Bulan: Januari 2025

nataragung.id – Kalianda – Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Erma Yusneli, SE, MM mengatakan Senin (6/1/25) pihaknya sudah mengundang seluruh anggota Badan Musyawarah (BanMus) untuk mengadakan rapat dalam rangka penentuan agenda sidang paripurna membahas Persetujuan Bersama (MoU) antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bandar Negara. “Benar Senin kita sudah agendakan rapat BanMus,” ucap Erma Yusneli Sabtu (4/1/25).

Dirinya berharap semua tahapan proses pemekaran akan berjalan dengan baik, lancar tanpa kendala sehingga aspirasi warga 5 kecamatan calon DOB akan segera terwujud.

 

Ia pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama memperjuangkan pemekaran di daerah Lampung Selatan. Ucapan itu juga secara khusus ditujukan kepada Tim Persiapan Pemekaran Daerah (TPPD) dan Panitia DOB Natar Agung, dimana pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan pada hari Jumat (3/1/25) telah mewujudkan kesepakatan Pemekaran Daerah dengan nama Kabupaten Bandar Negara. ” Ini hasil yang luar biasa, dimana kedua belah pihak telah mengedepankan kebersamaan sehingga kesepakatan nama bisa dilakukan secara baik,” ucap Politisi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kecamatan Natar.

 

Lebih lanjut Erma menepis isu yang ada di masyarakat tentang dualisme kepanitiaan. Menurut hematnya tidak ada dualisme kepanitiaan. Keduanya sama-sama berjuang dan mempunyai satu tujuan yaitu bagaimana Pemekaran Kabupaten di Lampung Selatan dapat segera terwujud. “Semangat mereka yang luar biasa untuk proses pemekaran patut kita berikan apresiasi yang tinggi,” ujar Erma. Hal sama juga Ia sampaikan kepada elemen masyarakat lainnya seperti APDESI, PABPDSI, tokoh adat, tokoh masyarakat dan lainnya yang selama ini telah bersama-sama ikut memperjuangkan agar pemekaran daerah dapat terwujud.

 

Selaku pimpinan DPRD yang mewakili rakyat, dirinya siap memberikan perhatian dan memfasilitasi aspirasi masyarakat termasuk jika Panitia DOB Natar Agung dan TPPD membutuh partisipasi pimpinan untuk berdiskusi bagaimana kedepan dan keberlanjutan proses pemekaran DOB Bandar Negara.

 

Editor : SyahidanMh

nataragung.id – Jati Agung – Seiring dengan selesainya pro-kontra masalah nama untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Lampung Selatan, maka selesai pula dualisme dan saling klaim antara Panitia DOB Natar Agung dan TPPD di Lampung Selatan.

Menurut Sekertaris Umum Panitia DOB Natar Agung Ali Sopian, SH, C.PM, saat ini tidak ada lagi penyebutan Panitia DOB dan TPPD secara sendiri-sendiri. Dengan di sepakatinya nama Calon DOB Kabupaten Bandar Negara, maka secara otomatis panitia pun akan bersatu dengan nama Panitia Persiapan Pemekaran DOB Bandar Negara atau sebutan lainnya. “Itu juga bagian dari kesepakatan yang diambil pada saat TPPD dan DOB Natar Agung sepakat mengumumkan nama Bandar Negara di hadapan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Jum’at (3/1/25),” ucap Ali Sopian.

Dirinya mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak baik TPPD, Panitia DOB Natar Agung, para Kepala Desa, BPD dan semua unsur yang terlibat dalam proses pemekaran. “Jadi mulai sekarang tidak perlu lagi kita membuat dikotomi dan mengkotak-kotakan antara elemen TPPD dan DOB Natar Agung,” tegas advokat pendiri LBH Masa Perubahan ini.

Masih menurut Ali Sopian kedepannya akan diatur dengan cermat tupoksi panitia pemekaran agar bisa berjalan dengan baik. “Semua pihak harus berfikir jernih dengan tujuan yang sama yaitu untuk proses pemekaran,” tegas Ali Sopian

Disinggung mengenai kapan waktu untuk melebur Panitia DOB dan TPPD, Ali Sopian mengaku akan dilakukan secepatnya, jika memungkinkan sebelum paripurna persetujuan bersama (MoU) antara DPRD dan Pemerintah Daerah Lampung Selatan dilakukan, Panitia calon DOB Bandar Negara sudah selesai di lebur dan tentunya peleburan itu atas kesepakatan kedua pihak.

