun kampus, mengangkat pimpinan, atau menyusun kurikulum. Lebih dari itu, pendirian perguruan tinggi merupakan simbol keseriusan negara dalam membangun peradaban.

Jika fondasi hukumnya kuat, tata kelolanya transparan, koordinasinya solid, serta akuntabilitasnya terjaga, maka universitas tersebut akan tumbuh menjadi kebanggaan bangsa.

Namun apabila sejak awal proses pembentukannya telah menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar, maka pemerintah perlu segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. Bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan nasional benar-benar lahir dari proses yang matang, konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab pendidikan bukan hanya investasi bagi generasi hari ini. Pendidikan adalah warisan peradaban bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut masa depan pendidikan Indonesia harus dibangun di atas fondasi hukum yang kokoh, koordinasi antarlembaga yang harmonis, dan komitmen bersama untuk menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata dunia. (*)