Bulan: Januari 2025

nataragung.id – Bandar Lampung – Heri Chalilullah Burmelli, seorang wartawan senior dan warga Bumi Waras, Bandar Lampung, melaporkan dugaan tindak pidana pengrusakan rumah ke Polda Lampung. Laporan tersebut didasarkan pada insiden perusakan rumah miliknya di Jalan Endro Suratmin RT 06, RW 01, Korpri Jaya, Sukarame, Bandar Lampung, yang diduga dilakukan oleh Fitria Perwitasari, warga Surabaya.

Heri hadir di Polda Lampung bersama tim kuasa hukumnya dari Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABRI), pimpinan Hermawan, S.H., M.H.CM., SHEL. Laporan ini tercatat dengan nomor STTLP/B/615/XII/2023/SPKT/Polda Lampung dan menyebutkan dugaan pelanggaran Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana pengrusakan.

Menurut Heri, insiden tersebut terjadi pada 2 November 2024. Ia mengetahui rumahnya dirusak setelah menerima laporan dari Abur Rizal. Saat mendatangi lokasi kejadian, Heri mengonfirmasi informasi tersebut melalui saksi Muhammad Haeri, yang biasa menjaga rumah tersebut.

“Heri mengatakan, ada lima orang tak dikenal yang merobohkan rumah. Mereka mengaku diperintahkan oleh Fitria Perwitasari,” ungkap Heri.

Rumah tersebut berada di atas lahan seluas 1 hektar yang terletak strategis di depan gerbang UIN Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung. Heri menegaskan bahwa lahan tersebut telah sah tercatat atas namanya, tetapi saat ini diduga menjadi objek perebutan oleh pihak-pihak tertentu.

Heri juga menyoroti berbagai perlakuan tidak adil yang dialaminya, termasuk insiden sebelumnya ketika ia sempat menghadapi tindakan kriminalisasi terkait perkara kecil yang melibatkan 10 batang pisang. Kini, rumah miliknya pun dirobohkan oleh pihak yang ia duga sebagai orang-orang suruhan.

“Sebagai wartawan yang sudah lebih dari tiga dekade mengabdi, saya sangat berharap organisasi profesi saya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dapat membela dan mendukung perjuangan saya. Hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu, dan tanpa ada kesewenangan dari oknum aparat,” ujar Heri.

Heri juga mengajak masyarakat untuk mengawal kasus ini, mengingat pentingnya menegakkan hukum demi keadilan. “Saya tidak ingin kesewenangan ini terus terjadi, terutama kepada masyarakat kecil. Hukum harus ditegakkan dengan benar dan adil,” tegasnya.

Laporan ini telah diterima secara resmi oleh pihak kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Lampung. Surat tanda penerimaan laporan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu (Iptu) Beda Prasongko Ismayudo sebagai kepala SPKT pada 31 Desember 2024.

Heri mengimbau masyarakat untuk memantau perkembangan kasus ini. Ia juga menekankan bahwa laporan ini menjadi langkah penting untuk menegakkan keadilan dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Polda Lampung. Masyarakat diharapkan terus mendukung upaya penegakan hukum yang transparan dan adil.
Editor : SyahidanMh

nataragung.id – Bandar Lampung – Usulan Proses Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Natar Agung sudah dilakukan sejak tahun 2009. Kepemimpinan Bupati juga sudah silih berganti. Kabar yang berhembus bahwa di akhir masa jabatannya Bupati Nanang Ermanto telah membuat rekomendasi persetujuan Pemekaran Natar Agung kepada DPRD Lampung Selatan untuk ditindak-lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Pada sisi lain, sedikitnya sudah dua kali pasangan Bupati terpilih Egi-Syaiful dalam debat kandidat turut berjanji untuk mengawal proses pemekaran Natar Agung.

Menurut Muhammad Junaidi, SH. Anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Lampung Selatan yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Selatan, dirinya percaya dengan janji Egi-Syaiful yang akan mewujudkan pemekaran karena hal tersebut sudah disampaikan dalam janji kampanye.
Ia mengatakan dirinya termasuk orang yang percaya akan kata-kata pemimpin sampai dibuktikan lain.

Ia menyarankan agar semua pihak memberikan ruang kepada Bupati-Wakil Bupati terpilih untuk berperan serta dalam momentum dan proses pemekaran. “Toh sebentar lagi akan ada pelantikan, sebaiknya semua pihak bersabar,” katanya.

Jika semua pihak bersabar, masih menurut Bang Jun, Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebaiknya dalam mengawali proses pemekaran harus membentuk panitia baru pemekaran, yang merepresentasikan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari lima kecamatan yang akan masuk dalam wilayah pemekaran kabupaten baru.

Dirinya mengungkapkan secara history di Kecamatan Natar ada Desa Rulung Helok, Mandah, Haduyang, Muara Putih, Merak Batin, Pemanggilan, Negara Ratu dan Hajimena yang merupakan kampung adat.
Sementara di Jati Agung meskipun telah kehilangan jati diri, ada Bumi Harta, Gedung Harapan, ada Karang Sari yang merupakan penduduk awal bersuku Lampung. Sementara di Tanjung Bintang juga ada penduduk bersuku Lampung yaitu di Umbul Selawi.
Pada lima kecamatan calon Pemekaran ada juga suku lain yang tentu ada tokoh-tokohnya sebagai pendatang seperti di desa tua Ogan, Semende dan juga Jawa. Ada juga Pesantren-pesantren yang memiliki kyai-kyai dan ulama-ulama terkemuka. “Karena itu, panitia harus merepresentasikan hal tersebut,” papar Junaidi.

Setelah panitia besar terbentuk, barulah kemudian hal-hal teknis disusun dan di bicarakan bersama dengan Bupati terpilih. Itu akan terwujud jika semua pihak termasuk kepanitiaan yang ada, mau bersabar dan tidak mengedepankan ego masing-masing.

Kendala lainnya menurut Junaidi, selain karena masih adanya moratorium juga belum terbangun kesadaran bersama tentang perlu atau tidaknya pemekaran dimaksud dan akar history yang belum di amplifikasi.
Ia mencontohkan secara history Pesisir Barat, Tubaba dan Mesuji memiliki akar keadatan dan budaya yang sama sehingga kesadaran bersama untuk membangun daerahnya membuncah dan berjibaku untuk mewujudkan kabupaten baru.
Di masa lalu Pesisir Barat ada Marga Krui Punggawa Lima. Di Tubaba ada Marga Buay Bulan dan lainnya. Sementara di Mesuji ada marga Buay Mesuji. Sedangkan di Kabupaten Pesawaran ada orang Pubian dan Pesisir di Marga Way Lima, Marga Tegineneng dan lain-lain.

Karena itu, khusus di Natar Agung hendaknya ada kekompakan, baik dari seluruh warga masyarakat pada lima kecamatan untuk membentuk panitia yang mempunyai satu kesepahaman. “Kompak aja perjalanannya masih panjang, apalagi ada dua panitia seperti saat ini,” ucap Ahmad Junaidi sambil tersenyum mengakhiri penjelasannya.

Editor : SyahidanMh