Hal senada di sampaikan oleh ketua TPPD Puji Sartono. Menurut anggota DPRD Provinsi Lampung fraksi PKS ini, dirinya berulang-ulang mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, bahwa perjuangan panjang proses pemekaran membuahkan hasil yang manis. Ia juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, baik TPPD, Panitia DOB Natar Agung, APDESI, PABPDSI dan seluruh pejuang pemekaran. “Ini perjuangan semua pihak, tanpa gerakan yang tujuannya sama, tentu proses pemekaran tidak pernah akan terjadi,” ujarnya.

Secara pribadi ia mengatakan bahwa dirinya tidak ada persoalan dengan siapapun. Dinamika yang terjadi hanya pada persoalan sudut pandang saja. Sehingga dengan kesepakatan yang sudah ada berupa nama Bandar Negara sebagai nama calon DOB, maka sejatinya semua perbedaan itu otomatis juga sudah selesai.

Menyinggung tentang langkah yang akan diambil baik oleh TPPD maupun oleh Panitia DOB Natar Agung, dirinya berharap DPRD Lampung Selatan kiranya dapat segera memproses kesepakatan yang ada untuk ditindak lanjuti dalan rapat paripurna khusus DPRD dan Pemerintah Daerah Lampung Selatan untuk mengadakan persetujuan bersama.

Mengenai adanya rencana akan dileburnya TPPD dan Panitia DOB Natar Agung, dirinya amat sepakat dan sebaiknya secepat mungkin bisa direalisasikan. “Saya akan segera berkomunikasi dengan DOB Natar Agung, untuk membicarakan itu dan mudah-mudahan sebelum paripurna DPRD Lampung Selatan semuanya sudah beres,” ucap Puji Sartono.
Editor : SyahidanMh

natagung.id – NATAR – Pada awal pengusulan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Lampung Selatan akhir tahun 2009 nama yang dipakai adalah Natar Agung yang meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Jati Agung, Merbau Mataram dan Tanjung Sari. Namun berdasarkan kompromi (jalan tengah) maka diputuskan nama Bandar Negara, setelah adanya perbedaan yang cukup tajam antara Panitia DOB Natar Agung dan Tim Persiapan Pemekaran Daerah (TPPD).

Jalan tengah itu diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panitia DOB Natar Agung dan TPPD Jum’at (3/1/25) di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan.
Usai ketua DPRD Lamsel Erma Yusneli, SE, MM menyampaikan kata pengantar, kemudian ketua TPPD Puji Sartono dan ketua DOB Natar Agung Irfan Nuranda Djafar memberikan paparan capaian kerja masing-masing lembaganya, kemudian RDP di skore oleh Ketua DPRD untuk memberikan kesempatan mediasi (berunding) bagi kedua pihak yang terlibat dalam proses pemekaran.

Rapat tertutup antara Panitia DOB dan TPPD yang dipandu oleh Sekretaris DPRD Lampung Selatan Thomas Amirico, ketua Komisi 1 Agus Sartono dan Jenggis Khan serta turut hadir anggota DPD RI DR. Bustami Zainudin. Dalam rapat tertutup itulah terjadi kesepakatan nama Bandar Negara untuk calon DOB di Lampung Selatan.

Terkait dijadikannya nama Bandar Negara sebagai calon DOB ada yang bertanya dengan pertanyaan sebagai berikut : “Kalau boleh tahu, apakah ada yang bisa menjelaskan asal-usul nama Bandar Negara, siapa tahu suatu saat anak cucu kami ada yang bertanya.”

Pertanyaan itu cukup menarik dan amat wajar sehingga perlu diberikan penjelasan agar publik khususnya warga 5 kecamatan calon DOB lebih faham atau mengerti.

Dalam tulisan ini saya akan jelaskan dari beberapa sudut jawaban yaitu dari sisi arti Bandar dan Bandar Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan dari sisi sejarah kenapa Bandar Negara di jadikan nama DOB.

