nataragung.id – JAKARTA – Setelah kabar ijazah palsu yang terbukti hampa, usulan pemakzulan Gibran, datang isu izin tambang. Belum habis gema polemik itu, sorotan kini tertuju pada empat pulau di Aceh Singkil yang “digeser” ke Sumatra Utara. Catatan: Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai keputusan tersebut sarat kepentingan politik dan diduga sebagai bentuk balas jasa kepada keluarga Presiden ke-7 RI, Jokowi (inilah.com). Padahal bisa jadi itu keputusan bersifat administratif dari Pusat.
Lagi-lagi, semua mata dan tudingan berputaran ke satu titik: Joko Widodo.
Padahal Jokowi–secara formal– sudah tidak punya kekuasaan aktif. Tapi seperti wayang yang telah turun dari pentas, ia tetap menjadi bayangan yang ditusuk anak panah. Setiap bulan satu isu. Seolah ada semacam 𝘢𝘨𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘪𝘯𝘨 yang rapi. Terstruktur, sistematis, dan, mungkin– masif. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang membagi tugas: bulan ini siapa yang menembak, bulan depan siapa yang memanah.
Pertanyaannya: Kenapa Jokowi?
Apakah ini soal dendam lama, atau ini bagian dari persiapan kontestasi 2029–saat panggung kekuasaan kembali dibuka–dan semua aktor saling dorong untuk naik?
𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶 𝗦𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗦𝗶𝗺𝗯𝗼𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗿𝗹𝗮𝗹𝘂 𝗕𝗲𝘀𝗮𝗿
Dalam teori politik simbolik, tokoh yang kuat secara persepsi publik bisa menjadi lebih berbahaya dari tokoh yang masih memegang jabatan. Kekuatannya bukan pada institusi, tapi pada legitimasi. Dalam kasus Jokowi, ada fenomena “𝘱𝘰𝘴𝘵-𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘶𝘦𝘯𝘤𝘦”–pengaruh pasca-kekuasaan yang tetap terasa. Dan ini yang mungkin membuat sebagian elite politik gelisah.
Jokowi bukan lagi presiden, tapi anaknya menjadi wakil presiden, menantunya gubernur Sumut. Relasinya tetap hidup dalam sistem. Maka Jokowi bukan dianggap “sudah selesai”, melainkan “masih bermain di balik panggung.”
Dan jika dia dianggap masih bermain, maka serangan padanya menjadi “permainan wajar”–dan begitulah logika licik politik.
𝟮𝟬𝟮𝟵: 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗿𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝗶 𝗟𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗔𝘄𝗮𝗹
Beberapa analis melihat, permainan ini bukan semata melawan Jokowi, melainkan melawan warisan kekuasaan Jokowi. Siapa pun yang berseberangan dengan Gibran di 2029, tentu ingin memastikan bahwa dukungan terhadap keluarga Jokowi melemah sejak sekarang. Maka cara paling efektif: serang sang ayah.
𝘛𝘩𝘦 𝘧𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘮𝘶𝘴𝘵 𝘧𝘢𝘭𝘭, 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘴𝘵𝘶𝘮𝘣𝘭𝘦.
Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal bagaimana persepsi dikonstruksi. Dan 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗲𝗽𝘀𝗶– seperti kata Yuval Noah Harari, “lebih berbahaya daripada kenyataan jika disebar dengan narasi”.
𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗜𝗻𝗶 𝗝𝘂𝗴𝗮 𝗦𝗼𝗮𝗹 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹?
Kemungkinan itu tidak bisa diabaikan. Jokowi, dalam masa pemerintahannya, mengambil beberapa kebijakan strategis yang mengganggu kepentingan para pemegang kapital besar global: nasionalisasi tambang, hilirisasi nikel, pembatasan impor pangan, dan penguatan BUMN. Semua ini mungkin menyenangkan sebagian rakyat Indonesia, tapi juga bisa membuat gusar sebagian elite internasional–dan elite nasional–termasuk berbagai lembaga kepanjangan tangannya.
Maka tekanan yang terlihat lokal, bisa jadi hanya pantulan dari friksi global. 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘴 𝘪𝘴 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭, 𝘣𝘶𝘵 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭.
