nataragung.id, Nasional — Saat kabar pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) diumumkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, riuh protes langsung bergema dari berbagai penjuru tanah air.
Para gubernur sontak “mendidih” mendengar kabar bahwa dana triliunan rupiah akan dipangkas pada 2026. Banyak yang menuding pemerintah pusat tidak berpihak pada daerah dan seolah “mematikan anak-anaknya sendiri”.
Keluhan bermunculan. Mulai dari beban gaji PPPK, hingga proyek infrastruktur yang terancam mandek.
“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama pembangunan infrastruktur. Kalau anggaran dipotong, banyak program tertunda,” kata Gubernur Muzakir Manaf.
Namun, di tengah gelombang keluhan itu, dua gubernur tampil berbeda — Dedi Mulyadi dari Jawa Barat dan Rahmat Mirzani Djausal dari Lampung.
Keduanya memilih sikap tenang dan elegan. Tak menyalahkan pusat, tak pula berkeluh-kesah.
“Kami hadapi dengan inovasi,” tegas Kang Dedi Mulyadi.
Sementara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan singkat:
“Pembangunan infrastruktur dan pendidikan tetap jalan.”
Sikap ini membuat publik Lampung sedikit lega.
Meski Dana Alokasi Umum (DAU) Lampung dipangkas hingga Rp580 miliar, nada optimisme sang gubernur terdengar menyejukkan.
Tanpa banyak bicara, Iyay Mirza — sapaan akrabnya — memberi isyarat bahwa ia siap menavigasi badai fiskal ini dengan strategi cerdas bersama jajaran birokrat muda Pemprov Lampung.
Sementara di Jawa Barat, Kang Dedi juga tak kalah tangguh. Ia menatap pemangkasan Rp2,4 triliun dengan senyum khasnya. “Kita jawab dengan ide dan gerak,” ujarnya mantap.
Ujian Kedewasaan Fiskal
Dari Jakarta, Purbaya Yudhi Sadewa tetap tenang menghadapi reaksi keras para kepala daerah.
Bagi pria yang dijuluki “Koboi Fiskal” itu, pemangkasan anggaran bukan sekadar pemotongan, melainkan ujian kedewasaan fiskal.
“Bapak-bapak bicara soal hak, saya bicara soal kewajiban,” tegasnya.
“Ada daerah yang anggaran festivalnya lebih besar dari irigasi, tugu peringatan lebih mahal dari gaji guru honorer. Kalau mau uang lebih, tunjukkan dulu pertanggungjawaban kalian ke rakyat.”
Kalimatnya tajam, tapi logis.
Purbaya menolak logika lama bahwa setiap masalah keuangan daerah harus diselesaikan dengan menambah dana transfer. Ia ingin perubahan paradigma: dari bagi-bagi kue menjadi bagi-bagi manfaat.
Menurutnya, banyak daerah belum mampu mengelola dana secara efisien untuk menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, meski TKD murni turun ke Rp693 triliun, total dana pembangunan daerah justru naik menjadi Rp1.300 triliun.
Jika serapan anggaran daerah pada semester pertama 2026 dinilai baik, alokasi tambahan bisa diberikan.
“Uang rakyat tidak berkurang, asal dipakai benar,” ujarnya.
Momentum Daerah untuk Berbenah
Purbaya memberi pesan jelas: pusat akan memberi lebih jika daerah membelanjakan anggaran secara bersih, efektif, dan berdampak langsung ke rakyat.
Ini saatnya daerah berhenti berpesta di meja birokrasi, dan mulai membuat rakyat ikut merasakan pesta pembangunan.
Dan bagi dua gubernur yang memilih tetap tenang — Kang Dedi Mulyadi dan Iyay Mirza — publik sepakat: mereka bukan sekadar kepala daerah, tapi pemimpin yang berani berpikir jernih di tengah badai.
Di akhir pekan penuh harapan ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menutup pernyataannya dengan kalimat penuh makna:
“Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Insyaallah, dengan kuasa Allah SWT, Lampung akan mendapat rahmat dan hidayah-Nya menuju kesejahteraan.”
Semoga optimisme itu benar adanya.
Di hari Jumat penuh berkah (10/1/2025), jelang kedatangan jutaan jamaah Majelis Tabligh di Kota Baru — ikhtiar tetap berjalan, dan jalur langit pun ditempuh.
Editor : Muhammad Arya