KATA BANDAR.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “BANDAR” memiliki beberapa arti :
Arti Umum
1. Tempat atau kota yang menjadi pusat perdagangan atau pelayaran.
2. Pelabuhan atau dermaga tempat kapal-kapal bersandar.
3. Kota atau tempat yang menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Arti Khusus
1. Dalam konteks sejarah, bandar merujuk pada kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan di Nusantara.
2. Dalam konteks permainan, bandar adalah orang yang memimpin atau mengatur permainan.

Contoh Kalimat
1. Bandar Lampung adalah kota pelabuhan yang sibuk di Lampung.
2. Bandar udara adalah tempat pesawat terbang berangkat dan mendarat.
Sumber: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Edisi V.

KALIMAT BANDAR NEGARA.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kalimat “BANDAR NEGARAW” dapat diartikan sebagai :
Arti Harfiah
1. Kota atau pelabuhan negara.
2. Pusat pemerintahan atau ibukota negara.

Arti Khusus
1. Dalam konteks sejarah, Bandar Negara dapat merujuk pada kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di Nusantara.
2. Dalam konteks modern, Bandar Negara dapat merujuk pada ibukota atau pusat pemerintahan suatu negara.

Contoh Kalimat
1. Bandar Negara Republik Indonesia adalah Jakarta.
2. Bandar Negara tersebut menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi.
Sumber: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Edisi V.

Lantas kenapa dipilih nama Bandar Negara sebagai nama calon DOB di Lampung Selatan ? Begini penjelasannya : Dapat saya sampaikan hal-hal yang menjadi latar belakangnya.

Pada tahun 2019 Lembaga Pusat Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila) mengadakan study kelayakan atas rencana pemekaran calon DOB Natar Agung yang telah diusulkan sejak tahun 2009.
Kemudian dalam rekomendasi hasil study kelayakan LPPM Unila memberikan empat nama untuk calon DOB yaitu :
1. Natar Agung.
2. Bandar Lampung
3. Bandar Negara
4. Bandar Husada.

Menurut rekomendasi LPPM Unila juga dijelaskan secara rinci dan gamblang mengapa LPPM Unila merekomendasikan nama-nama tersebut sebagai calon DOB.

Dari rekomendasi LPPM Unila TPPD mengadakan sosialisasi dan cendrung memakai nama Bandar Lampung dengan rujukan sesuai rekomendasi LPPM Unila. Sedang Panitia DOB tetap bertahan dengan nama Natar Agung, karena selain sudah diusulkan sejak tahun 2009, juga Panitia DOB menganggap TPPD adalah tim adhock, dimana saat penunjukan personil TPPD atas usulan dalam rapat internal Panitia DOB dan tempat rapatnya juga di kediaman pribadi ketua umum DOB Bapak Irfan Nuranda Djafar.

Menurut Irfan Nuranda Djafar dibentuknya TPPD karena ada anggaran di APBD 2019 sebesar Rp 1 Milyar, maka harus ada sebuah tim yang di SK kan oleh Bupati sebagai azaz legalitas pertanggung-jawaban dana yang bersumber dari APBD.

Dengan demikian dipakainya nama Bandar Negara berarti tidak menyimpang dari 4 nama yang telah direkomendasikan oleh LPPM Unila ketika mengatakan study kelayakan karena jika mengambil nama diluar 4 nama yang ada, maka resiko nya amat berat. Apa resikonya :
1. Jika yang diambil nama calon DOB tidak ada dalam rekomendasi, maka bisa saja akan dilakukan study kelayakan dari awal, yang berarti proses pemekaran DOB akan kembali dari nol.
2. Karena Study kelayakan yang dilakukan oleh LPPM Unila dan sosialisasi dari TPPD mempergunakan dana Rp 1 Milyar, bisa saja akan menjadi temuan BPK, jika nama tidak sesuai dengan rekomendasi yang ada.

Itulah penjelasan Anggota DPD RI Bapak DR.Bustami Zainudin di hadapan Rapat tertutup antara Panitia DOB Natar Agung dan TPPD Jum’at (3/1/25), sehingga nama Bandar Negara adalah jalan tengah sebagai bentuk kompromi yang amat elegen dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemekaran.