Dan ketika kabar tentang kemungkinan Jokowi bergabung dengan PSI mulai beredar–sebuah partai kecil tapi punya potensi jadi
𝗸𝘂𝗱𝗮 𝗧𝗿𝗼𝗷𝗮𝗻 politik keluarga Jokowi—maka kekhawatiran itu makin beralasan. Apalagi jika PSI dijadikan kendaraan alternatif menuju 2029.
Bagi mereka yang merasa posisinya terancam, Jokowi harus dihentikan. Bukan karena kekuasaannya, tapi karena jaringannya.
𝗧𝗮𝗽𝗶 𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗠𝘂𝗿𝗻𝗶 𝗞𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻?
Tidak seluruhnya. Ada juga dimensi kebencian personal. Dalam studi psikopolitik, tokoh yang terlalu lama memegang panggung dan tetap populer pasca-kekuasaan, bisa memunculkan 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵. Ketidaksukaan yang tak melulu logis. Campuran antara kejengkelan, iri, dan kekalahan lama yang belum tuntas.
Seorang Jokowi–yang datang dari pinggiran, tak lahir dari elit politik, tak punya trah besar–telah membuktikan bisa menjadi pusat kekuasaan selama 10 tahun. Dan itu, dalam tatanan politik kita yang masih hierarkis dan aristokratis–adalah luka simbolik.
𝗔𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗗𝗶𝗹𝗮𝗸𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶?
Diam saja? Tidak cukup. Melawan secara terbuka? Bisa kontraproduktif.
Mungkin yang paling bijak: tetap berada di ruang publik sebagai suara kebijakan, bukan suara politik (murni). Menjadi narasumber peradaban, bukan pemain kontestasi langsung. Memberikan pendapat soal masa depan, bukan membela diri atas masa lalu–kecuali itu menyangkut martabat dan keluarga.
Sebab, bila Jokowi ikut masuk ke gelanggang pertarungan langsung, ia akan kehilangan posisi moral yang kini masih dimiliki dengan sangat kokoh: 𝘀𝗲𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗿𝗰𝗮𝘆𝗮 𝗿𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗯𝗶𝗮𝘀𝗮. 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗹 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸, 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗸𝗲𝗸𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 “𝗻𝗴𝗲𝗴𝗶𝗿𝗶𝘀𝗶”.
𝗟𝗮𝗹𝘂, 𝗔𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗶𝘀𝗮 𝗞𝗶𝘁𝗮 𝗟𝗮𝗸𝘂𝗸𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘀𝗮?
Mungkin inilah pertanyaan yang lebih penting. Sebab kalau semua isu dijadikan alat untuk menjatuhkan, bukan untuk memperbaiki, maka bangsa ini tidak sedang membangun demokrasi, tapi sedang membakar rumahnya sendiri.
Kita–rakyat–perlu belajar memilah: mana kritik yang berbasis data, mana tuduhan yang bermotif politik. Jangan biarkan narasi kebencian menjadi arus utama. Jangan biarkan energi bangsa habis untuk mengoyak masa lalu, sementara masa depan terbengkalai.
Sebagaimana yang pernah ditulis filsuf psikoanalitik dari Slovenia–Slavoj Zizek, “Kadang musuh kita bukan tokoh politik, tapi cara berpikir kita sendiri yang membiarkan konflik menjadi industri.”
Kita bisa tidak sepakat pada Jokowi. Tapi bila kita menyusun kebencian secara sistematis, siapa pun pemimpinnya nanti, akan bernasib sama: dikejar, dihantam, lalu ditinggalkan.
Dan bangsa ini akan terus kelelahan oleh dendam yang tak kunjung reda.
–𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗿𝘂𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮, 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁 𝗸𝗶𝘁𝗮 𝗯𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗱𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗿𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗻𝗱𝗮𝗺, 𝗱𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗵 𝘄𝗮𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵 𝗵𝗶𝗿𝘂𝗸-𝗽𝗶𝗸𝘂𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻 𝗯𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴.
*) Penulis adalah Profesional (Former), CEO Perusahaan Swasta, Penulis Buku, Kolumnis KOMPAS.