Apa filosofi dan sejarah nama Bandar Negara terhadap 5 kecamatan yang akan menjadi calon DOB?. Begini ulasannya.

Ketika era tahun 1960-an Distrik (Keresidenan) Lampung berpisah dari Sumatra Selatan menjadi Provinsi sendiri, saat itu Lampung baru mempunyai tiga kabupaten dan satu kota yaitu :
1. Lampung Selatan
2. Lampung Tengah
3. Lampung Utara dan
4. Kota Praja (Kota-madya ) Tanjung Karang-Teloek Betoeng.

Lantas Bagaimana kaitan 5 Kecamatan calon DOB itu, sehingga harus memakai nama Bandar Negara? Begini latar-belakangnya.

1. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai salah satu kecamatan namanya Natar.
2. Kecamatan Natar juga meliputi wilayah Kedaton (sampai makam pahlawan) dan Panjang.
3. Wilayah Kedaton meliputi Tanjung Bintang dan kecamatan Pemekarannya yaitu Jati Agung dan Tanjung Sari. Makanya sampai saat ini di Tanjung Bintang, Jati Agung dan Tanjung Sari masih familier dengan sebutan atau istilah Kedaton, pasti kita sering mendengar istilah Kedaton 1-IX untuk menyebutkan block-block tertentu di tiga kawasan kecamatan itu. Mirip ketika kita menyebut bedeng-bedeng di Trimurjo hingga Lampung Timur untuk menggambarkan lokasi transmigrasi didaerah itu.
4. Dari lima kecamatan yang akan menjadi DOB hanya Merbau Mataram lah yang tidak ada kaitannya dengan Natar, karena Merbau Mataram adalah pecahan dari Katibung.

Dengan demikian pemakaian nama Bandar Negara sebagai calon DOB menggambarkan bahwa awalnya empat kecamatan itu adalah PUSATNYA di Natar.

Kemudian kata Negara lebih pada fokus, bahwa calon ibu kota Provinsi Lampung ada di Kota Baru (Jati Agung) dan rencana pusat pemerintahan Bandar Negara juga akan ada di Jati Agung.

Berangkat dari fakta itulah akhirnya semua peserta RDP bersepakat memakai nama Bandar Negara. Karena jika kita tarik sejarah kebelakang, awalnya semua berasal dari Natar. Selain nama Bandar Negara adalah salah satu dari empat nama yang direkomendasi LPPM Unila. Mudah-mudahan Allah akan berikan kemudahan bagi proses selanjutnya. Aamiin3x Ya Robbal Aalamiin.
Tabiiik.

Penulis adalah : Inisiator Pemekaran DOB Natar Agung, tinggal di Natar.

nataragung.id – KALIANDA – Nama Bandar Negara akhirnya di sepakati oleh dua panitia pemekaran yaitu Panitia DOB Natar Agung dan TPPD (Bandar Lampung) sebagai nama DOB di Lampung Selatan.

Kesepakatan itu adalah hasil kompromi kedua belah pihak saat berlangsungnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di fasilitasi oleh DPRD Lampung Selatan Jum’at (03/1/25) di ruang Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan.

RDP itu selain dihadiri oleh Panitia DOB Natar Agung dan TPPD, juga dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait proses pemekaran DOB di Lampung Selatan serta anggota DPD RI DR. Bustami Zainudin.

Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli, SE, MM langsung memimpin RDP didampingi oleh para wakil ketua Merik Havit, SH, MH. A Benny Raharjo, SH serta ketua Komisi 1 Agus Sartono dan seluruh anggota komisi 1 DPRD Lampung Selatan.

Dalam kata pengantarnya Erma Yusneli mengajak semua pihak untuk bersatu padu dalam proses pemekaran, khusus mengenai nama kabupaten Erma menekankan harus di sepakati dalam RDP hari ini guna dibawa dalam paripurna DPRD dan Pemerintah Lampung guna persetujuan bersama sebagai identitas DOB.

Usai Ketua DPRD memberikan pengantar, ketua TPPD Puji Sartono dan ketua Panitia DOB Natar Agung Irfan Nuranda Djafar memaparkan hal-hal yang terkait proses pemekaran dan capaian yang telah dilakukan oleh kedua pihak

Usai paparan kedua belah masing-masing baik dari TPPD dan DOB Natar Agung mengadakan rapat tertutup di pandu oleh Sekretaris DPRD Lampung Selatan.
Turut hadir dalam rapat tertutup anggota DPD RI Bustami Zainudin.

Rapat tertutup berjalan cukup alot karena kedua belah saling bertahan pada nama masing-masing yaitu Bandar Lampung dan Natar Agung. Namun persoalan nama menjadi cair setelah Bustami Zainudin diberikan kesempatan untuk berbicara.

Dihadapan peserta rapat tertutup Bustami Zainudin bertanya apakah nama Bandar Lampung dan Natar Agung ada dalam rekomendasi LPPM Unila dijawab oleh peserta rapat ada, kemudian beliau kembali bertanya, apakah nama Bandar Negara ada dalam rekomendasi LPPM Unila kembali di jawab oleh peserta rapat ada. “Nama tidak boleh keluar dari yang telah direkomendasikan, jika keluar dari itu, maka akan di adakan study kelayakan ulang dan dana yang sudah dimanfaatkan bisa saja menjadi temuan BPK,” ucap Bustami Zainudin.

Mendengar itu kedua belah pihak sepakat memakai nama Bandar Negara sebagai nama calon kabupaten DOB di Lampung Selatan sebagai jalan tengah demi percepatan proses pemekaran.
Editor : SyahidanMh.

nataragung.id – Kalianda – Hari ini Jum’at (03/1/25) DPRD Lampung Selatan akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi 1, Panitia DOB Natar Agung dan pihak terkait lainnya untuk membahas tindak lanjut surat rekomendasi Bupati Nanang Ermanto yang telah diterima DPRD Lampung Selatan beberapa hari lalu tentang persetujuan proses Pemekaran calon DOB Natar Agung.

Melalui surat bernomor : 4.0.0.4.1.4/1081/II.01/XII/2024, tertanggal 30 Desember 2024, prihal undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di tanda-tangani langsung oleh Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli, SE, MM, dimana surat itu ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan untuk kiranya dapat menghadirkan sedikitnya 19 peserta RDP, satu diantaranya adalah Panitia DOB Natar Agung. Dalam Undangan tercantum pelaksanaan RDP yaitu pada Hari Jumat 03 Januari 2025, pukul 09.30 WIB s/d selesai berempat di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan.

Dalam lampiran undangan ada 19 pihak terkait yang di undang antara lain : Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Organisasi Perangkat Daerah terkait proses pemekaran, TPPD Lampung Selatan, Panitia DOB Natar Agung, Camat pada 5 kecamatan, APDESI tingkat kecamatan dan BPD tingkat kecamatan pada 5 kecamatan calon Wilayah DOB Natar Agung yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari.

Menurut anggota DPRD Lampung Selatan Sidik Maryanto, Rapat Dengar Pendapat akan membahas surat rekomendasi yang telah diterima DPRD guna menyamakan persepsi antara dua kepanitiaan yang selama ini telah bekerja terkait rencana pemekaran lima kecamatan menjadi calon DOB yaitu kepanitiaan versi H. Irfan Nuranda Djafar dan kepanitiaan versi H. Puji Sartono. “Kita akan duduk satu meja, mencari solusi guna mempercepat proses pemekaran,” ucap Sidik Maryanto.

Politisi Partai Golkar daerah pemilihan Kecamatan Natar ini melanjutkan, setelah pertemuan dengan panitia pemekaran, selanjutnya DPRD akan membahas surat rekomendasi Bupati Lampung Selatan dalam rapat Badan Musyawarah (BaMus) guna mengagendakan rapat paripurna khusus persetujuan bersama (MoU) antara DPRD dan Pemerintah Daerah Lampung Selatan. “Mudah-mudahan seluruh rangkaian dan proses pemekaran akan berjalan lancar dan tanpa kendala,” tegas Sidik Maryanto.

Sementara itu Sekretaris Umum Panitia DOB Natar Agung Ali Sopian, SH, C.PM mengaku telah menerima undangan RDP dari DPRD Lampung Selatan dan telah di koordinasikan dengan panitia lainnya. “In Syaa Allah panitia DOB Natar Agung siap hadir,” kata Ali Sopian.

Editor : SyahidanMh